Semiotic in “a Mild Go Ahead” Version on Television

This research focused on semiotic used in A Mild Go Ahead. The aims are to find the use of semiotic and identify the meaning in A Mild Go Ahead.The data werethree television advertisements from A Mild Go Ahead entitled “Satu Aksi = Segalanya, We Are One and Free, and Orang Pemimpi. The researchwas conducted by using descriptive qualitative research.The findings show that there were three elements of semiotic used, such as representamen (qualisign, sinsign, legisign), object (icon, index, symbol), and interpretant (rheme, decisign, argument),which then devided into 9 types of semiotic;Qualisign (0),Legisign (9), Sinsign (34), Icon (12), Index (27), Symbol (4), Rheme (9), Decisign (19) and Argument (16). The most dominant type of semiotic in the advertisements is sinsign, and it means that A Mild Go Aheadpersuade their audiences by showing the real example of their products

PERMASALAHAN DAN PROSPEK JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL DI DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

Pekerja sosial adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial pada instansi pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya. Banyaknya pejabat fungsional di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tidak terlepas dari banyaknya Panti sosial sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.  Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan masalah dan prospek pekerja sosial fungsional di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukan penempatan sebagian besar fungsional pekerja sosial di panti sosial milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah tepat karena fungsional pekerja sosial dapat mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilannya pada pemberian layanan langsung kepada penerima manfaat.. Fungsional pekerja sosial terampil ditempatkan di panti sosial namun yang menjadi permasalahannya kualitas pekerja sosial terampil mengalami kejenuhan/monoton dalam tugas yang sama, sehingga etos kerja menurun. Kualifikasi pendidikan berasal dari program studi ilmu kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial untuk formasi CPNSD fungsional pekerja sosial, seringkali tidak dipatuhi oleh Pemerintah Daerah. Tunjangan jabatan fungsional pekerja sosial maka penghasilan tambahan yang diterima oleh fungsional pekerja sosial sangat kecil  dan tidak sebanding dengan resiko yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian ini maka disarankan untuk mengurangi kejenuhan fungsional pekerja sosial untuk memutasi jabatan fungsional pekerja sosial di Panti Sosial ke Panti Sosial lainnya. Kementerian Sosial RI perlu mengadvokasi dan mensosialisasikan jabatan fungsional pekerja sosial serta mengusulkan kenaikan tunjangan fungsional pekerja sosial.Kata Kunci: Pekerja sosial, aparatur sipil negara, kinerj

PELIBATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT)

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan merupakan inovasi baru dari Kementerian Sosial RI dan merupakan program prioritas nasional. Pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota pada monitoring dan evaluasi (Monev) SLRT merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti karena selama ini pada Monev program-program Kementerian Sosial RI hanya dilakukan oleh internal Kementerian Sosial RI. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaataan dan pelaporan Monev SLRT. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi pelaksanaan monev di lingkungan Kementerian Sosial RI. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan secara umum pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan namun hasilnya belum sesuai dengan rencana. Pada perencanaan Bappeda Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Monev SLRT mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data di desa/kelurahan dan FGD di Kabupaten/Kota dan menyusun policy brief pelaksanaan SLRT di Kabupaten/Kota. Namun, penyusunan policy brief tidak dapat terlaksana karena lamanya pengolahan dan analisis data oleh tim pusat serta dukungan SDM dan pembiayaan kegiatan. Pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota mempunyai muatan strategis bagi pelaksanaan SLRT apalagi jika SLRT akan sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan untuk: 1). Pelaksanaan Monev SLRT sebaiknya tetap melibatkan Bappeda Kabupaten/Kota dengan tahapan yang lebih ringkas dan mudah dipahami oleh pelaksana dan menggunakan aplikasi yang lebih mudah digunakan. 2) Kementerian Sosial dan Tim Seknas SLRT perlu mengadvokasi untuk melibatkan Bappeda Kabupaten/Kota dalam kegiatan SLRT sehingga ketika SLRT sudah sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Bappeda Kabupaten/Kota sudah mengetahui SLRT sejak awal.Kata Kunci: sistem layanan dan rujukan terpadu, monitoring dan evaluasi, kemiskinan, inovasi abstractThe Integrated Services and Referral System (SLRT) of social protection and poverty alleviation is a new innovation of the Ministry of Social RI and is a national priority program. The involvement of Bappeda Regency/City on Monitoring and Evaluation (M & E )  SLRT is an interesting thing to be observed because so far in the Ministry of Social Affairs M & E  program is only done by internal Ministry of Social RI. The objective of the research is to know the involvement of Bappeda Regency/City in the planning, implementation, utilization and reporting stages of M & E  SLRT. The benefits of this study are expected to provide learning for the implementation of  M & E in the Ministry of Social RI. This research is descriptive qualitative. The results of the research show that in general the involvement of Bappeda Regency/City can be implemented but the result is not in accordance with the plan. In the planning of Bappeda Regency/City as the implementer of SLRT M & E starting from the preparation stage, collecting data in the village / kelurahan and FGD in the Regency / City and preparing the SLRT implementation policy brief in Regency / City. However, the preparation of the policy brief can not be accomplished due to the length of processing and data analysis by the central team and the support of human resources and financing activities. The involvement of Bappeda Regency / City has a strategic content for the implementation of SLRT especially if SLRT will be fully implemented by local government. Based on the results of research, it is recommended to: 1). Implementation of the SLRT M & E should still involve Bappeda Regency / City  with a more concise and easily understood stage by implementers and using more user-friendly applications. 2) The Ministry of Social Affairs and the National Secretariat of SLRT team need to advocate to involve Bappeda Regency / City in SLRT activities so that when SLRT is fully implemented by Local Government, Bappeda Regency / City  already know SLRT from the beginning. Keywords: integrated service and referral system, monitoring and evaluation, poverty, innovationÂ

JAMINAN SOSIAL BERBASIS KOMUNITAS LOKAL Studi Kasus Perkumpulan Kematian Al-Khoiro Di Desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan

Jaminan sosial merupakan salah satu jenis kebijakan sosial untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dalam masyarakat. Sistem jaminan sosial secara garis besar mengikuti dua metode, yaitu asuransi sosial dan bantuan sosial Berbeda dengan negara maju, negara berkembang seperti Indonesia memiliki sumber dana yang sangat terbatas untuk menyelenggarakan jaminan sosial. Meskipun demikian, jaminan sosial berbasis komunitas telah berakar dalam masyarakat sejak lama. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas dengan kasus Perkumpulan kematian Al-Khoiro di desa Ulak kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan dan penelitian ini bersifat deskriptif Hasil penelitian menunjukkan bila dilihat bentuk jaminan sosialnya maka Perkumpulan kematian Al-Khoiro cenderung pada bentuk asuransi sosial dibanding dengan bantuan sosial karena anggotanya diwajibkan membayar iuran anggota baru. Apabila dilihat dari bentuk manfaatnya maka jaminan sosial yang diberikan Perkumpula11 kematian Al-Khoiro dapat berupa uang (benefit incash) dari santunan wajib anggota dan berbentuk barang dan pelayanan sosial (benefit in-kind). Jaminan sosial berbasis komunitas memang perlu dikembangkan akan tetapi dalam pengembanganya jangan terjebak pada pemberian dana stimulan yang justru mematikan kreativitas lokal. Oleh karena itu maka dalam hal penyusunan kebijakan dan perencanaan intervensi program keragaman karakteristik komunitas lokal sangatlah penting dipahami

PERAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PELAYANAN SOSIAL TERINTEGRATIF

Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi dan upaya memfokuskan kembali pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial di desa/kelurahan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Pengumpulan data lapangan dilaksanakan di Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Takalar pada tahun 2018 dan 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pusat Kesejahteraan Sosial yang hanya ditumbuhkan oleh Kementerian Sosial RI sebanyak 300 Puskesos ternyata telah berkembang sebanyak 6.169 pada tahun 2019 yang tersebar di seluruh Indonesia. Berkembangnya Pusat Kesejahteraan Sosial didukung juga dengan pembiayaan dana desa dan pemerintah daerah. Pelayanan yang diberikan Pusat Kesejahteraan Sosial berupa pemutakhiran data, menangani dan menyelesaikan keluhan dan melakukan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin. Jika keluhan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh Pusat Kesejahteraan Sosial maka akan dirujuk kepada pengelola layanan sosial di desa/kelurahan atau di kabupaten/kota melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu. Keluhan penduduk miskin dan rentan miskin melalui Pusat Kesejahteraan Sosial lebih banyak dapat diselesaikan atau dirujuk ke program yang dikelola oleh desa, pemerintah daerah, masyarakat maupun swasta dibanding dengan penyelesaian yang dilakukan oleh program Kementerian Sosial RI. Pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial hanya terfokus pada upaya perlindungan dan penanggulangan kemiskinan, ada pembatasan sasaran penerima manfaat yaitu hanya warga miskin dan rentan miskin dengan layanan cenderung pengurusan administrasi penduduk miskin dan rentan miskin. Penelitian ini merekomendasikan agar Pusat Kesejahteraan Sosial memfokuskan kembali dengan cara tidak hanya melayani warga miskin dan rentan miskin serta tidak hanya fokus pada penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial akan tetapi juga rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial.Kata Kunci: pusat kesejahteraan sosial, pelayanan sosial, desa, kelurahan

Pemanfaatan Lahan dan Sumber Daya Alam dalam Kerangka Pembangunan Masyarakat Desa Sekitar Hutan di Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi

Kegagalan berbagai program penanganan kemiskinan masyarakat sekitar hutan tidak terlepas dari kesalahan dalam mengidentifikasi pola pemanfaatan lahan dan sumber daya alam karena masyarakat sekitar hutan mempunyai pola pemanfaatan yang berbeda dengan masyarakat desa yang berbasis pertanian sawah umumnya sehingga pemahaman yang tepat terhadap sumber daya yang tersedia akan dapat menuntun langkah yang tepat pula dalam pembangunan masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi-potensi sumber daya alam yang dikembangkan masyarakat sekitar hutan sebagaisumber penghidupan tanpa merusak lingkungan hidup. Kajian bersifat deskriptif ini dilaksanakan di 4 (empat) desa sekitar Taman Nasional Bukit Duabelas Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi.Hasil kajian menunjukkan sebagian besar masyarakat desa memanfaatkan lahan untuk mengembangkan komoditas karet walaupun tidak dapat dipungkiri terdapat kendala sosial-ekonomi antara lain masyarakat terjebak dengan pinjaman(barang dan uang) yang diberikan tauke sehingga harga karet ditentukan oleh tauke sementara itu KUD yang semestinya dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat belum mempunyai peranan kecuali hanya sebagai “kedok” untuk memanfaatkan hasil hutan. Hasil studi ini merekomendasikan berbagai program Departemen Sosial untuk masyarakat sekitar hutan lebih mempertimbangkan aspek pola-pola pemanfaataan lahan dan sumber daya alam sehingga program tersebut tepat sasaran dan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kebijakan Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas: Kampung Siaga Bencana dan Desa/kelurahan Tangguh Bencana

Bencana alam sering terjadi di Indonesia, Kementerian Sosial membuat kebijakan programkampung siaga bencana dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana membuat kebijakan programdesa/kelurahan tangguh bencana. Keduanya, merupakan kebijakan pemerintah dalam penanggulanganbencana berbasis komunitas. Sehingga terkesan terjadi tumpang tindih program. Oleh karena itu penelitianini membandingkan kebijakan program kampung siaga bencana dan desa tangguh bencana dilihat darilembaga pembuat kebijakan, tujuan, konsep desa/kelurahan dan kampung, organisasi pelaksana, pelaksana,mitra organisasi, konteks ekologikal, protokol intervensi, populasi target.Hasil penelitian menunjukkan berbeda dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana,Kementerian Sosial RI tidak hanya sebagai pembuat kebijakan akan tetapi juga melaksanakan fasilitasilangsung pembentukan kelembagaan kampung siaga bencana. Konsep kampung pada kampung siagabencana cenderung pada merek program bukan kampung sebagai wilayah sedangkan pada desa/kelurahan merupakan konsep kewilayahan desa/kelurahan itu sendiri. Tujuan dari kampung siaga bencanacenderung lebih kompleks yaitu memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat, membentuk jejaringdan memperkuat interaksi sosial, mengorganisasikan, menjamin kesinambungan, mengoptimalkan potensidan sumber daya sedangkan pada desa/kelurahan tangguh bencana lebih cenderung sebagai upayapeningkatan penanggulangan berbasis komunita