58 research outputs found
Ipteks Peran Pengawasan Bpkp dalam Mengawal dan Mengoptimalkan Penerimaan Negara
Non-tax state revenues are sources of Indonesian state revenues originating from levies paid by individuals or entities, where all proceeds of such revenues are managed by the government in which the proceeds from the direct or indirect benefits of services and utilization of resources and rights obtained from the state, based on taxation legislation. The purpose of this study is to ensure that government bureaucracy (governance) punishes achieving goals by implementing risk management and control. BPKP as an APIP that has authority based on the law and presidential regulation in the management of PNBP, must be proactive, initiative, anticipative to help formulate, plan, implement policies for monitoring PNBP management
Penerapan Akuntansi untuk Pembiayaan Daerah pada Dppkad Kabupaten Minahasa Tenggara
Penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah pada Pemda Kabupaten Minahasa Tenggara mempunyai tugas dan fungsi dalam menerapkan akuntansi pembiayaan yang bertujuan untuk menutup defisit maupun memanfaatkan surplus. Akuntansi pembiayaan memiliki unsur penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis Penerapan Akuntansi atas Pembiayaan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 Lampiran II di Pemda Kabupaten Minahasa Tenggara. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dimana data disajikan dalam bentuk angka-angka dan tabel yang diperoleh dari penjumlahan atau pengukuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pembiayaan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara secara garis besar telah sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 Lampiran II, terlihat dari telah dimunculkan di laporan realisasi anggaran yang merupakan salah satu komponen laporan keuangan pada PP No.71 Tahun 2010 Lampiran II, sehingga telah dibuat pencatatan jurnalnya. Hanya saja terdapat kelemahan dalam data di laporan realisasi anggaran bahwa transaksi yang tercatat telah direalisasikan namun Pemda tidak menargetkan anggaran yang ditetapkan. Diperlukan adanya peningkatan kinerja yang lebih baik untuk melakukan evaluasi dalam pencatatan laporan realisasi anggaran, dan seharusnya diperlukan penjelasan setiap entitas penerimaan maupun pengeluaran dalam catatan atas laporan kas
Analisis Rasio Likuditas, Leverage, dan Profitabilitas untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Perum Pegadaian Jakarta
Metode yang umum digunakan dalam menilai kinerja yang dicapai Perusahaan secara komprehensif yaitu analisis rasio keuangan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos pelaporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan yaitu rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktifitas, rasio profitabilitas, dan rasio keuangan yang sesuai dengan kebutuhan. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana analisis Rasio Likuiditas, Leverage dan Profitabilitas sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan padaPerumPegadaian kantor pusat Jakarta. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif. Untuk menganalisis rasio keuangan pada Perum Pegadaian, maka dapat digunakan analisis rasio keuangan. Kegiatan analisis laporan keuangan berfungsi untuk mengkonversikan data yang berasal dari laporan keuangan sebagai bahan mentahnya menjadi informasi yang lebih berguna dan lebih mendalam dengan alat analisis yang digunakan. Hasil penelitian menunjukan kinerja keuangan Perum Pegadaian yang diukur dari tingkat solvabilitas atau leverage ratarata masih dapat dinilai cukup solvable, hanya saja kecukupan Ekuitas memang masih terlalu kecil dibandingkan pendanaan melalui utang. Sebaiknya manajemen meningkatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada atau sumber daya yang bersifat profitable. Kata kunci: likuditas, leverage, profitabilitas, kinerja keuanga
Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode Value for Money
Kinerja keuangan merupakan sangat penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan. Sejak diterapkan penganggaran berbasis kinerja, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan secara baik. Meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga negara diharapkan dapat mengurangi terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2012 sampai 2013 dengan metode analisis deskriptif kuantitatif. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode value for money untuk mengukur kinerja keuangan dari segi ekonomis, efisiensi dan efektifitas dalam laporan realisasi anggaran tahun 2012 dan tahun 2013. Hasil analisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dari segi ekonomis disimpulkan bahwa pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mengoptimalisasi anggaran harus lebih hemat dan tepat sasaran, dari segi efisiensi harus ditingkatkan lagi sehingga masyarakat merasakan hasil otonomi terutama nominal anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat,dan dari segi efektifitas dapat diperbaiki dengan upaya peningkatan secara berkesinambungan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebaiknya mengoptimalkan anggaran, serta aparatur pengelola anggaran agar dapat lebih tepat sasaran dan di nikmati oleh masyarakat
Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Tomohon
Regional Income is a source of regional finance and government financing. One of the original income receipts derived from the Regional Tax one of which is tax Hotel. This study was conducted to determine the potential of the hotel tax, the level of effectiveness and Contributions Taxes as a source of regional revenue Tomohon. The analysis method used is descriptive method Quantitative and analyze tax receipts Hotel of the Year 2011-2014. The results showed that the level of effectiveness of a Hotel Tax Year 2011-2014 ineffective. Taxes contribution as a source of regional revenue Tomohon over the last four years and a maximum rated not included in the criteria for contributions "very poor". Based on the results of tests conducted by researchers Potential Pick Taxes owned by the City of Tomohon is Rp.333.140.460. The existence of several barriers such as the lack of supporting facilities such as places of entertainment, which is not accurate setting of targets as well as the threat of natural disasters makes visitors reluctant to stay in Tomohon. Extension of paying taxes to the public awareness and create art festival activities are some of the efforts that have been made by the government to increase the contribution of hotel tax as a source of regional revenue in Tomohon
- …