Unveiling Research Trends in Good Governance

Background: The provision of public services by governmental entities embodies their dedication to enhancing societal well-being. The manifestation of superior and high-caliber public services serves as an inherent manifestation of effective governance. Nonetheless, there persists a deficiency in comprehensive comprehension regarding the intricacies of sound governance practices. Purpose: The objective of this study was to ascertain the prevailing research patterns within the domain of good governance. Method: To bridge this scholarly void, the investigation adopted a quantitative research paradigm incorporating a bibliometric framework to discern the trajectory of developments in the realm of good governance. Employing a purposive sampling technique, data collection centered on article documents pertaining to the specified timeframe of 2012 to 2022, encompassing works containing the designated keywords "good governance" and published in the English language. Result: The Scopus database showed 7772 scientific publications related to "good governance," which were narrowed down to 658 documents based on the above criteria. The number of publications increased significantly from 2018 to 2020, with the highest trends occurring in 2020 with 99 papers published. Furthermore, the 12837 keywords were grouped into six clusters, with 434 interconnected keywords. Conclusion: The Scopus database exhibited a total of 7772 scientific publications encompassing the subject of "good governance," from which a refined selection of 658 documents was extracted in accordance with the aforementioned criteria. Notably, there was a substantial surge in the number of publications observed between 2018 and 2020, with the apex of this upward trend manifesting in 2020, accounting for a noteworthy 99 papers published. Additionally, the extensive collection of 12837 keywords underwent a rigorous analysis resulting in the identification of six distinct clusters, comprised of 434 interconnected keywords. Keywords: Co-word Analysis; Bibliometric; Good Governance; Scopus   Abstrak Latar Belakang: Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat merupakan suatu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Pelayanan publik yang baik dan berkualitas merupakan salah satu bentuk nyata dari good governance. Namun perkembangan mengenai good governance belum diketahui secara rinci. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tren penelitian di bidang good governance. Metode: Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma kuantitatif dengan pendekatan bibliometrik. Teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling dengan batasan tahun 2012-2022, tipe dokumen artikel, kata kunci good governance, dan bahasa yang digunakan bahasa Inggris. Hasil: Publikasi ilmiah dengan subjek “good governance” pada pangkalan database scopus sebanyak 7772 dokumen. Setelah dibatasi, ditemukan 658 dokumen. Publikasi meningkat signifikan di tahun 2018-2020. Tren tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah publikasi sebanyak 99 dokumen. Terdapat 12837 kata kunci, 434 di antaranya saling berhubungan dan dikelompokkan dalam 6 kluster. Kesimpulan: Terdapat 31 kata kunci yang menjadi tren dengan nilai occurrence minimal 50, di antaranya adalah country, principle, relationship, effect, quality, indicator, democracy, stakeholder, economy, rule, structure, variable, information, leadership, program, city, africa, index, control, period, actor, sustainable development, condition, project, economic growth, trust, growth, malaysia, offical, criterium, dan member. Kata kunci tersebut menjadi tren disebabkan beberapa faktor, yaitu perkembangan dunia global, tren global mengenai isu-isu sosial, penekanan pada kualitas dan dampak, penekanan multi-disiplin, perkembangan teknologi informasi, serta perkembangan berkelanjutan, keberlanjutan ekonomi dan lingkungan Kata kunci: Analisis Kata Kunci; Bibliometrik; Good Governance; Scopu

PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA DIGITAL DI KABUPATEN SLEMAN

Dalam beberapa tahun terakhir, pemilihan kepala desa (pilkades) secara elektronik banyak dilakukan, termasuk di Kabupaten Sleman. Kekhawatiran akan manipulasi teknologi yang dapat mempengaruhi kepercayaan dan partisipasi masyarakat, sering muncul dalam kaitan e-vote pilkades. Hal tersebut mendorong dilakukannya penelitian ini. Tujuan penelitian untuk mengetahui penyelenggaraan e-Voting dalam setiap tahap penyelenggaraan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan datanya dilakukan dengan dokumentasi, observasi, wawancara, dan FGD. Analisis deskriptif naratif dilakukan terhadap fakta pada tiap tahapan pilkades menurut Pratama dan Salabi yang mencakup tahap Pengkajian dan Perencanaan, Pengadaan, Penerapan/Pelaksanaan, dan Pasca e-Voting.  Ditemukan bahwa pilkades di Kabupaten Sleman secara digital pada  tiap tahapan, telah dapat dilaksanakan secara baik pada tahun 2020 maupun 2021. Permasalahan yang terjadi pada tahun 2020 baik dari aspek teknis maupun sumber daya manusia yang terjadi saat perencanaan, pengadaan, pelaksanaan/penerapan, dan pasca e-vote relatif telah dapat diatasi dan diantisipasi dengan baik pada tahun 2021. Dan hanya terdapat sedikit masalah yang hampir semua masalah tersebut terkait dengan kondisi pandemic covid-19 yang masih melanda Indonesia pada saat dilakukan pilkades secara digital. Disarankan penyiapan pendamping teknis dari warga desa atau penduduk sekitar desa dengan plotting silang, pembuatan SOP untuk pendamping pemilih, serta penyempurnaan system e-rekapitulasi pada tingkat desa. Kata Kunci: e-voting, pemilihan digital, pemilihan umum,  kepala desa, Kabupaten SlemanDalam beberapa tahun terakhir, pemilihan kepala desa (pilkades) secara elektronik banyak dilakukan, termasuk di Kabupaten Sleman. Kekhawatiran akan manipulasi teknologi yang dapat mempengaruhi kepercayaan dan partisipasi masyarakat, sering muncul dalam kaitan e-vote pilkades. Hal tersebut mendorong dilakukannya penelitian ini. Tujuan penelitian untuk mengetahui penyelenggaraan e-Voting dalam setiap tahap penyelenggaraan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan datanya dilakukan dengan dokumentasi, observasi, wawancara, dan FGD. Analisis deskriptif naratif dilakukan terhadap fakta pada tiap tahapan pilkades menurut Pratama dan Salabi yang mencakup tahap Pengkajian dan Perencanaan, Pengadaan, Penerapan/Pelaksanaan, dan Pasca e-Voting.  Ditemukan bahwa pilkades di Kabupaten Sleman secara digital pada  tiap tahapan, telah dapat dilaksanakan secara baik pada tahun 2020 maupun 2021. Permasalahan yang terjadi pada tahun 2020 baik dari aspek teknis maupun sumber daya manusia yang terjadi saat perencanaan, pengadaan, pelaksanaan/penerapan, dan pasca e-vote relatif telah dapat diatasi dan diantisipasi dengan baik pada tahun 2021. Dan hanya terdapat sedikit masalah yang hampir semua masalah tersebut terkait dengan kondisi pandemic covid-19 yang masih melanda Indonesia pada saat dilakukan pilkades secara digital. Disarankan penyiapan pendamping teknis dari warga desa atau penduduk sekitar desa dengan plotting silang, pembuatan SOP untuk pendamping pemilih, serta penyempurnaan system e-rekapitulasi pada tingkat desa. Kata Kunci: e-voting, pemilihan digital, pemilihan umum,  kepala desa, Kabupaten Slema

THE IMPLEMENTATION OF ZONING POLICY AT THE SENIOR HIGH SCHOOLS IN BANDAR LAMPUNG CITY

This research aims to describe and analyze the implementation of Zoning System on the student admission in the Public Senior High School 9 and 13, Bandar Lampung City. We explore what support factors and obstacles that affect the implementation, and report how the Department of Education and Culture overcame the challenges. The research method used is descriptive qualitative research method with an inductive approach. Data collected technique used are interview and documentation. The data analysis technique used are: data condensation; data display; and verification. Based on the results, it is found that the policy implementation of zoning system in the enrolment of new student at the Public Senior High School 9 and 13, Bandar Lampung had been quite effective, with some problems faced by the admission team. Key words: Zoning System Policy, Student Admissio

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT

Problems regarding the role of the Civil Service Police Unit which are not running optimally so that it has an impact on peace and public order, namely the discovery of traders and consumers of alcoholic beverages due to lack of socialization and operations often used by traders and consumers to continue to circulate and consume. In connection with the research analysis, the authors use the theory of Biddle and Thomas. While the method used is descriptive qualitative. The data collection techniques used by interview, documentation and observation. From the results of the study, it was found that the Civil Service Police Unit was not optimal in carrying out its role. One of them is the enforcement of regional laws and regulations, which is still found abuse of alcoholic beverages, with indicators of weak supervision and weak faith of the people of Indramayu Regency itself. The efforts that have been made by the Indramayu Regency Civil Service Police Unit are through the development of members, the formation of Civil Servant Investigators, capacity building of employees, and supporting physical facilities

PEMBERDAYAAN PERAJIN INDUSTRI ROTAN PASCA BENCANA OLEH DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PALU

This research titled is “Empowerment of Rattan Industry Craftsmen After Disasters by Department of Trade and Industry in Palu City Central Sulawesi Province”. The purpose of this research is to find out and analyze the empowerment process, supporting factors and inhibiting factors faced, as well as efforts made by the Department of Trade and Industry to overcome obstacles in the empowerment of rattan industry crafters in the aftermath of a disaster. The research method used by the author in this study is descriptive qualitative.The data collection techniques are interviews, documens and observations. The data analysis techniques in this study are data reduction, data presentation and data verification. The result of this research apprenticeship show that empowerment of crafters in managing the rattan industry after disaster has been carried out. But in the implementation, the empowerment process has not been carried out optimally. Because the mindset of craftsmen who are still using old mindset, the absence of Standard Operating Procedures regarding the rattan industry which results in an ineffective upstream and downstream system, Limited funds owned by the government in providing assistance and the independence of the craftsmen in producing raw materials supporting the rattan industry. After disaster, Department of Trade and Industry has made efforts to overcome obstacles with : make a Standard Operating Procedures dan rebuilding the upstream and downstream systems. In addition, Department of Trade and Industry has also allocated funds in accordance with needs and provides socialization in changing the mindset of rattan industry crafters and training to develop rattan industry businesses. The authors suggests to the city government that in the future in making a development and empowerment planning, the city government must fist make Standard Operating Procedures. As well as the process of the rehabilitation and reconstruction stages, the government must better understand its tasks and functions Keyword : Empowerment, Craftsmen, Rattan Industry, DisasterMagang riset ini berjudul “PEMBERDAYAAN PERAJIN INDUSTRI ROTAN PASCA BENCANA OLEH DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH”. Adapun tujuan penulisan Laporan Akhir ini, ialah untuk mengetahui dan menganalisis proses pemberdayaan, faktor pendukung maupun faktor penghambat yang dihadapi, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk mengatasi hambatan dalam pemberdayaan terhadap perajin industri rotan pasca bencana. Metode yang digunakan penulis ialah metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan teknik dalam menganalisis data, menggunakan teknik reduksi data, pengumpulan data dan verifikasi data.  Hasil magang riset menunjukkan bahwa pemberdayaan terhadap perajin dalam mengelola industri rotan pasca bencana telah dilakukan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, proses pemberdayaan belum berjalan secara optimal, dikarenakan mindset perajin yang masih menggunakan mindset lama, belum adanya Standar Operasional Prosedur mengenai industri rotan yang mengakibatkan belum efektifnya sistem hulu dan hilir, Keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah dalam memberikan bantuan,serta ketidakmandirian perajin dalam  menghasilkan bahan baku pendukung industri rotan. Pasca bencana, Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah melakukan upaya dalam mengatasi hambatan diantaranya: membuat Standar Operasional Prosedur serta membangun kembali sistem hulu hilir. Selain itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga telah mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan serta memberikan sosialisasi dalam mengubah mindset para perajin industri rotan maupun pelatihan-pelatihan guna mengembangkan usaha industri rotan. Penulis menyarankan kepada pemerintah kota, untuk kedepannya dalam membuat suatu perencanaan pembangunan dan pemberdayaan, pemerintah kota terlebih dahulu harus membuat Standar Operasional Prosedur. Begitu pula dengan proses tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah harus lebih memahami tugas pokok dan fungsinya. Kata Kunci : Pemberdayaan, Perajin, Industri Rotan, Bencan

INSTITUTIONAL APPROACH FOR ADAT COMMUNITY EMPOWERMENT: CASE OF KASEPUHAN CIPTAGELAR IN WEST JAVA

Abstract This study aims to explain the application of institutional approach for adat community empowerment, through a case of Kasepuhan Ciptagelar. It employs qualitative research design, and finds that the implementation of adat community empowerment program did not improve the institutional capacity, especially persons and their structures. As a consequence, there are misunderstandings and conflicts of interest, especially related to forest and land management, between the adat community and the government. To be more effective, the government needs to increase the frequency of open dialogue with Adat institutions and people. The government also needs to consider the Adat values ​​and culture, and support the community initiatives by providing facilities and other supporting factors. Keywords: Adat Community Empowerment, Institutional Approach, Kasepuhan Ciptagela

PENGEMBANGAN KAWASAN AGROWISATA KEBUN BELIMBING DI KECAMATAN TAWANGHARJO, KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI JAWA TENGAH

Tawangharjo is a sub-district that is going to be developed as a new destination of Agrotourism. This agrotourism is classified as a new type of tourism in Grobogan Regency. This study aims to determine and analyze how the development of agrotourism in Tawangharjo District, as well as to explain the inhibiting factors and efforts made by the government and local agencies in developing the agrotourism area. This study used descriptive qualitative method with an inductive approach, combined with observation, interviews, and documentation. Further, the authors analysed the data by creating a data map, exploring data presentation, comparing all data, then drawing conclusion. The results show that the indicators for the development of the Starfruit Garden Agrotourism Area, Tawangharjo Sub-district, were still not met, Amenities and Ancillary become the main problems because physical development required time and budget, while facilities were the main support for agrotourism activities. In addition, the Covid-19 pandemic has further exacerbated the situation by refocusing the budget and significantly reducing the number of tourists. The quality of human resources needs to be improved, including the managers’ capacity and the community's ability to diversify, promote, and multiply the products. As a suggestion, the Grobogan Regency government should further optimize the tourism program and policies, in order to increase production capacity and develop agrotourism facilities. Keyword: Development, Tourism, AgrotourismTawangharjo is a sub-district that is going to be developed as a new destination of Agrotourism. This agrotourism is classified as a new type of tourism in Grobogan Regency. This study aims to determine and analyze how the development of agrotourism in Tawangharjo District, as well as to explain the inhibiting factors and efforts made by the government and local agencies in developing the agrotourism area. This study used descriptive qualitative method with an inductive approach, combined with observation, interviews, and documentation. Further, the authors analysed the data by creating a data map, exploring data presentation, comparing all data, then drawing conclusion. The results show that the indicators for the development of the Starfruit Garden Agrotourism Area, Tawangharjo Sub-district, were still not met, Amenities and Ancillary become the main problems because physical development required time and budget, while facilities were the main support for agrotourism activities. In addition, the Covid-19 pandemic has further exacerbated the situation by refocusing the budget and significantly reducing the number of tourists. The quality of human resources needs to be improved, including the managers’ capacity and the community's ability to diversify, promote, and multiply the products. As a suggestion, the Grobogan Regency government should further optimize the tourism program and policies, in order to increase production capacity and develop agrotourism facilities. Keyword: Development, Tourism, Agrotouris