Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis Ata Perda Syariah

Buku ini mencoba memotret sebuah proses pendalaman demokrasi dan penghormatan terhadap hak-hak asasi yang terjadi di tanah air kita. Terekam disini suatu dinamika dimana perda-perda bernuansa syari'ah yang dianggap mengancam kebebasan sipil dipelajari secara seksama, didiskusikan secara bersama berbagai kelompok masyarakat sipil dari berbagai latar belakang, dan yang kesepaktan apapun yang mengenainya dari sini disampaikan kepada pejabat publik yang bertanggungjawab atas keluar dan dilaksanakanya perda-perda itu – suatu proses yang bernilai pada dirinya sendiri. Tersaji juga disini liputan media massa mengenainya dan polemik yang berkembang karenanya. Buku ini merekam sebuah model partisipasi politik warga negara yang mungkin bias dijadikan contoh bagaimana kita bisa menyelesaikan perbedan pendapat, bahkan konflik kepentingan, secara berdamai, bermartabat, dan beradab

“Tiap Hari Asyura, Tiap Bulan Muharram”: Paradigma Karbala dan Protes Politik Kaum Syi`ah

Sejak Republik Islam Iran berada di bawah kepemimpinan Ayatullah Ruhullah Khomeini, yang berhasil menjatuhkan Shah Iran lewat sebuah revolusi Islam pada 1979, negara berpenduduk mayoritas Muslim Syi`ah itu dikenal sebagai musuh bebuyutan Amerika Serikat (AS). Tetapi Iran, juga warga Muslim Syi`ah pada umumnya di negara-negara lain, layak berterimakasih kepada pemerintahan AS setidaknya untuk satu hal. Invasi militer AS ke Irak, pada awal musim semi tahun 2003, telah berhasil menyingkirkan Saddam Hussein, diktator Irak, dari kekuasaan yang telah hampir setengah abad dipegangnya. Dan dengan begitu, penduduk Syi`ah Irak, kelompok mayoritas di negara yang didominasi Muslim Sunni itu, mulai bebas menjalankan ritual agama mereka. Ini perkembangan penting baru, karena sebelumnya, khususnya pada dekade 1980-an, Iran terlibat dalam sebuah perang terbuka dan mematikan dengan Irak, yang kala itu turut dibantu AS. Pengaruh “hilangnya” Saddam di Irak itu amat terasa khususnya pada setiap bulan Muharram (bulan pertama dalam kalender Islam), persisnya ketika Muslim Syi`ah menjalankan peringatan Asyura, salah satu ritual penting Islam Syi`ah. Hal itu karena lokus utama upacara ritual ini adalah kota Karbala, satu kota penting umat Syi`ah, yang kini terletak di Irak. Pada tahun 2008, peringatan Asyura (artinya: hari kesepuluh, dari bulan Muharram) itu, yang bertepatan dengan pertengahan Januari 2008, berlangsung meriah. Menurut berbagai laporan media massa, sekitar dua setengah juta kaum Syi`ah, baik yang berasal dari Irak maupun yang bukan, meramaikan jalan-jalan dan lembah-lembah Karbala.† Dengan beragam cara, mereka mengenang kesyahidan Imam Husein, cucu Nabi Muhammad Saw., dari perkawinan Ali bin Abi Thalib dengan putrinya Fathimah, yang oleh kaum Syi`ah dipandang salah satu imam mereka

Analisis Pengaruh Variasi Tekanan Pada Pengecoran Squeeze Terhadap Struktur Mikro Dan Kekerasan Produk Sepatu Kampas Rem Berbahan Aluminium Silikon (Al-si) Daur Ulang Dengan Penambahan 0,05% Unsur Titanium (Ti)

Pengecoran squeeze atau yang sering juga disebut penempaan logam cair adalah proses dimana logam cair dibiarkan membeku dalam cetakan yang diberi tekanan ekternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuipengaruh tekanan terhadap struktur mikrodan kekerasan pada proses pembuatan kampas rem dengan penambahan titanium (Ti) paduan aluminium daur ulang. Paduan dilebur pada dapur peleburan dan dituang pada temperatur 700 kedalam cetakan yang telah dipanaskan pada temperatur 300 selanjutnya diberi tekanan dengan variasi tanpa tekanan, tekanan 104MPa, 149Mpa dan 194MPa selama 8 menit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tekanan yang diberikan porositasnya semakin sedikit, SDAS semakin kecil, dan nilai kekerasan naik. Katakunci: Pengecoran squeeze, daur ulang, tekanan

Policing Religious Conflicts in Indonesia

Some of the developments in the management of religious life in the post-New Order Indonesia have been encouraging, some not at all. Although often discussed, very rarely this problem has been reviewed in terms of policing. This is quite unfortunate because since the separation of the Armed Forces of the Republic of Indonesia (ABRI) and the Indonesian National Police (POLRI) in 1999, the police has been gradually taking over the major role of maintaining security and public order. This is what prompted the Center for the Study of Religion and Democracy (PUSAD), Paramadina Foundation, to carry out a research on the subject of religious conflicts policing. The present book, which is based on it, asked two main questions: why the policing of sectarian conflicts and conflicts over places of worship has been effective in some cases but has not been so in others? What explains the variation of policing success and failure in these conflicts? This research was driven by an assumption that performance of the police in dealing with religious conflicts, as well as with all other matters, cannot be treated solely as the police problem. The failure or success of policing must be seen in the context of existing political structures of opportunities and constraints which influence the policing

Panduan Praktis Pemolisian Kebebasan Beragama

Beberapa tahun belakangan ini kehidupan keagamaan di tanah air ditandai antara lain oleh terjadinya berbagai konflik kekerasan yang dipicu oleh alasan-alasan keagamaan. Sebut saja misalnya kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten; bom bunuh diri di Kota Cirebon; pembakaran pesantren Syiah di Sam-pang, Madura; dan kontroversi pembangunan gereja di Yasmin, Bogor, yang tidak kunjung usai. Semua peristiwa itu menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa masih belum bisa mengelola keraga-man dengan baik. Karena alasan ini, aparat kepolisian, pihak yang paling bertanggungjawab atas urusan keamanan dan ketertiban masyarakat, sering menjadi sorotan publik. Buku ini ditulis untuk mendiskusikan peran aparat kepolisian dalam kaitannya dengan pluralisme, toleransi dan kebebasan beragama. Buku ini juga dilengkapi dengan panduan praktis bagi polisi untuk menghadapi berbagai persoalan dan dinamika, khususnya terkait masalah keagamaan, di masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Untuk memudahkan pembaca, buku ini sengaja disajikan dengan bahasa yang sederhana, diawali dengan standar dan panduan pemolisian, dan disertai ilustrasi dan gambar. Buku ini diharapkan tidak saja berguna bagi aparat kepolisian, tapi juga bagi aktivis pluralisme dan kebebasan beragama serta masyarakat umum

Disputed Churches in Jakarta

Healthy pluralism requires space for all religious adherents to worship and construct places of worship in accordance with their convictions. The state should protect this right as an essential matter. Despite this normative ideal, there is still much controversy surrounding the construction of places of worship in Indonesia. In the last few years, the planned construction of a number of places of worship has been disputed, although others have been able to overcome these problems by relying on different strategies. This research seeks to examine the factors that play a role in initiating and resolving conflict over places of worship. Places of worship are specifically limited in this study to Catholic churches and Protestant churches that are members of the Communion of Churches in Indonesia (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, PGI). The methods used were participant observation and in-depth interviews of churches representing one of four categories: (1) undisputed churches; (2) disputed churches that have since resolved the dispute; (3) originally undisputed churches that have since become disputed; and (4) churches that have never been able to resolve the dispute. Based on thirteen case studies, the research on which this report is based confirms the influential role of state regulation and social factors. The cases show that the obstacles some churches experience are generally related to weak government agencies due to political, social or ideological reasons. In terms of social factors, demographic factors were not found to have an influence. Resistance to churches was more often caused by a lack of communication, or provocation, or intimidation by specific groups. After describing and analysing the thirteen cases selected, this monograph closes with conclusions and recommendations