KEBIJAKAN ALOKASI PEMBIAYAAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT

Hasil temuan data beserta analisinya menunjukkan bahwa daerah tingkat I Jawa Timur pada kurun waktu kurang lebih lima tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang cukup balk dalam hal memperbaiki,struktur penerimaannya artinya pendapatan asli daerah naik 54,21 % sementara bantuan Pusat Rutin dan Pembangunan mencapai 34,88

Opini politik mahasiswa eksakta dan non eksakta universitas airlangga terhadap pemilu 1997 : suatu telaah tentang opini politik dan pengaruhnya terhadap afiliasi politik mahasiswa

Penelitian inl bertujuan mendeskripsikan sebaran opini politik mahasiswa Fakultas Farmasi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Responden penelitian ditentukan sebanyak 100 orang, masing-masing 50 mahasiswa dar! Fakultas Farmasi dan 50 mahasiswa dari Fisip Unair. Kerangka teoritisnya mendasarkan pada orientasi politik berdasarkan 3 objek politik, Yaitu orientasi terhadap pengetahuan (kognisi) politik, perasaan (efeksi) keterikatan, suka tak suka, dukungan atau alienasi terhadap objek-objek sistem politik serta kemampuan menilai (evaliasi) beberapa objek dalam sistem politik. Objek-objek politik yang dimaksud adalah penampilan parpol, pemilu dan figur elite politik dan kebijakan politik tertentu yang berkait dengan penyelnggaraan pemllu, Dalam penelitian ini ditemui fenomena, sebaran opini politik dl kalangan responden sangat bervariasi. Artinya, opini politik mahasiswa farmasi terhadap beberapa objek politik di atas secara mengejutkan menunjukkan adanya sikap politik yang kritis realis dan pragmatis. Tegasnya, mereka cenderung mellhat hasil dari apa-apa yang telah diperjuangkan parpol, bukan pada apa-apa yang diidealkan yang selama ini dinilai belum maksimal terwujud. Kisalnya, mereka menilai masalah pemerataan kue pembangunan mestinya lebih diutamakan untuk mengurangl dampak kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Hereka juga menilai parpol belum maksimal bekerja untuk mewakili kepentingan masyarakat. pemilu yang tldak menyentuh persoalan rill masyarakat dan menaruh kepercayaan yang rendah terhadap aspek keterwakilan parpol, Hal yang sama juga dijumpai pada responden Fisip. Kereka umumnya menaruh kepercayaan yang rendah terhadap parpol dan pemilu serta menilai kesenjangan ekonomi merupakan problem mendasar yang harus diselesaikan pemerintah. Baik responden Farmasi mau pun Fisip memiliki toleransi yang relatif tinggl terhadap golput. Golput sah dilakukan karena merupakan bagian dari ekspresi pendapat dan kebebasan. Kereka umumnya cenderung bersikap kritis, realis dan pragmatis terhadap persoalan-persoalan kenegaraan dan kemasyarakat sehingga sikap politi

The Development of Local Public Leadership Through Social Learning to Face The Revolution of Industrial 4.0

This research aims to give an alternative solution for leadership development in the public sector to face the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0). The development of global information technology has demanded public services to adjust to today’s technologies. The problem of this study isthe public sector leaders, who are in the majority consisting of baby boomers generation up to generation X. These generations are not too familiar with technology. Traditional training models cannot improve the competencies of leaders who are predominantly old; adult learning must be developed. They do not need competency development classes, but they need mentoring to learn directly. This is a challenge to the development of local leadership in the public sector against Industry 4.0, which is implicated in the increase of public services based on technology and network. This research uses a qualitative research approach with a case study perspective. The focus of this research is local leadership competencies in the public sector. The data aretaken from primary data by interview and secondary data from literatureanddocuments that are related to the research aims.The results of this study recommend the concept of leader-member exchange, where possible in the process of social learning, to develop public leadership in the era of Industry 4.0. Here, the challenge is the desire and ego of leaders to study with their subordinates

PUDARNYA DISKURSUS IDEOLOGI PARPOL : PERBANDINAN PROGRAM DAN ISU KAMPANYE PEMILU PPP TAHUN 1982 DAN 1987

Penetapan pancasila sabagai asas tunggal (1985) bagi orsospol (PPP. Golkar dan POI) dapat dipandang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembangkan dan menyehatkan kehidupan demokrasi pancasila. Dalam tataran demikian, perbedaan sistem nilai atau ideologi yang semula ada dalam diri orsospol, melebur manjadi satu ideologi pancasila. Secara makro, katiga parpol harus berperilaku sesuai tuntutan nilai-nilai politik pancasila. Dan secara mikro, program-program kampanye mereka pun harus mencerminkan ni1ai-nilai sebagaimana ada dalam pancasila. Akibat penyesuaian demikian, diasumsikan menimbulkan perubahan atau pergeseran program dan isu kampanye, khususnya bagi PPP dan PDI. hal ini terasa pada kampanye pemilu 1987, saat ketiga orsospo1 telah berasaskan pancasila. Artinya, pemerintah mengharapkan tidak ada 1agi pengguanaan agama (Islam) atau Nasionalisme dan Demokrasi sebagai jargon atau untuk kepentingan po1itik selama kampanye. Tujuan penelitian 1ni ada dua, pertama menje1askan kemungkinan adanya pergeseran program dan isu kampanye pemilu PPP setelah penetapan pancasila sebagai asas tunggal. Kedua, membandingkan program kampanye pemilu PPP tahun 1982 dan 1987, guna menentukan ada tidaknya pergeseran program kampanye itu. Sumber data penelitisn ini mendasarkan pada analisis berita-berita kampanye pemilu PPP lewat 3 surat kabar (Kompas, Herdeka dan Pelita). Subjek kampanye yang diteliti meliputi program-program kanpanye PPP di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya, yang kemudian program pemilu tahun 1982 dibandingkan dengan program pamilu tahun 1987. Dari proses perbandingan ini akhirnya diketahui bahwa penetapan panessiia sabagai asas tunggal tidak menimbulkan pergeseran program pemilu PPP di dua periode pemi1u di atas. Justru yang berubah adalah pola perilaku juru kampanye yang tidak 1agi menggunakan jargon-jargon agama dalam berkampanye. Program-program kampanye menjadi kering dan cenderung merupakan penggulangan dari program sebelumnya. Greget ideololinya pun pudar, karena tidak ada lagi kekhasan yang bisa dijadikan alternatif perubahan politik