Peran Modal Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Tembakau di Kabupaten Wonosobo

Dimensi modal sosial menggambarkan segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, serta didalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi, serta sosial inheren dalam struktur relasi sosial dan jaringan sosial di dalam suatu masyarakat yang menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya, membawa saluran informasi, dan menetapkan norma-norma, serta sangsi-sangsi sosial bagi para anggota masyarakat tersebut (Coleman, 1999). Namun demikian Fukuyama (2000) dengan tegas menyatakan, belum tentu norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dipedomani sebagai acuan bersikap, bertindak, dan bertingkah-laku itu otomatis menjadi modal sosial. Akan tetapi hanyalah norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dibangkitkan oleh kepercayaan (trust). Dimana trust ini adalah merupakan harapan- harapan terhadap keteraturan, kejujuran, dan perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas masyarakat yang didasarkan pada norma-norma yang dianut bersama oleh para anggotanya. Populasi dalam penelitian terdiri dari petani tembakau, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintah kecamatan dan desa dari delapan desa yang terpilih sebagai sampel. Sementara itu jumlah responden sebanyak 104 orang, yang terdiri dari 80 petani tembakau, 16 tokoh masyarakat, 16 perangkat desa, dan 2 orang perangkat kecamatan. Variabel penelitian meliputi kajian ekonomi, sosial budaya, kajian demografi, karakteristik petani tembakau, dan efektivitas modal sosial. Pengumpulan data dengan menggunakan focus group discussion (FGD) dengan responden, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kepercayaan dalam modal sosial sangat dominan sebagai dasar bagi masyarakat pedesaan untuk dijadikan modal dalam peningkatan fungsi yang lain, seperti peningkatan respek dan keuntungan bersama. Permasalahan dalam optimalisasi modal sosial menyangkut masalah alam, masalah sumber daya manusia, dan masalah manajemen. Sementara itu untuk mengoptimalkan peran modal sosial di pedesaan perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, seiring dengan tuntutan masyarakat pedesaan terkait dengan pentingnya program pendampingan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat pedesaan dengan meningkatkan ketrampilan bertani, dan meningkatkan diversivikasi pertanian. Selain itu juga perlunya dukungan kepemimpinan transformasional untuk meningkatkan optimalisasi peran modal sosial.

The Effectiveness of Zakah, Infaq, Sadaqah (ZIS) Management by BAZDA to Improve the Welfare of Society in Central Java

The big potential of Zakah, infaq, and Sadaqah (ZIS) in Central Java is one of the instruments for reducing poverty and improving the welfare of the society. This study aims to assess the effectiveness of management ZIS optimally so as to make a significant contribution to poverty reduction and improved well-being. Regulation No. 23 of 2011 on the management of Zakah has provided the legal basis which is very strong in the management of Zakah, by collecting, distributing, and accountability of it.The unit of analysis in this study is the Bazda in Central Java Province. The sample is four districts/cities, including: the city and regency of Semarang, Jepara and Demak district. In addition, the study respondents aremanagers of Bazda, muzzaki, and mustahik in four districts/cities.The findings show that all Bazda have already had database on muzaki and mustahik, but still incomplete, so it cannot be done for the sake of collecting and mapping the distribution of ZIS effectively and efficiently. Moreover, the condition of the building, infrastructure and operational funds sourced budgets have not been able to support the operations and performance of the collection, distribution and reporting effectively and efficiently. Distribution and utilization of ZIS is dominated for the fulfillment of consumer needs and focused on the areas of health, education and social, while, empowering productive business activities is still slightly low, so that it is necessary to have a paradigm shift in the management of the ZIS to make mustahikbecome more productive. It is required a coordinated and integrated cooperation between Bazda District/City, Baz Districts, the regency/state, enterprises, SOEs and private agencies in order to collect ZIS effectively and efficiently and not only dominated merely by the civil servants. Reporting and accountability system, so far, has been conducted in a transparent and accountable through a written report to the District / City Government and Parliament, but some Bazdado not provide it to mustahikin detail, either in book form or through the WEB. Only the district of Jepara which has a complete reporting system, regular, detailed and printed in book form to be sent to the Government, Parliament, and the muzaki of related parties