EFEKTIVITAS PENGAWASAN UNIT KERJA ANTI FRAUD PADA BANK MUAMALAT INDONESIA

Perkembangan perbankan syari‟ah di Indonesia demikian pesat yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Perkembangan ini berimplikasi pada besarnya tantangan perbankan syari‟ah di Indonesia terutama dalam mempertahankan identitasnya sebagai perusahaan yang bergerak berlandaskan prinsip-prinsip syari‟ah. Sejak berdirinya perbankan syariah,berbagai kontroversi muncul dari masyarakat, masalah yang paling banyak disorot adalah pelekatan label syariah pada institusi keuangan Islam yang masih dianggap belum layak. Keraguan masyarakat tersebut seolah terjawab dengan munculnya kasus yang cukup menggemparkan yakni kasus fraud (tindak kecurangan) yang terjadi di lembaga syariah. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syari‟ah pertama yang muncul dengan gagasan bank murni syari‟ah. Akan tetapi, bank Muamalat Indonesia juga tak luput dari kasus fraud yang dilakukan oleh karyawan bank tersebut. Berdasarkan Laporan Tahunan BMI menyebutkan bahwa telah terjadi peningkatan kasus fraud dari tahun sebelumnya yang berjumlah 18 kasus menjadi 82 kasus pada tahun 2016. Padahal perusahaan yang menggunakan identitas syariah seharusnya dapat lebih meminimalisir bahkan meniadakan resiko terjadinya kasus fraud dengan adanya internal control perusahaan. Dari latar belakang tersebut, peneliti berusaha mendalami peran pengawasan Unit Kerja Anti Fraud dalam fraud preventive pada Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitin pustaka yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber bahan hukum primer yang dipakai yaitu berdasarkan Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2016. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal,karya ilmiah, artikel, terkait dengan strategi anti fraud perbankan syariah. Dari hasil penelitian dikemukakan bahwa peningkatan kasus fraud yang terjadi pada Bank Muamalat Indonesia disebabkan kurang efektifnya pengawasan Unit Kerja Anti Fraud. Hal ini dikarenakan kegiatan yang dilakukan selama tahun 2016 belum menujukkan adanya usaha preventif terhadap kasus fraud. Sedangkan pencegahan merupakan pilar penting dalam keefektivan sebuah pengawasan. Tujuan perusahaan dalam mencegah fraud dapat tercapai, jika fungsi pengawasan dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan-penyimpangan sehingga lebih bersifat mencegah (prefentive control). Oleh karena itu, keefektivan pengawasan Unit Kerja Anti Fraud diharapkan dapat meminimalisir tindak kecurangan demi mewujudkan perusahaan yang patuh terhadap ketentuan syariah sesuai dengan identitas perusahaan. vii Usaha pencegahan terjadinya kasus pada Bank Muamalat Indonesia diharapkan dapat menjadi bukti terlaksananya tatakelola perusahaan (Good Corporate Governance) pada Bank Syari‟ah dengan baik. Hal ini berdasarkan dalam dalam perbankan syariah dikenal adanya prinsip-prinsip syariah yang mendukung bagi terlaksananya prinsip GCG yakni keharusan bagi subjek hukum termasuk bank untuk menerapkan prinsip kejujuran (shiddiq), edukasi kepada masyarakat (tabligh), kepercayaan (amanah), dan pengelolaan secara profesional (fathanah)

Mortality from non-malignant respiratory disease in the fibreglass manufacturing industry

Objectives: To investigate the question of whether there is an association between workplace exposures and sociodemographic factors and mortality from non-malignant respiratory disease excluding influenza and pneumonia (NMRDxIP) among workers in a fibreglass wool manufacturing facility. Methods: A case-control study with cases and controls derived from deaths recorded from the Kansas City plant in the Owens Corning mortality surveillance system. The cases are defined as decedents with NMRDxIP as the underlying cause of death. Matched, unadjusted odds ratios (ORs) were used to assess any association between NMRDxIP and cumulative exposure history and sociodemographic factors individually. Matched, adjusted ORs were obtained by conditional logistic regression to estimate the effect of any one variable while controlling for the effect of all the others. Results: Results of the unadjusted analysis, considering variables one at a time, yielded no significant associations between NMRDxIP and any of the exposure or sociodemographic variables. The smoking OR was substantially increased (OR 5.09; 95%CI 0.65 to undeterimed). Also, there were no significant variables in a conditional logistic regression analysis in which all variables were simultaneously adjusted. ORs for respirable glass fibres were below unity at all concentrations of exposure in the adjusted analysis. For respirable silica there was no consistent relation across all exposure levels. The ORs increased through the first three exposure concentrations but decreased for the highest exposure. However, ORs although not significant, are greater than unity for all respirable concentrations of silica exposure. Conclusions: The findings for Kansas City show no association between respirable glass fibres and NMRDxIP. The adjusted ORs for all exposures to respirable fibres were less than unity. On the other hand, the ORs for silica exposures were all above unity although there was no clear dose-response relation and none of the ORs were significant. Exposures for all substances considered were very low. Further, given the number of cases and controls, the statistical power to detect relatively small increases in risk, if any increase truly exited, was relatively low. The ORs for exposures to silica were all above unity although there was no clear dose-response relation and none of the ORs were significant. These raised ORs for silica suggest that continued surveillance would be prudent