POLICY RULES UNTUK PENGENDALIAN INFLASI SECARA FORWARD LOOKING

Selaras dengan pesan inti UU No.23/1999 tentang kewajiban Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas internal dan eksternal nilai Rupiah, maka stabilisasi laju inflasi dalam jangka panjang merupakan agenda utama yang perlu diupayakan secara sungguh-sungguh pencapaiannya. Pesan implisit undang-undang agar Bank Indonesia melalui kebijakan moneternya mencapai sasaran laju inflasi yang rendah dan stabil, bertolak dari argumen mengenai pentingnya stabilisasi laju inflasi bagi perekonomian secara makro. Sebagaimana telah banyak dikemukakan oleh para akademisi dan praktisi, manfaat stabilisasi inflasi pada intinya berkisar pada biaya yang harus ditanggung oleh perekonomian jika laju inflasi berada pada level yang tinggi dan tidak stabil

PENGUKURAN INFLASI INTI (CORE INFLATION) DI INDONESIA

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Bank Sentral yang baru No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia pada tanggal 17 Mei 1999, Bank Indonesia memasuki babak baru dalam menjalankan tugasnya. Babak baru tersebut, di antaranya, ditandai dengan diberikannya independensi pada Bank Indonesia dalam menetapkan target-target yang akan dicapai (goal independence) dan kebebasan dalam menggunakan berbagai piranti (instrumen) kebijakan dalam mencapai target tersebut (instrument independence). Di samping itu, sasaran pokok Bank Indonesia juga berubah dari multiple objectives menjadi lebih terfokus hanya kepada tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Dengan tugas yang lebih fokus tersebut maka tingkat keberhasilan Bank Indonesia dalam menjalankan misinya akan dapat lebih mudah diukur dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Hal ini sangat berbeda dengan undang-undang yang lama, dimana BI dituntut untuk memenuhi beberapa target sekaligus, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang pencapaiannya pada hakekatnya dapat saling bertolak belakang, terutama dalam jangka pendek