Hak Guna Air dalam Hubungannya dengan Privatisasi Pengelolaan Sumberdaya Air

Dalam konteks ekonomi, keadilan harus ada bagi para pemakai air. Hal ini dapat diterjemahkan bahwa setiap individu berhak mengusahakan sumberdaya air. Jika sumberdaya air tersebut ada di daerah, maka yang berhak memanfaatkan dab mengelola sumberdaya air adalah masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan pengusaha yang ada di daerah tersebut. Sehingga, masyarakat berhak mendapatakan air bagi kebutuhannya, pemerintah daerah juga berahak mendapatkan hasil dari pengelolaan sumberdaya air, dan pengusaha juga berhak mendapatkan peluang untuk mengelola sumberdaya air dengan kapasitasnya sebagai pengusaha. Dalam hal ini selalu terkait dengan masalah keadilan. Prinsip keadilan bagi setiap pemakai air di negara ini di tegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Sumberdaya Air yang menyebutkan bahwa salah satu asas pengelolaan sumberdaya air adalah asas keadilan. Adil yang diamanahkan undang-undang ini mengandung arti bahwa pengelolaan sumberdaya air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warganegara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata

Pengaruh Perilaku Keluarga terhadap Penggunaan Jamban

National figure showed that only 39% household are using healthy latrine, in which 60% was in the city, much higher than 23% in rural area. Low latrine utilization is one of important health problem in rural area such as in Sukamurni Village, Bekasi District. There is only 19.8% of household have own latrine in Sukamurni Village. The purpose of the study is to explore the family behavior determinant on latrine utilization at Sukamurni Village, using cross sectional design. The sample is women who have child or children under five. Sample is then comprises of 196 respondents. Data are collected from April to May 2008, using direct interview with a structured questionnaire. Result showed that only 46.4% households are occupying latrine, and the rest are using river (55.2%) and pond (38.1%) to defecate. As bivariate analysis of Chi Square test showed that all variables are statistically have significant relationship with family's behavior on latrine utilization. Those variables are: education, knowledge, attitude, latrine ownership, availability on clean water, IEC from health provider, and support from village leader, posyandu cadres, and related NGO. Advance analysis with Logistic Multiple Regression found that variables of education and knowledge are confounder. Meanwhile, latrine ownership is the dominant factor of family behavior determinant on latrine utilization, with OR= 27.036

Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam

Kegiatan perdagangan menghasilkan berbagai variasi barang da/atau jasa yang dapat dikonsumsi.Kondisi ini mengakibatkan kedudukan pelaku USAha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berasda pada posisi yang lemah. Undang-undang Perlindungan Konsumen mencoba mengantisipasi kondisi ini dengan memberikan rambu-rambu beripa hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku USAha,termasuk di dalamnya bagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berdasarkan manfaat,keadilan,keseimbangan,keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai USAha bersama berdasarka asa-asas yang relevan dalam pembangunan nasional.Perlindungan konsumen dapat ditelaan dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam hal ini ada beberapa prinsip dasar dari ekonomi Islam yang dapat menjadi tolak ukur, yaitu (a) al-Iman atau ekonomi ketuhanan di mana aqidah merupakan dasar pertama sebagai otak sentral dalam pemikiran seorang muslim dan dengannya pula seorang muslim atau pemikir muslim akan menemukan ruang lingkup yang dipercayainya. (b) dasar harta sebagai wakil dari Allah dan manusia berhak memiliki atau menggunakan harta sesuai  dengan kedudukan sebagai waki;; karena pemilik adalah motivasi utama untuk pengembangan dan produksi. (c) dasar keadilan dan keseimbangan (equiblirium), di mana keadilan merupakan isi pokok dari maqashid syariah sedangkan keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan kebutuhan materi dan rohani

Harmonisasi Hukum dan Kebijakan dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Hukum adalah juga produk kebijakan, namun kebijakan dapat tidak berupa produk hukum. Hal ini sering menjadi permasalahan kemudian, karena kebijakan bergerak lebih fleksibel dibandingkan Perundang-undangan yang ada, meski kebijakan tetap tidak boleh lepas dari makna dasar dari hukum yang ada dan sedang berlaku. Dengan demikian, sebagai sebuah keniscayaan pula, hukum juga tidak bisa terlalu mengekang kebijakan untuk bergerak, sehingga kebijakan kehilangan elastisitasnya yang pada saat tertentu dibutuhkan dalam penerapan hukum itu sendiri. Sebagaimana dipahami penegakan hukum bukan semata-mata melaksanakan teks-teks yang ada tanpa memperdulikan kondisi yang ada di dalam lingkungannya yang paling penting adalah mengetengahkan esensi dari keadilan, yang pada akhirnya menjelma menjadi sebuah kebijaksanaa

Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman

: Existence of Syar'iyah Court as an Embodiment of Judicial Power. This article reviews the position of the Syar'iyah Court in the national judicial system including its competence. It is aimed to realize the principle of legal certainty, the principle of legal justice, and the principle of equal rights and status of every person under the law. The Syar'iyah Court is regulated under the Law of Religious Courts and under the Law of Aceh Governement, holding special position in the field of Islamic criminal law (jinayat). The Syar'iyah Court of Aceh holds relative and absolute competent authority to examine and to judge cases at the first level in the areas of ahwāl al-syakhshiyah (family law), mu'āmalah (economic law/civil) and, jināyat (Islamic criminal law). Among many cases forwarding into Syar'iyah Court in Aceh is the case of jināyat maysīr (gambling). In such a case Court decision is widely accepted among the people of Aceh as they are deemed more sense of fairness

Komunikasi Interpersonal Pengasuh dalam Membentuk Sikap Positif Anak Didik Dipanti Asuhan Aisyiyah Pekanbaru

Interpersonal communication is an interaction that is very important in establishing a good relationship between the educator with students at the orphanage. Through interpersonal communication educator can educate and teach students to be better. The aim of this study is to explain how the educator role of interpersonal communication in shaping positive attitudes of students in orphanages and explain interpersonal relationships educator in shaping positive attitudes of the students at the orphanage.This study was conducted in Pekanbaru Aisyiyah Orphanage located at Jalan Ahmad Dahlan Pekanbaru. This study used a qualitative descriptive study describes and interprets the data. Informants in this study were caregivers, students, and leaders Orphanage using techniques purposiv. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation.These results indicate the role of educator in the form of interpersonal communication positive attitude of the students in the Orphanage Aisyiyah Pekanbaru going well. Interpersonal communication between educator with children educated in orphanages instrumental in helping educator to educate and change attitudes of the students at the orphanage so that students in orphanages have the attitude and behavior is good or positive. Educator relationship interpersonal communication in shaping positive attitudes of students in the Orphanage Aisyiyah Pekanbaru also going well. Good interpersonal communication between educator with students forming a good relationship between the educator with the students so that the creation of comfort for students in orphanages so to facilitate educator to educate and nurture students to be better.Keywords: Interpersonal Communication, Interpersonal Communication Purposes, Characteristics And Role Of Interpersonal Communication, Interpersonal Relationship, Orphanages And Educato

Rancangan Website Sistem Informasi Akademik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Pekanbaru

Pengolahan akademik dan informasi membutuhkan kecepatan dan keakuratan. untuk mendapatkannya haruslah didukung dengan suatu teknologi informasi yang tepat dan berdaya guna. Perancangan web akademik pada SMK N 5 PEKANBARU salah satu sekolah kejuruan di Pekanbaru yang bergerak di bidang pendidikan keahlian . Hal ini sangat memberikan manfaat yang lebih bagi sekolah, siswa, orang tua siswa dan masyarakat untuk lebih memperkenalkan sekolah ini di mata masyarakat baik dalam maupun luar terutama dalam bidang akademik yang berbasis web sehingga bisa diakses secara real time atau on-line.Kata kunci: Perancangan, Web, AkademikAcademic and information processing require speed and accuracy . to get them to be supported by an appropriate information technology and efficient . Web designing academic at SMK N 5 PEKANBARU one vocational school in Pekanbaru engaged in the education field of expertise . It is very beneficial even for schools , students , parents and the community to better introduce the school in the eyes of the community both inside and outside , especially in the academic field of web-based so that it can be accessed in real time or on-line