Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (Studi Putusan No. 58/Pid.B/2022/Pn.Sdr)

The aim of the research is to find out the application of material law to decisions no. 58/Pid.B/2022/PN.Sdr and to find out what the judges' considerations are in making a decision against the perpetrators of the crime of forging letters. This type of research is normative. The results of this study indicate that: (1) In the application of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction in its decision, the public prosecutor used a combination of charges, and this practice is appropriated with the existing regulations; (2) Based on the judge's consideration referring to Article 88 paragraph (1) letter "b" of Article 14 of the Prevention and Eradication of Forest Destruction rule, indirectly, the judge's legal considerations for the first indictment are not appropriate where there are differences in the considerations and indictments submitted by the public prosecutor.The aim of the research is to find out the application of material law to decisions no. 58/Pid.B/2022/PN.Sdr and to find out what the judges' considerations are in making a decision against the perpetrators of the crime of forging letters. This type of research is normative. The results of this study indicate that: (1) In the application of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction in its decision, the public prosecutor used a combination of charges, and this practice is appropriated with the existing regulations; (2) Based on the judge's consideration referring to Article 88 paragraph (1) letter "b" of Article 14 of the Prevention and Eradication of Forest Destruction rule, indirectly, the judge's legal considerations for the first indictment are not appropriate where there are differences in the considerations and indictments submitted by the public prosecutor

Dinamika Sistem Online Single Submission (OSS) Sebagai Solusi Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Risiko Terhadap Terpenuhinya Pelayanan Publik

ABSTRACT: PP Number 5/2021 concerning Risk-Based Business Licensing and PP Number 6/2021 concerning Implementation of Business Licensing in the Regions with the Online Single Submission (OSS) system become PP of the Job Creation Law. The aim of the research is to analyze the application of licensing with the OSS system in accordance with the conditions of the Indonesian constitution. The benefits of this research are to contribute thoughts and guidelines for those who wish to study in the field of law and licensing law for the OSS system. The research method is normative legal research. Even though the implementation of the OSS system aims to be effective and utilize technology, if it is related to the constitutional conditions in Indonesia, the system should not be implemented as a whole but needs to be changed because services are still needed directly. Conclusions and suggestions, the concept of public service, in this case the Risk-Based Business Licensing with the OSS system, although it is a concept that has just been implemented in Indonesia, because it can create information transparency and close opportunities for KKN. The OSS system should be determined at the center but left to the local government. ABSTRAK: PP Nomor 5/2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 6/2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi PP dari UU Cipta Kerja. Tujuan penelitian, untuk menganalisis penerapan perizinan dengan sistem OSS sesuai dengan kondisi ketatanegaraan Indonesia. Manfaat penelitian memberikan konstribusi pemikiran dan pedoman bagi yang ingin mengkaji di bidang hukum dan hukum perizinan sistem OSS. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif. Meskipun penerapan sistem OSS bertujuan untuk efektivitas dan memanfaatkan teknologi, namun bila dikaitkan kondisi ketatanegaraan di Indonesia, sistem tersebut seharusnya tidak serta merta diterapkan secara menyeluruh melainkan perlu perubahan karena masih dibutuhkan pelayanan secara langsung. Kesimpulan dan saran, konsep pelayanan publik dalam hal ini Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan sistem OSS meskipun merupakan suatu konsep yang baru diterapkan di Indonesia karena dapat menciptakan transparansi informasi serta menutup peluang terjadinya KKN. Seharusnya sistem OSS ditentukan di pusat melainkan diserahkan kepada pemerintah daerah

Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Secara Massal Dalam Masa Kampanye Pemilu

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalulintas secara massal dalam masa kampanye pemilu dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisisan terhadap pelanggaran lalulintas secara massal dalam masa kampanye pemilu Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan pembagian angket terhadap beberapa pihak yang terkait dengn topik penelitian, selain itu penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui data-data yang berkaitan dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain: (1) terjadinya massal dalam masa kampanye pemilu yaitu faktor ketidakdisiplinan, kurangnya pelanggaran lalulintas menyebabkan secara Faktor yang pengawasan tidak ada sanksi yang diberikan, kebiasaan, faktor egoisme, ikut- yang dilakukan oleh (2) Upaya sarana dan ikutan serta prasarana. satlantas Polrestabes Makassar dalam menaggulangi pelanggaran lalu lintas secara massal dalam masa kampanye pemnilu yaitu melalul dua upaya yaitu yang pertama dengan upaya prefentif, dengan melakukan sosialisasi dengan menggunakan media cetak, maupun elektronik, serta membuat spanduk dan poster di jalan-jalan yang dianggap strategis Kedua dengan upaya represif atau penindakan, upaya ini berupa teguiran tilang, serta penyitaa

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Guru

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Parepare dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak dari instansi yang terkait lansung dengan masalah yang dibahas. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah penerapan hukum pidana oleh hakim dalam perkara pidanaNo.21/Pid.B/2013/PN.Parepare adalah berdasarkan hasil penelitian, penulis menganggap ada kekeliruan dalam penerapan pasal dimana hakim menerapkan Pasal 292 KUHP tanpa memandang asas lex specialis derogat lex generalis dimana aturan hukum yang lebih khusus dalam hal ini Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan penuntut umum didasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat yaitu visum et repertum dan keterangan terdakwa serta fakta-fakta lengkap di depan persidangan diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. This research was conducted at the Parepare District Court by conducting interviews with parties from relevant agencies directly with the issues discussed. The findings obtained from this study are the application of criminal law by judges in criminal cases No. 21 / Pid.B / 2013 / PN.Parepare is based on the results of the study, the authors assume there is a mistake in the application of the article where the judge applies Article 292 of the Criminal Code regardless of the principle of lex specialis derogat lex generalis where the rule of law is more specific in this case Law No.23 of 2002 concerning child protection. Judges' legal considerations in awarding decisions based on indictments by the public prosecutor are based on evidence in the form of witness statements, documentary evidence namely visum et repertum and the defendant's statement as well as the complete facts before the trial strengthened by the judge's own conviction. &nbsp