Kontrol Diri Dan Kecemasan Komunikasi Interpersonal Pada Pramuwisata

This study aim to analysis relationship of self-control and anxiety of interpersonal communicationin a tourist guide. Product moment corelation analysis (rxy) yields for 0905, to provethe relationship between self-control and interpersonal communication anxiety in a tourist guide.These results indicate a negative relationship between the variables X (Self Control) and variableY (Interpersonal Communication Anxiety in the guides). Social Learning Theory became atheories used in this study, where most of the individual behavior acquired partly the result oflearning through observation of behavior displayed other individuals whose became the model.Elaboration Likelihood Theory which states that each individual will interpret the message orinformation they receive, in accordance with the information they have and their beliefs aboutsomething related to the message. Self-control on the tour guides in Yogyakarta based on thefive major aspects of self-control, that has a very high level of measurement. Includes the abilityto anticipate events, the ability to interpret events and the ability to take decisions. Meanwhile,two other aspects of self control shows the results of measurements at very low category, whichconsists of aspects of behavior and stimulus control. While anxiety based on the three aspects ofinterpersonal communication, which consists of inhibition of the ability to express themselves,lack of interest in communicating and social interaction is interrupted, it indicates the levelmeasurement at very low category. Thus, interpersonal communication anxiety on tour guidesin Yogyakarta can be said to be very low

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dan Reformasi Pemerintahan di Daerah

Masalah-masalah yang muncul dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kecenderungan sistem yang dikembangkan adlah sentralistik dan bukan desentarlistik. Hal ini terlihat banyaknya urusan otonomi yang masih menumpuk di daerah tingkat I dan Pusat. Urusan-urusan yang diserahkan ke daerah bukan urusan-urusan yang potensial menambahkan pendapatan asli daerah, tetapi urusan-urusan yang justru membebani pemerintah daerah. Untuk itu sudah saatnya sistem ini ditinjau kembali dan dikaji kemungkinan-kemungkinan penerapan sistem rumah tangga formall, supaya daaerah memiliki keleluasan ruang gerak dan memberdayakan potensial daerahnya dan mengembangkan prakarsanya. Di samping itu, DPRD perlu diperdayakan secara proporsional sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai lembaga pengawas dan pengontrol kebijakan pemerintah daerah. Untuk itu, lembaga DPRD perlu dipisahkan dari struktur pemerintah daerah yang selama ini dianut oleh UU No. 5 tahun 1974

Status Penyelenggaraan Peradilan HAM di Indonesia Berbasis Hukum Internasional

The era of respect for Human Rights (HAM) in Indonesia was marked by the issuance of regulatory/legal instruments both in the state constitutional amendment after amendment and legislation in the form of legislation include Act No. 26 of 2000 on Human Rights Court which is substantially oriented the Rome Statute. Apparently, Act No. 26 of 2000 is a product of the criminal policy "compromise models" because on one hand there is a setting which adopted the Rome Statute and on the other hand found a variety of different conditions deviate and with the statute. Though International legal instruments is one of the sources of law are important to the national legal systemEra penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia ditandai oleh disyahkannya regulasi / instrument hukum baik di dalam amandemen konstitusi negara maupun Perundangan dalam bentuk undang-undang diantaranya adalah Undang-Undang nomor: 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang substansinya berkiblat pada Statuta Roma. Nampaknya UU nomor 26 tahun 2000 merupakan produk kebijakan criminal “model kompromi” sebab di satu sisi terdapat pengaturan yang mengadopsi pada Statuta Roma dan pada sisi lain ditemukan berbagai ketentuan yang menyimpang dan berbeda dengan statute tersebut. Padahal instrument hukum Internasional merupakan salah satu sumber hukum yang penting bagi system hukum nasiona

Perkembangan Institusi Sosial- Politik Islam Indonesia Sampai Awal Abad XX

Berdirinya beberapa negara Islam di kepulauan Indonesia-Melayu merupakan salah satu bukti kuatnya pengaruh Islam. Selain itu, Islam sebagai faktor eksternal telah berhasil dalam mempersatukan kelompok- kelompok etnis yang terdiri atas ratusan suku yang ada di kepulauan ini. Walaupun Islam belum menciptakan kesatuan politis, tetapi Islam telah memberikan kelangsungan dasar-dasar untuk terwujudnya integrasi kultural, paling tidak sejak abad ke-15. artikel ini akan mencoba menguraikan tentang pembentukan institusi sosial politik umat Islam sejak masa yang paling awal. Analisis dimulai dengan masa awal pembentukan kerajaan Islam. Pembahasan dilanjutkan dengan respons kerajaan-kerajaan Islam terhadap kolonialisme sampai abad ke-19. Dikuasainya negeri-negeri Islam oleh Belanda, maka dimulailah tahap depolitisasi terhadap umat Islam di Indonesia. Kata kunci: Institusi,Sosial,Politik, Islam, Indonesia THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC SOCIAL AND POLITICAL INSTITUTIONS IN INDONESIA TO THE BEGINNING OF XX CENTURY. The establishment of several Islamic state in Indonesia-Malay archipelago is one of the strong evidence of the influence of Islam. Moreover, Islam as external factors have succeeded in uniting ethnic groups made up of hundreds of tribes in these islands. Although Islam has not created a political unity, Islam has provided the continuity of the basics for the realization of cultural integration, at least since the 15th century. This paper will describe the formation of political and social institutions of Muslims since the earliest. The analysis begins with the early formation of the Islamic empire. The discussion explores the response Islamic kingdoms against colonialism until the 19th century. Mastered the lands of Islam by Dutch, then the stage of depoliticization against Muslims in Indonesia began. Keywords: Political and Social Institutions, Islam, Indonesi

Zakat Dalam Pendekatan Kontemporer

Perubahan dan perkernbangan ekonomi dari sejak zaman Rasulullah SAl4 hinggakondisi saat ini berdampak pada pemikiran dan aplikasi konsep zakat dalam IslamPerkembangan zakat dalam konteks kekinian sering diistilahkan dengan kontemporer.Tulisan ini mengkaji zakat kontemporer dalam dua perspektif yaitu perluasan maknaasnaf zakat khususnya fi sabilillah dan objek zakat. Metode pembahasan yangdigunakan yaitu pendekatan literatur. Fi sabiltllah dalam konteks kontemporer telahmengalami perluasan, misalnya diperbolehkan menyalurkan zakat dalam bentukmendirikan pusat kegiatan Islan" mendirikan percetakan surat kabar yang baih untukmenandingi berits berits dari surut knbar yang merusak dan menyesatkan,menyebarkan buku tentang Islam yang baik yang bisa menjelaskan rutksud Islam,menjelaskan keindahan dqn kebenaron ajaran Islam dan membuka kesalahankesalahan musuh Islam dan menolong para Da'i yang menyeru pada ajaran Islamyang benar dari orang-orang yang bermaksud jahat padanya dai oran[-orang yangmempunyai kekuuan dari luar Islatn sedangkan rerkait perkembangan objeE zakatmaka muncul konsep zakat profesi, sahaam dan obligasi seria zakat penghasitin