Analisis Permintaan Minyak Kayu Putih oleh Rumah Tangga Berdasarkan Volume Penjualan Apotek Studi Kasus Sukabumi, Jawa Barat

Untuk meningkatkan peranan minyak kayu putih (MKP) dalam perekonomian nasional diperlukan upaya-upaya perbaikan sistem komoditas MKP mulai dari produksi hingga pemasaran. Terbatasnya informasi ekonomi dan pasar MKP menyulitkan dalam membuat prioritas strategi perbaikannya. Salah satu permasalahannya adalah apakah kondisi permintaan pasar MKP memungkinkan upaya pengembangannya. Sebagai studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permintaan MKP oleh rumah tangga berdasarkan pada volume penjualan apotek di Sukabumi, Jawa Barat. Hasil studi menunjukkan rerata permintaan MKP oleh rumah tangga per bulan adalah 39 botol setara dengan 2.201 ml, yang berarti satu jenis ukuran dan merk dagang berpeluang dibeli per bulan oleh rumah tangga sebanyak 39 botol setara dengan 2.201 ml. Dua belas jenis ukuran dan sembilan merk dagang memperebutkan peluang pasar tersebut. Ukuran botol yang mendominasi permintaan oleh rumah tangga adalah ukuran 15 ml, 30 ml, 60 ml dan 120 ml dan masing-masing ukuran didominasi oleh merk Caplang, Sidola, Dragon dan Konicare. Harganya berkisar antara Rp 91,63 hingga Rp 227,50 per ml. Menggunakan model persamaan regresi linier berganda, hasil studi menunjukkan harga MKP dan promosi MKP di TV mempengaruhi permintaan MKP oleh rumah tangga secara signifikan. Nilai elastisitas harga MKP cenderung lebih besar dari satu, yang berarti jika harga MKP meningkat atau menurun sebesar 1%, maka permintaan MKP oleh rumah tangga per bulan dapat diharapkan menurun atau meningkat dengan jumlah yang lebih besar yang mana dalam kasus Sukabumi sebesar 1,71%. Promosi MKP di TV yang secara signifikan berhubungan positif mengindikasikan bahwa permintaan MKP oleh rumah tangga per bulan dapat diharapkan meningkat dengan adanya promosi yang mana dalam kasus Sukabumi sebesar 3.372 ml

Segmentasi Pasar Jasa Rekreasi Rutan

The significant implication of research on further development of forest recreation service depends on the progress of market research on the service itself. As a part of the effort to addressing such issue, this study aims at identifying the market segments of recreation service at three sample forest units, namely: Carita, Situgunung and Sukamantri, all in West Java. The study reveals that university students, private officers and high school students, mostly living in Jakarta, were respectively significant variables for segmenting markets of the service offered. In addition, the marketing management of the service has been ineffectively designed, targeted and promoted to other growing markets such as young families with middle income status

Lacak Balak untuk Verifikasi Uji Legalitas Kayu pada Pemanenan Kayu Hutan Alam

Saat ini, perdagangan kayu dan produk kayu menuntut persyaratan bahwa produk kayu berasal dari hutan yang dikelola secara legal dan bertanggungjawab. Di Indonesia cara membuktikan bahwa produk kayu dikatakan sah (legal) apabila dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan, tanda V-legal dan label elektronik berupa barcode. Salah satu metode pembuktian asal usul kayu yang digunakan pada pemanenan kayu adalah metode lacak balak dengan cara labeling. Tulisan ini mempelajari keakuratan tingkat keterlacakan kayu bulat di Perusahaan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di hutan alam PT Sumalindo Lestari Jaya II di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. Pelacakan kayu dilakukan dengan melacak kesesuaian antara informasi dokumen kayu di Laporan Hasil Produksi (LHP), label nomor pohon di tunggak sampai dokumen di Laporan Hasil Cruising (LHC). Metode pengambilan contoh dokumen kayu LHP dilakukan secara purposif di petak pengembilan sampel pada tiga petak tebang yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlacakan kayu bulat berdasarkan dokumen LHP hingga label nomor pohon di tunggak adalah 100%. Tetapi tingkat keterlacakan kayu bulat dari dokumen LHP sampai pada dokumen LHC berkisar antara 85,7 – 100% atau rata-rata 96,2%. Ketidaksesuaian informasi antara dokumen kayu pada LHP, tunggak dan LHC disebabkan oleh ketidakcocokan kelompok jenis kayu dan kelas diameter pohon

Perubahan Tutupan Hutan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur: Penjelasan dari Pendekatan Kelembagaan

Menggunakan pendekatan kelembagaan, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari Perubahan tutupan hutan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Jenis data yang digunakan terdiri dari: data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif digunakan untuk menganalisis Perubahan tutupan hutan di areal kawasan hutan dan areal penggunaan lain. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara dengan metode snowballing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tutupan hutan di Kabupaten Paser baik yang berada di areal kawasan hutan maupun di areal penggunaan lain telah berubah menjadi bentang lahan dengan beragam jenis tutupan : semak belukar, pemukiman, rawa, tambak, perkebunan, pertanian, tanah kosong, dan pertambangan. Tiga faktor menyebabkan Perubahan tutupan hutan tersebut, yaitu : (1) berkembangnya investasi berbasis sumberdaya lahan, (2) adanya politik transaksional yang menjadikan hutan sebagai barang transaksi berbagai kepentingan, dan (3) situasi kaotik pengelolaan hutan dengan terbukanya jejaring organisasi di masyarakat. Guna mengurangi konversi hutan yang sedang berlangsung secara berlebihan, hasil studi menyarankan pemerintah pusat dan daerah secara bersama-sama perlu secepatnya melakukan penegakan hak kepemilikan atas sumberdaya hutan yang tersisa

Performances of Two Prototypes of Log Extraction Techniques Using the Skyline System

Timber extraction from felling area to road side is not an easy job. This activity facing a number of difficulties particularly due to geo-biophysical conditions, such as steep terrain, up and/or down-hill, valley or river-to be crossed, slippery road and also the size of the timber and low accessibility. To anticipate those obstacles two engineering designs of the skyline system had been tried, the so called Expo-2000 Generation-1, using gasoline engine of 6 HP (G-1), and Expo-2000 Generation-3 using dieselengine of 12 HP (G-3). G-1 model has been tested in Cimeong and Rancaparang in 2011. G-3 model has been examined in Cibatu Canjur and Cibaliung Banten in 2013. This paper evaluates the modification of skyline system for steep terrain and to compare the performance between two modified skyline systems, in term of productivity and cost. The data collected included working time, log volume extracted, log extraction distance and fuel used. Data were analyzed to get the average productivity and cost of operation. Result show that prototype G-3 with logs in horizontal position at a distance of 130-430 m, can extract logs averaging 1.72 m3/hr, at a cost of about Rp 80,346/m3, while prototype G-1 and logs in vertical position at a distance of about 50-320 m, could only extract logs averaging ± 0.85 m3/ hr at a cost of about Rp 156,351/m3. It suggests that prototype Expo-2000 G-3 is more effective for log extraction logs in steep terrain

Daur Optimal Tegakan Gmelina pada Dua Proyek Karbon: Memperpanjang Daur dan Aforestasi

Hutan tanaman dapat berkontribusi secara ekonomi dan sosial yaitu penyedia bahan baku kayu untuk industri dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu, hutan tanaman dapat pula berkontribusi dalam pengaturan tata air dan penyerapan karbon. Proyek perdagangan karbon untuk hutan tanaman dapat dilakukan melalui beberapa cara antara lain dengan pembangunan hutan tanaman baru di lahan terbuka ( ) dan aforestasi memperpanjang daur tebangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daur optimal tegakan gmelina pada duaproyek karbon: memperpanjang daur dan aforestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Faustmann yang dimodifikasi (yaitu Hartman) yaitu maksimasi keuntungan dengan sumber pendapatan dari kayu dan jasa lingkungan penyerapan karbon. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa harga karbon akan memengaruhi daur optimal tegakan gmelina pada proyek karbon VCS memperpanjang daur tebang. Sementara itu, pada proyek aforestasi VCS, tingkat harga karbon tidak memengaruhi daur optimal Faustmann. Nilai NPV proyek aforestasi relatif lebih tinggi dibandingkan nilai NPV proyek memperpanjang daur tebangan karena jumlah karbon yang dapat dikreditkan relatif lebih tinggi pada proyek aforestasi

Implikasi Perubahan Tarif Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan terhadap Laba Pemegang Konsesi Hutan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak: Studi Kasus Hutan Alam Produksi di Kalimantan Timur, Indonesia

Merosotnya produksi kayu bulat hutan alam menekan penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan. Untuk mengantisipasi penurunan PNBP pemerintah berusaha menaikkan besarnya tarif Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi per- ubahan tarif DR dan PSDH terhadap laba pemegang ijin UPHHK-HA dan PNBP sektor kehutanan, serta potensi pemanfaatan kayu limbah pembalakan sebagai sumber tambahan PNBP sektor kehutanan. Jenis data yang dikumpulkan meliputi: 1) biaya pengelolaan hutan; 2) harga kayu bulat dan 3) limbah pembalakan. Data biaya pe- ngelolaan hutan dan harga kayu bulat diperoleh dari hasil pencatatan dokumen dan wawancara dengan pengelola hutan, sedangkan data limbah pembalakan diperoleh berdasarkan pengukuran di lapangan. Hasil kajian menun- jukkan Perubahan tarif DR dan PSDH secara berbarengan menyebabkan perolehan laba Perusahaan menurun se- besar 22,3%, sedangkan perolehan PNBP meningkat sebesar 29,7%. Hasil kajian menyarankan: 1) kebijakan ke- naikan tarif DR dapat langsung diberlakukan, sementara penetapan harga kayu bulat di Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) perlu didasarkan pada suatu metode penetapan yang rasional dan 2) Perubahan tarif DR dan PSDH perlu mempertimbangkan besarnya limbah pembalakan di hutan

Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Limbah Kayu Pemanenan di Hutan Alam dan Hutan Tanaman

Penurunan hutan produksi log menekan perolehan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kehutanan. Untuk mengantisipasi penurunan PNBP, pemerintah berusaha untuk menaikkan tarif PSDH (provisi sumber daya hutan) dan DR (Dana Reboisasi). Antisipasi melalui kenaikan tarif akan mempengaruhi kinerja pengelolaan hutan karena dampaknya terhadap biaya dan keuntungan. Malah, limbah kayu dari penebangan di hutan alam dan tanaman belum dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pemanfaatan potensi limbah kayu dari penebangan di hutan, dan (2) penerimaan negara bukan pajak potensial yang dihasilkan dari pemanfaatan limbah kayu. Data dikumpulkan melalui wawancara dan pengukuran. Wawancara dilakukan dengan petugas dinas kehutanan dan manajer Perusahaan, sedangkan pengukuran limbah kayu dilakukan di Perusahaan hutan alam dan hutan tanaman industri Perusahaan, di Kalimantan Tengah. Data yang terkumpul dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jika limbah kayu dari penebangan hutan alam yang dipungut royalti oleh USD2 / m3 dan pemanenan hutan tanaman oleh IDR284 / m3, pemanfaatan limbah kayu ini akan meningkatkan PNBP IDR49,6 miliar per tahun. Sebuah metode implementasi kebijakan pohon panjang logging partularly di pemanenan hutan alam, dianjurkan

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dan Perbandingannya dengan Sertifikasi Sukarela pada Level Industri

Indonesia memiliki sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) yang bertujuan untuk menjamin pembalakan dan perdagangan kayu legal. Pada bulan Januari 2013, beberapa jenis produk kayu yang diekspor harus memenuhi syarat-syarat SVLK. Dalam rangka penyempurnaan SVLK, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan-peraturan dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan SVLK, dan membandingkan profil dan biaya SVLK dengan sertifikasi sukarela pada level industri. Metode pengumpulan data adalah wawancara dengan pihak terkait (insitusi pemerintah, LSM dan auditor), focus group discussion dan rapat. Data dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa SVLK perlu disempurnakan terkait dengan sinkronisasi aturan, koordinasi, sosialisasi, dukungan dana dan pembinaan bagi industri kecil serta kriteria penilaian bagi industri yang memiliki sumber bahan baku yang beragam. Biaya standar sertifikasi SVLK yang direvisi telah relatif sama dengan biaya sertifikasi sukarela namun dikhawatirkan adanya pungutan liar pada pelaksanaannya di lapangan