Penggantian Denda Bagi Pelaku Kejahatan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundangundangan Yang Berlaku

ABSTRAK Penyesuaian Batas Tindak Pidana Dan Jumlah Denda Terhadap suatu perkara kejahatan berdasarkan PERMA Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda. Sejauh mana Penerapan yang dapat dilakukan oleh Hakim dalam menerapkan suatu pertimbangan hukum didalam amar putusan dengan melakukan Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Berdasarkan kesepakatan bersama yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan serta Kehakiman bahwa penyesuaian tindak pidana ringan dan jumlah denda sebaiknya diterapkan bagi pelaku tindak pidana ringan. Kata kunci: Pengantian, Denda, Bagi, Pelaku, Kejahatan. ABSTRACT Adjustment of Criminal Actions Limits and Amount of Fines for a crime case based on PERMA Number 2 of 2012 concerning Adjustment of Minor Crimes and Amount of Fines. The extent to which the Judge can apply legal considerations in the verdict by making adjustments to minor crimes and the amount of fines in the Criminal Code. Based on the joint agreement made by the Police, the Attorney General's Office and the Judiciary, it is better if the adjustment of minor crimes and the amount of fines is made for the perpetrators of minor crimes. Key words: compensation, fines, share, perpetrator, crime

STATE ORGANIZATION STRUCTURE BASED ON DUTIES AND POSITIONS OF TANJUNGBALAI CITY DPRD

The 1945 Constitution besides being a basic law in the field of politics, also became the basic law for social, economic and cultural life. This is different from the tradition of writing the constitution of Western European countries and America which only contains political material in its constitution. This difference is due to the influence of socialist constitution writing patterns on the 1945 Constitution. The position and role of the State Law Law in Indonesian development can be seen from various contexts of the development of science, education and the structure of social life.Keywords : Organizational Structure, Tasks and Position, Tanjung Balai                    City DPR

LEGAL PROTECTION AGAINST CHILDREN COURIER AS NARCOTICS (LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN AS Narcotics Couriers)

Child has an important role in the life of society and state, due to its position as the nation's future. Therefore, the child has the potential to play an active role to preserve the life of the nation, in order to realize the goal of forming a government that protects citizens. Abuse of drugs by children is now a concern of many people and constantly talked about and publicized. In fact, the problem of drug abuse to the attention of various parties, especially the involvement of children as drug couriers is a series of conspiracy in carrying illegal narcotics. In the capacity of children used as couriers is one thing that is so concerned about where the child would conflict with the law, and has committed a crime classified as narcotics. With limited ability of children and ketidaksesempurnaannya, then it should be a concern of law enforcement officers in the implementation of punishment for children narcotics criminals. Keywords: Legal Protection, Children, Narcotics Courier

APLIKASI E-TILANG PADA PERKARA PIDANA LALU LINTAS (STUDI KASUS DI KANTOR SATLANTAS KISARAN)

ABSTRAKAplikasi teknologi yang digunakan dalam memudahkan penyelenggaraanpenilangan dengan yang merupakan sistem yang sangat berpengaruh positif dalampenyelenggaraaan penerapan pemberian sanksi hukum berupa penilangan. Adapun dalampelayanan masyarakat terhadap penggunakan aplikasi e-ctilang, taksiran panjar biayasecara online, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online, danpersidangan secara online. Adapun aplikasi e-tilang sangat diharapkan mampumemberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan penerapan hukum mengenaipenilangan. Tugas dan Wewenang Kepolisian Dalam hal ini adapun suatu tugas dan jugasuatu kewenangan yang dijalankan atau diemban oleh para personel Kepolisian NegaraRepublik Indonesia yang sebagaimana secara jelas dan signifikan telah diatur di dalamsuatu ketentuan pada Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian NegaraRepublik Indonesia.Kata kunci: Aplikasi, E-Tilang, Perkara, Pidana, Lalu Lintas.ABSTRACTThe technology application used in facilitating the implementation of a numbering system is asystem that has a very positive effect on the implementation of the application of legal sanctionsin the form of a numbering process. As for the community service for using the e-ctilangapplication, online estimated down payments, online payment of down payments, onlinecalling, and online trials. The e-ticketing application is expected to have a positive impact onthe implementation of law enforcement regarding numbers. Duties and Authorities of thePolice In this case there is also a duty and also an authority that is carried out or carried outby the personnel of the Indonesian National Police which as clearly and significantly has beenregulated in a provision in Article 15 paragraph (1) of Law No. 2 of 2002 concerning theIndonesian National Police.Keywords: Application, E-Ticket, Case, Criminal, Traffic

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE (Studi Kasus Polres Tanjungbalai)

Penipuan online telah muncul sebagai ancaman di berbagai wilayah, termasuk di Kota Tanjungbalai. Penlitian ini membahas permasalahan, dengan fokus pada peran penyidik Polres Tanjungbalai dalam menangani kasus penipuan online. Tantangan utama melibatkan kompleksitas teknologi digital, taktik penipuan yang semakin canggih, serta kebijakan privasi dan keterbatasan sumber daya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris, di mana data dianalisis melalui studi kasus dan wawancara. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan keahlian teknologi bagi penyidik guna meningkatkan kemampuan dalam menangani tindak pidana penipuan online. Selain itu, analisis mengarah pada kerjasama antarinstansi, dengan fokus pada koordinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terungkapnya kasus penipuan online skema give away yang mengatasnamakan Baim Wong di Kota Tanjung Balai di dasarkan atas laporan korban dan masyarakat, atas laporan korban dan masyarakat. Polres Tanjungbalai melaksanakan razia pada aktifitas illegal masyarkat. Kepolisian (Sabhara) bekerjasama dengan Satpol PP dalam kegiatan patrol dan penertiban di permukan penduduk (kos-kosan), mendapatkan barang bukti yang diduga kuat merupakan aktifitas penipuan online yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan Baim Wong, barang bukti tersebut kemudian diselidiki yang kemudian mengungkap kasus penipuan online give away yang mengatasnamakan Baim Wong. Kendala penyidik dalam pembuktian adalah anggaran untuk menghadirkan korban dalam hal meminta keterangan para korban yang berada diluar wilayah hukum Polres Kota Tanjungbalai. Kata Kunci : Penegakan, Tindak, Pidana, Penipuan, Onlin

PENANGGULANGAN TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Domestic Violence (KDRT) is an act committed in the household by a husband, wife, or child that has a negative impact on physical, psychological, and harmonious relationships as regulated in article 1 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence . Household Violence Ladder (PKDRT Law). Included in the scope of domestic violence are actions against someone that results in physical, sexual, psychological and / or neglect of the household, including threats to commit acts, coercion, or illegal deprivation of liberty within the scope of the household. . Not all domestic violence can fully help because victims cover up on the grounds that links to culture, religious structures, and the prevailing legal system are not understood. So protection by the state and society aims to provide a sense of security to victims and to take action against the perpetrators. The high rate of Domestic Violence (KDRT) requires a solution other than government regulations. Keywords: prevention, occurrence, violence, home, household

KEPASTIAN HUKUM PERMUKIMAN PENDUDUK DI DAERAH ALIRAN SUNGAI KOTA TANJUNGBALAI

Daerah tepian sungai merupakan kesatuan dari wilayah pengelolaan sumber daya air yang tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat atau badan uasaha. Kota Tanjungbalai Sebagai kota yang diapit oleh 2 sungai besar yaitu sungai Silau yang  mengalir ke sungai Asahan sebagai kota yang memililiki banyak sungai-sungai. tidak menutup kemungkinan dijadikannyaDaerah Aliran Sungai sebagai tempat bermukim oleh masyarakat kota Tanjungbalai. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat tanggapan masyarakat kota tanjungbalai memanfaatkan daerah Aliran Sungai sebagai tempat tinggal (hunian) dan kebijakan yang dilakukan pemerintah setempat terhadap peristiwa yang terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris serta dengan Teknik observasi yang dilakukan menggunakan metode wawancara dan menganalisis hasil kuesioner terhadap 35 (tiga puluh lima) Kartu Keluarga yang memilih Daerah Aliran Sungai sebagai tempat Bermukim. Hasil dalam penelitian ini adalah masyarakat bertempat tinggal di DAS dikarenakan factor ekonomi menengah kebawah, serta kurangnya pengawasan dari pemerintah setempat. Serta belum adanya Kebijakakan Pemerintah Kota Tanjungbalai terkait perumahan dan permukiman yang melarang membangun perumahan di tempat yang beresiko menimbulkan bahaya. Kata Kunci : Kepastian, Hukum, Permukiman, Aliran, Sungai

PENTINGNYA BAHAYA NARKOBA TERHADAP REMAJA

Sei Alim Ulu Village is a village located in Air Batu Subdistrict, Asahan Regency, North Sumatra Province, Indonesia, which is an area that is appropriate and appropriate for legal counseling related to Legal Education on the Importance of the Dangers of Drugs to Adolescents. This service aims to increase students' knowledge and understanding of the types and dangers of drugs and their prevention. This service will be held on Wednesday, March 31, 2021 at Air Batu Regional High School. The method of implementation is in the form of socialization that provides education, training, and legal counseling to adolescents so that adolescents can understand and know the dangers of drugs against adolescents. Keywords: Importance of the Dangers of Drugs to Adolescent

AKIBAT HUKUM AGUNAN TANAH WARISANTANPA SEPENGETAHUAN AHLI WARIS (STUDIPUTUSAN PENGADILAN NEGERI KISARAN NO.65/PDT.G/2022/PN.KIS)

Hukum waris Indonesia masih pluralistik, maksudnya diatur oleh sebagian sistem hukum, ialah hukum waris adat, hukum waris Islam serta hukum waris perdata.Formulasi bermacam tipe hukum waris sebab kebutuhan warga pada dikala itu buat menanggapi bermacam tipe kepentingan yang mereka hadapi, sehingga secara resmi legalitasnya dibenarkan oleh konstitusi negeri buat penerapannya hingga saat ini, tanpa penyatuan hukum.terpaut dengan hukum waris, buat penuhi kebutuhan hukum bangsa Indonesia dikala ini serta di masa yang hendak tiba dalam rangka membangun warga yang adil serta makmur bersumber pada Pancasila serta Undang- Undang Dasar 1945. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris, yang mana mendapatkan referensi dari bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Hakim. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum, dan kamus hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penggugat menarangkan dalam dalil gugatannya ialah posita (pundamentatum petendi) no 3, mendalilkan kalau bawah diperolehnya hak Penggugat merupakan dari Almarhumah Nurhabibah yang beristrikan Anuar sebanyak 6 orang putra serta 1 anak wanita, sepatutnya Penggugat memperdebatkan ikatan perdata Penggugat dengan Sahbudin, Ilham, Herman, Syafaruddin, Muhammad Suheru, Lilinah (Tergugat II) serta menariknya selaku Pihak dalam masalah ini dengan iktikad buat memperjelas masalah serta pembagian pewarisan (peninggalan), sebab penggugat tidak bisa menarangkan ikatan keperdataan penggugat dengan 7 pakar waris serta cuma mencabut 1 bagian dalam masalah ini serta belum mengikutsertakan 5 pihak yang bersengketa sehingga gugatan tersebut memiliki faktor plurium litis consortiumvide defect. Hukum suksesi dalam konsep hukum perdata merupakan salah satu ketentuan yang mengendalikan manusia serta manusia dalam perihal pewarisan (peninggalan).Tidak hanya itu, hukum waris pengaruhi harta barang bila tidak dituntaskan hingga hendak memunculkan perselisihan di antara para pakar waris. Kata Kunci:Akibat, Hukum, Tanah, Agunan, Warisan

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENURUNKAN STUNTING SESUAI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.  Angka balita stunting di Indonesia menurun menjadi 21,6% di Tahun 2022,  factor-faktor dari stunting adalah pendidikan ibu, pendapatan keluarga, pengetahuan ibu mengenai gizi, pemberian ASI eksklusif, umur pemberian MP-ASI, tingkat kecukupan zink dan zat besi, riwayat penyakit infeksi serta faktor genetik.  Dengan memikirkan faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan apabila penurunan yang terjadi pada tahun 2022 tidak dikawal dengan sebaik-baiknya dapat kembali terjadi peningkatan dalam angka penderita stunting di tahun 2023 ini. Pemberdayaan berbasis masyarakat ini bertujuan untuk melanjutkan keberhasilan yang telah di capai dalam penurunan angka stunting di tahun 2022 dan menyebar serta memperluas Pendidikan bagi masyarakat terhadap stunting. Luaran dari pemberdayaan ini tidak lain adalah untuk membantu dan berkontribusi dalam penurunan angka stunting yang dapat diperoleh dengan tingginya pengetahuan ibu tentang gizi-gizi penting yang dibutuhkan anak-anaknya, tak hanya ibu, diharapkan dengan dilakukannya pemberdayaan ini, pengetahuan masyarakat tentang stunting bukan lagi sekedar ilmu ilmiah melainkan sudah menjadi sebuah kebiasaan dan pengetahuan umum. Luaran dalam bidang publikasi ilmiah dalam pengabdian ini akan diterbitkan pada jurnal terindeks sinta-4 Pada jurnal pengabdian. Sehingga melalui pengabdian masyarakat ini serta luaran yang nantinya akan diterbitkan dapat memberikan suatu ilmu pengetahuan bagi masyarakat secara nyata. Kata Kunci : Pemberdayaan, Pencegahan, Stunting