1 research outputs found
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI BERBASIS QRIS (QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD) PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
ABSTRAK
Pemerintah menerapkan standar resmi transaksi menggunakan QR
Code melalui QRIS. Perlu adanya kehati-hatian terhadap tindak pidana
seperti sabotase akun pengguna QR Code, pencurian dan penyalahgunaan
data pribadi. Atas permasalahan yang ada, posisi sebagai konsumen
rentan menjadi pihak yang dirugikan, untuk itulah perlindungan terhadap
konsumen yang menggunakan QRIS menjadi penting demi
terselenggaranya transaksi pembayaran nontunai berbasis QRIS yang
aman dan kondusif.
Permasalahan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana perlindungan
hukum bagi konsumen pada transaksi pembayaran nontunai berbasis
QRIS Perspektif Hukum Positif? 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi
konsumen pada transaksi pembayaran nontunai berbasis QRIS Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah? 3) Bagaimana komparasi perlindungan hukum
bagi konsumen pada transaksi pembayaran nontunai berbasis QRIS
Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah?
Metode yang digunakan adalah kualitatif, termasuk jenis penelitian
kepustakaan (library research), metode mengumpulkan data adalah
dokumentasi dengan cara mencari dan mengumpulkan buku-buku atau
tulisan yang berkaitan dengan objek pembahasan.
Hasil penelitian: Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada
Transaksi Pembayaran Nontunai berbasis QRIS Perspektif Hukum Positif
terdapat dua peraturan yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.
Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 21/18/PADG/2019. Pasal 24
mengatur tata cara pengenaan sanksi atas pelanggaran terhadap
kewajiban, tetapi tidak dijelaskan secara terperinci, hanya menyesuaikan
dengan peraturan sebelumnya. Ditinjau dari teori sadd dzari’ah terkait
pengumpulan data pribadi semula diperbolehkan karena mengandung
kemanfaatan, tetapi dalam tujuan yang akan dicapainya berpotensi dapat
berakhir kemafsadatan bila tanpa adanya perlindungan dari Pemerintah.
Komparasi persamaan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah
adalah sama-sama mengatur masalah perlindungan hukum bagi konsumen
mengenai data pribadi. Perbedaannya hukum Islam bersifat melindungi
secara preventif sedangkan hukum positif menjelaskan secara preventif
dan represif.
Kata kunci: QRIS, Perlindungan Konsumen, Dzariah.
iv
ABSTRACT
The government implements an official standard for transactions
using the QR Code through QRIS. There needs to be caution against
criminal acts such as sabotage of QR Code user accounts, theft and misuse
of personal data. Due to the existing problems, the position of a vulnerable
consumer becomes the party that is harmed, for this reason protection for
consumers who use QRIS is important for the implementation of safe and
conducive QRIS-based non-cash payment transactions.
The problems of this research are: 1) What is the legal protection for
consumers in non-cash payment transactions based on QRIS from a
positive legal perspective? 2) What is the legal protection for consumers in
non-cash payment transactions based on QRIS from the Perspective of
Sharia Economic Law? 3) What is the comparison of legal protection for
consumers in QRIS-based non-cash payment transactions from a Positive
Legal Perspective and Sharia Economic Law?
The method used is qualitative, including the type of library research.
The method of collecting data is documentation by searching and
collecting books or writings related to the object of discussion.
Research results: Legal Protection for Consumers in Non-Cash
Payment Transactions based on QRIS Positive Legal Perspective, there are
two regulations, namely preventive and repressive legal protection. Bank
Indonesia issued PADG No. 21/18/PADG/2019. Article 24 regulates the
procedure for imposing sanctions for violations of obligations, but is not
explained in detail, only adjusting to the previous regulations. Judging
from the sadd dzari'ah theory regarding the collection of personal data, it
was originally permissible because it contains benefits, but in terms of the
goals to be achieved, it has the potential to end in harm if there is no
protection from the Government. Comparison of positive legal equations
and Islamic economic law is that they both regulate the issue of legal
protection for consumers regarding personal data. The difference is that
Islamic law is protective in a preventive manner while positive law
explains in a preventive and repressive manner.
Keywords: QRIS, Consumer Protection, Dzariah