PENAL ACCOUNTABILITY OF SPENDING USER OFFICER/ SPENDING USER AUTHORITY (SUO/ SUA) IN THE GOVERNMENT PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

This research is a normative research, consider that this research heading off from statute analysis on the type of corruption. Corruption penal accountability and the position or personal indication of faults over government’s goods and services procurement, this research applying statutes, conceptual and case approach. According to research result, we may conclude that the corruption type that potentially conducted by SUO/ SUA are: against the law act, abuse of authority, bribes and gratification. Furthermore, personal faults generally may indicated by the containing of unlawful act (fault) in his personal deed, capable of being responsible, the absence of forgiveness and justification excuse. While particular indication such as unlawful act, abuse of authority and obligation neglected. Thereafter, indications of position fault are arbitrary of authority, violation on good governance principles and mal-procedure/ administration. Keywords: accountability, fault, corruption

PENAL ACCOUNTABILITY OF SPENDING USER OFFICER/ SPENDING USER AUTHORITY (SUO/ SUA) IN THE GOVERNMENT PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

This research is a normative research, consider that this research heading off from statute analysis on the type of corruption. Corruption penal accountability and the position or personal indication of faults over government’s goods and services procurement, this research applying statutes, conceptual and case approach. According to research result, we may conclude that the corruption type that potentially conducted by SUO/ SUA are: against the law act, abuse of authority, bribes and gratification. Furthermore, personal faults generally may indicated by the containing of unlawful act (fault) in his personal deed, capable of being responsible, the absence of forgiveness and justification excuse. While particular indication such as unlawful act, abuse of authority and obligation neglected. Thereafter, indications of position fault are arbitrary of authority, violation on good governance principles and mal-procedure/ administration. Keywords: accountability, fault, corruption

Eksistensi Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pengelolaan Hutan

Dalam penggunaan kawasan hutan yang dilakukan oleh suatu perusahaan harus melalui beberapa tahap yakni tahap pemberian izin yang dikeluarkan oleh menteri maupun daerah. Sudah dijelaskan dalam undang undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 30 menjelaskan bahwa “dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik Negara, badan usaha daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat” substansi menjelaskan bahwa suatu perusahan untuk memberikan peluang bagi masyarakat dalam keikut serta dalam pengelolaannya tetapi kenyataannya masyarakat itu dikesampingkan. Karena dalam pemanfaatan dan pengelolaan yang dilakukan oleh perusahan telah ditentukan dalam pasal 3 Peraturan Menteri kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2013 tentang pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan

TANGGUNG JAWAB BANK SYARIAH DALAM PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDARABAH TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA RESPONSIBILITY OF SHARIA BANK IN IMPLEMENTATION OF MUDARABAH FINANCE TO POSITIVE LAW IN INDONESIA

Bank syariah sebagai lembaga dan sistem perbankan yang relative baru di Indonesia memiliki produk-produk layanan perpankan yang berbeda dengan perbankan konvensional, salah satu produk layanan jasa bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil yang disebut dengan prinsip mudarabah. Mudarabah adalah perjanjian antara penanam dana/pemilik dana (sahibul maal) dan pengelola dana (mudarib) untuk mekukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Nisbah adalah bagian keuntungan usaha bagi masing-masing pihak yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.  Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). hubungan antara nasabah dengan bank pada perbankan konvensional terdiri dari dua bentuk yaitu Hubungan Kontraktual. Hubungan hukum kemitraan dalam pembiayaan mudharabah ini merupakan kerjasama antara shahibul maal untuk menyediakan dana, sedangkan pihak yang lain yaitu mudharib menyediakan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk mengelola usaha kerjasama tersebut. Unsur terpenting dalam kerjasama pembiayaan mudharabah adalah kepercayaan (trust). Kepercayaan ini terutama dari shahibul maal kepada mudharib karena shahibulmaal tidak boleh ikut campur tangan di dalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiayai dengan dana shahibul maal tersebut