TANGGUNG JAWAB NOTARIS PADA PENGAJUAN IZIN PRINSIP PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING MELALUI SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK (SPIPISE)

Setiap investor yang hendak melakukan Penanaman Modal Asing di Indonesia yang dilakukan secara langsung (direct investment) sebelum melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki Izin Prinsip Pendirian Penanaman Modal Asing, yang diajukan secara elektronik melalui layanan online SPIPISE. Kompleksnya peraturan perundang-undangan yang mengatur penanaman modal asing di Indonesia, seringkali kurang dipahami oleh investor, sehingga investor menyerahkan pengurusan Izin Prinsip Pendirian Penanaman Modal Asing kepada Notaris yang kemudian akan ditindak lanjuti dengan penandatanganan akta pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing dihadapan notaris yang bersangkutan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab notaris terhadap investor apabila terjadi kesalahan pengisian data pada pengajuan izin prinsip pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing melalui sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) dan bagaimana perlindungan hukum terhadap investor apabila terjadi kesalahan notaris saat melakukan pengisian data pada pengajuan izin prinsip pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing melalui sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE). Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Spesifikasi deskriptif menggunakan analisis kualitatif. Kesimpulan yang dapat diberikan adalah bahwa tanggung jawab notaris apabila terjadi kesalahan pengisian data pada pengajuan Izin Prinsip Pendirian PT.PMA adalah dapat digugat secara perdata oleh investor dengan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Notaris juga dapat dikenakan sanksi oleh Majelis Pengawas sampai yang paling berat yaitu pemberhentian secara tidak hormat dari jabatan notaris. Perlindungan hukum terhadap investor adalah bahwa notaris dalam melaksanakan jabatannya diawasi oleh pemerintah melalui Majelis Pengawas dan organisasi profesi notaris juga memiliki kode etik notaris, sesuai undang-undang hak-hak investor terlindungi

A version of Gordon's theorem for multi-dimensional Schrödinger operators

We consider discrete Schrödinger operators in H = Δ + V in ℓ^2(Z^d) with d ≥ 1, and study the eigenvalue problem for these operators. It is shown that the point spectrum is empty if the potential V is sufficiently well approximated by periodic potentials. This criterion is applied to quasiperiodic V and to so-called Fibonacci-type superlattices

Nonzero θ13\theta_{13} and CP Violation from Broken μ−τ\mu-\tau Symmetry

Nonzero and relatively large of $\theta_{13}$ mixing angle has some phenomenological consequences on neutrino physics beyond the standard model. One of the consequences if the mixing angle $\theta_{13}\neq 0$ is the possibility of the CP violation on the neutrino sector. In order to obtain nonzero $\theta_{13}$ mixing angle, we break the neutrino mass matrix that obey $\mu-\tau$ symmetry by introducing a complex parameter and determine the Jarlskog invariant as a measure of CP violation existence. By using the experimental data as input, we determine the Dirac phase $\delta$ as function of mixing angle $\theta_{13}$Comment: 5 pages, no figure, abstract and section 3 extende