Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi

This thesis studies the Granting of Post-Divorce Children's Rights by using 2 decisions as a comparison. Based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of 1975 Concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law, and Judges' Courts Jambi religion. The research aims to find out and analyze how the implementation of judges' decisions on children's living rights after divorce in Jambi religious court. Formulation of the problem: (1) How is the granting of post divorce rights in the Jambi Religious Court? (2) What are the factors in the non-implementation of post divorce rights for child divorce in the Jambi Religious Court? Research using empirical juridical legal methods related to the provision of children's living rights after divorce, giving children the right to life is very often, parents ignore their responsibilities so that it does not run in accordance with the contents of the Judges' Decision because the implementation of this ruling lacks concern for the parties to get their rights in accordance with the contents of the Court's decision. The cause is economic factors and communication factors that have broken up after the divorce. While the efforts taken by the mother if the husband does not pay the cost of living then he can submit an execution to the Religious Court. Keywords: Child; Living; Divorce   Abstrak Skripsi ini mengkaji tentang Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian dengan menggunakan 2 putusan sebagai perbandingan. Berlasndaskan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Hakim Pengadilan Agama Jambi. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan putusan hakim terhadap hak nafkah anak pasca perceraian di pengadilan agama jambi. Rumusan masalah: (1) Bagaimana Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi? (2) Apa Faktor-faktor tidak terlaksananya Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi? Penelitian menggunakan metode hukum yuridis empiris terkait pemberian hak nafkah anak pasca perceraian, pemberian hak nafkah anak sering sekali, orang tua mengabaikan tanggung jawabnya sehingga tidak berjalan sesuai dengan isi Putusan Majelis Hakim dikarenakan Pelaksanaan putusan ini kurang adanya perhatian bagi para pihak untuk mendapatkan hak nya sesuai dengan isi putusan Pengadilan. Penyebabnya adalah faktor ekonomi dan faktor komunikasi yang telah putus setelah terjadinya perceraian. Sedangkan upaya yang ditempuh oleh ibu jika suami tidak membayar biaya nafkah maka ia dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama. Kata Kunci : Nafkah; Anak; Perceraia

Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi

The purpose of the study in this writing is to find out and analyze whatfactors cause the people of Maro Sebo District, Muaro Jambi Regency, to carry out underage marriages and what efforts are made in preventing the occurrence of underage marriages in the community in Maro Sebo District, Muaro Jambi Regency. The formulation of the research problem is what factors cause the occurrence of underage marriages in Maro Sebo District, Muaro Jambi Regency, then what efforts are made in preventing the occurrence of underage marriages in Maro Sebo District, Muaro Jambi Regency. The results of this study that what causes underage marriages in Maro Sebo Kabuparen Muaro Jambi District are factors of facilities or facilities, community factors and cultural factors that cause underage marriages. The efforts made by law enforcement as a preventive measure are that the KUA itself has enforced a law that does not immediately grant marriage permits if both parties are minors except for those who have received a dispensation letter from the court providing socialization to the community in Maro Sebo District, Muaro Jambi Regency so that underage marriages can be controlled. In addition, the acting party provides socialization to parents, the community and the side of the prospective couple it self. Abstrak Tujuan penelitian pada penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi melakukan perkawinan di bawah umur serta upaya apa saja dalam pencegahan terjadinya perkawinan di bawah umur pada masyarakat di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Rumusan masalah penelitian adalah faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, kemudian upaya apa saja dalam pencegahan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode yuridis empiris. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maro Sebo Kabuparen Muaro Jambi adalah faktor rendahnya pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor hamil di luar nikah yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum sebagai upaya dalam mengatur  pencegahan perkawinan di bawah umur yaitu pihak KUA sendiri telah menegakkan hukum dalam hal secara tidak langsung memberikan izin menikah kepada kedua belah pihak yang masih berada di bawah umur kecuali bagi mereka yang sudah mendapatkan surat dispensasi dari pengadilan memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi agar perkawinan di bawah umur bisa terkendali. Selain itu, darin pihak penjabat memberikan sosialisasi kepada orang tua, masyarakat dan sisi calon pasangan itu sendiri.

Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal

ABSTRAK Penelitian yang dilakukan di dalam skripsi ini adalah tinjauan yuridis empiris tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian dibentuk dalam dua rumusan masalah, yaitu: 1. Untuk memahami dan menganalisis tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal. Adapun sumber data penelitian ini adalah para pihak yang bercerai di wilayah pengadilan agama kuala tungkal, tetangga dari para pihak, dan juga ketua RT setempat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang disebabkan beberapa faktor kendala, antara lain kurangnya komunikasi antara suami dan istri, keterbatasan ekonomi, rendahnya pendidikan orang tua, serta rendahnya moral orang tua. Kata kunci : Tanggung Jawab Orang Tua Setelah Perceraian, Hak Anak Setelah Perceraian ABSTRACT This research is an empirical juridical review of the responsibility of parents towards children after divorce which is formed in two formulations of problems, namely: 1. To understand and analyze the responsibility of parents to children after divorce in the Kuala Tungkal Religious Court. 2. To find out and analyze what are the obstacles in the implementation of parental responsibility for children after divorce in the Kuala Tungkal Religious Court Area. The data sources of this study were the divorced parties in the Kuala Tungkal religious court, neighbors of the parties, and also the head of the local RT. Data collection methods used were observation, interviews with the Defendants and Plaintiffs. The results of this study indicate that the responsibility of parents to children after divorce in the Kuala Tungkal Religious Court area in the review of the Marriage Law and the Child Protection Law is not in accordance with the provisions in the Marriage Law and the Child Protection Law due to several factors. obstacles, including lack of communication between husband and wife, economic limitations, low parental education, and low parental morale. Keywords : Responsibilities of Parents After Divorce, Rights of Children After Divorce &nbsp

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Sengketa Bentuk Botol Minuman Tupperware Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung

This article discusses to know and analyzethe basis of the Judge's consideration in issuing a Tupperware beverage bottle dispute decision and to find out and analyze the dispute resolution to the right holders of the beverage bottle shape Industrial Design Based on the Supreme Court Decision Number: 594K / Pdt.Sus-HKI / 2017 and Supreme Court Decision Number: 874K / Pdt .Sus.HKI / 2017 in terms of the Industrial Design Law. The research method is normative juridical, the results of this study are differences in the two decisions, the Supreme Court Decree Number: 594K / Pdt.Sus-HKI / 2017, granted the plaintiff's claim because the defendant is proven to produce and market the same product with the plaintiff's product which has owned protection from the Directorate of Intellectual Property Rights with number: ID-0024-152-D. While the decision of the Supreme Court Number: 594K / Pdt.Sus-HKI / 2017, rejected the plaintiff's request because the Judge was of the opinion that the defendant's product was not the same as the plaintiff's product because there was novelty both in terms of visible appearance, shape, line composition, color or configuration. Keywords:Right Holder of Industrial Design. Abstrak Artikel ini membahas untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan sengketa bentuk botol minuman Tupperware serta untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa terhadap pemegang hak Desain Industri bentuk botol minuman Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 874K/Pdt.Sus.HKI/2017 ditinjau dari  Undang-Undang Desain Industri. Metode penelitian yaitu yuridis normatif, hasil dari penelitian ini yaitu perbedaan dalam kedua putusan tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017, mengabulkan gugatan penggugat karena tergugat terbukti memproduksi dan memasarkan produk yang sama dengan produk penggugat yang telah memiliki perlindungan dari Direktorat Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan nomor: ID-0024-152-D. Sedangkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017, menolak permohonan penggugat karena Hakim berpendapat bahwa produk milik tergugat tidak sama dengan produk penggugat karena terdapat kebaruan baik dari segi tampilannya secara kasat mata, bentuk, komposisi garis, warna atau konfigurasinya. Kata Kunci:Pemegang Hak Desain Industri