PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA: PIDANA BARAT (KUHP) DAN PIDANA ADAT

Indonesia mempunyai 2 (dua) sistem hukum pidana, yaitu hukum pidana yang berasal dari negara barat tepatnya dari Belanda yang dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana adat. Keduanya merupakan hukum yang berjalan secara beriringan. Akan tetapi, hukum pidana adat tidak termuat dalam peraturan baku baik itu dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang dibentuk secara khusus. Sehingga dalam pelaksanaannya, hukum pidana adat tidak mempunyai kepastian dan perlindungan hukum. Akan tetapi, pemerintah sudah membuat Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang turut serta memuat tentang kepastian pelaksanaan hukum pidana adat dalam RUU KUHP tahun 2005 dan yang terbaru RUU KUHP tahun 2020. Hukum pidana barat (KUHP) dengan hukum pidana adat memiliki beberapa perbedaan yang mendasar baik segi materil maupun formil, sehingga dari perbedaan tersebut tentunya sangat menarik untuk dilakukan perbandingan (komparasii) lebih lanjut lagi tentang kedua sistem hukum pidana di Indonesia ini agar mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas

PERAN SMILE PHOTOGRAPH (FOTO TERSENYUM) DALAM PROSES IDENTIFIKASI FORENSIK

Identifikasi forensik terhadap korban tidak dikenal wajib untuk dilakukan. Dalam hal terjadinya kerusakan berat terhadap jaringan lunak jenazah maka proses identifikasi hanya dapat dilakukan dengan metode odontologi forensik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, serta dilakukan dengan menganalisis berbagai bahan hukum serta berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, identifikasi forensik dengan metode odontologi forensik dapat dilakukan dengan menganalisis struktur dan karakter gigi yang terlihat dalam foto korban saat sedang tersenyum (smile photograph). Pada umumnya analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan rekam medis sebagai sumber data antemortem. Namun dalam hal tidak ditemukannya rekam medis korban, foto korban saat sedang tersenyum lebar yang menampilkan struktur gigi korban dapat digunakan sebagai pengganti darurat dari rekam medis

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG MENGIDAP MASALAH GANGGUAN KEJIWAAN (Studi Putusan Nomor: 1036/Pid/B/2008/PN.DPK)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dengan masalah kejiwaan kategori temporary insanity dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 1036/Pid/B/Pn.Dpk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dengan gangguan jiwa temporary insanity dalam Putusan Nomor 1036/Pid/B/Pn.Dpk terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan dan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban. Namun, jika merujuk pada ilmu hukum pidana, terdakwa tidak dapat bertanggungjawab untuk sebagian. Namun hakim menyatakan bahwa terdakwa memiliki kemampuan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana karena Pasal 44 KUHP tidak mengatur mengenai keadaan tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, Hakim dalam Putusan Nomor 1036/Pid/B/2008/Pn.Dpk menjatuhkan putusan Mati terhadap Terdakwa

PENERAPAN BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN DENGAN PRINSIP ACCUSATOIR

Investigation of criminal case through the criminal justice system must to base on the appropriate processes and procedure that can be accounted. One of the important procedures to investigation is the right to get legal protection.  Legal protection is one of the fundamental rights that every human being possesses, one form of legal protection is right to obtain legal aid in every steps of investigation process. The legal aid has an important meaning for someone who dealing with legal issues. This research is discussed about application of legal aid in the process of police investigation. This research also specializes in the approach using the rule of national law (legislation) to be able to know the application of legal aid with the principle of accusatoir. The result of this research is Legal aid can reduce the number of violence in the process of investigation of suspects by the police (investigation) in order to protect the human rights of the suspect, the role of legal aid is needed, the number of investigation of suspects not accompanied by advocate it cause torture of the suspect, because the investigator considers the suspect to be an object of inspection instead of placing the suspect as the subject of the investigation.Keywords: The criminal justice system, Investigation, legal aid, accusatoir principl

PENGADILAN HIBRIDA SEBAGAI UPAYA PEACEBUILDING PASCA RUNTUHNYA KEKUASAN KHMER MERAH DI KAMBOJA

Penegakan hukum pidana internasional merupakan upaya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat internasional atas kejahatan-kejahatan internasional yang serius. Kamboja menjadi sorotan dunia internasional ketika di bawah pemerintahan Pol Pot. Saat itu Pol Pot memproklamirkan Kamboja sebagai negara baru dengan nama Democratic Kampuchea. Ia menyebutkan tahun 1975 sebagai “Year Zero” yang berarti bahwa segala sesuatu ingin dibangun dari titik nol oleh rezim ini. Tanggal 17 April 1975 dinyatakan sebagai Hari Pembebasan (Liberation Day) dari rezim Lon Nol yang buruk dan korup. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan pengadilan hibrida merupakan pengadilan yang ideal dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional karena menerapkan dua aspek yang sangat penting yaitu aspek hukum nasional dan aspek hukum internasional, sehingga kekurangan-kekurangan dari masing-masing sistem hukum tersebut dapat di tutupi oleh sistem yang lainnya, sehingga tidak hilang kewibawaan hukum nasional dan tidak terlalu menerapkan hukum internasional

Analisis Pemicu Kasus Kematian Mendadak Di Tinjau Menurut Ilmu Bantu Hukum Pidana

Pada penelitian ini membahas tentang analisis pemicu kasus kematian secara mendadak yang ditinjau melalui ilmu bantu hukum pidana yakni ilmu kedokteran forensic. Dalam peranan ilmu forensik ini dapat mempercepat penegak hukum untuk mengungkapkan suatu tindak pindana apakah seseorang yang mati mendadak itu karna pembunuhan, keracunan dan segala macam tindak pidana lainnya. Namun apabila seseorang wafat secara mendadak ini karna memang sudah kondisi tubuhnya maka dapat dikaji berdasarkan ilmu bantu seperti ilmu kedokteran ini. Mengenai ilmu bantu forensik ini meliputi ilmu biologi forensik, kimia forensik, fisika forensik, entomologi forensik, balistik, metalurgi forensik, toksikologi forensik, kriminalistik, odontologi forensik, antropologi forensik, psikiatri forensik, psikologi forensik, patofisologi forensik, dan digital forensik. Penggunaan metode penelitian ini menggunakan yuridis-normatif dengan mengolah data kualitatif yakni menggabungkan bahan-bahan hukum yang sama dengan penelitian ini lalu dibahas sehingga memperoleh kebenaran. Adapun kematian secara tiba-tiba kematian sepanjang 24 tersebut terjalin tanda- tanda yang dirasakan oleh korban sehingga terdapat sebagian pemicu yang dapat jadi alibi hendak terbentuknya kematian tiba- tiba tersebut antara lain merupakan hipertensi, kandas jantung dan lainnya

Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dalam Prespektif Tujuan Hukum

Law enforcement against narcotics trafficking is certainly a significant element in efforts to eradicate narcotics crimes. So it is interesting to observe the extent to which the perpetrators who cooperated in committing criminal acts of buying and selling narcotics were arrested, prosecuted and tried. This study aims to answer the problem of accountability of each perpetrator who cooperates in committing a criminal act of buying and selling narcotics and regarding the occurrence of criminal disparities in the case of cooperating to commit narcotics crimes by analyzing the legal considerations of the panel of judges, as well as answering the problem of criminal disparities in cases of cooperating to commit narcotics crimes based on the perspective of legal objectives. This research uses normative legal research methods. The results showed that, in the case of criminal acts of buying and selling narcotics with the inclusion of responsibility of the perpetrators, it must be proven whether as a pleger  (the main perpetrator), or  a medepleger (a person who participates). Because if it is not proven in the trial, it will have an impact on the unaccountability of the perpetrator. So the situation does not reflect justice and legal certainty. the concrete form of criminal liability is the imposition of punishment by the Panel of Judges in the form of imprisonment and fines, defendants who commit the same crime or the level of seriousness that can be equalized, are still sentenced to varying or different crimes. So that disparity in conviction becomes a phenomenon of injustice if the judge does not clearly provide a strong reason for distinguishing the sentence for the defendant in the case of cooperating in the criminal act of buying and selling narcotics.Keywords: Disparity, Conviction, Narcotics, Inclusio

PENERAPAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS PENYIARAN

Intellectual property rights by nature provide economic benefits to the creator or holder of copyright and also to the state. Among the European countries that are members of the Euroean Union (EU) and in America, this awareness of economic benefits has been firmly planted. In these developed countries, several economic studies have been conducted which have proven the rapid growth of copyright contribution to the national income of the country. The need to recognize, protect and reward individuals or companies for their inventions and access to their work for the benefit of humans is beginning to be felt in Indonesia. In the context of copyright ownership over anything related to intellectual property rights, the law acts and guarantees the creator to control and enjoy exclusively the results of his work and if necessary with the assistance of the state for law enforcement. The results showed that legal protection can be carried out with supervision by the government and involves legal entities that already have the authority, socializing both the creators of a work or the copyright holder of a related rights product on the importance of registering or recording the work and the copyright holder submits lawsuit to the Commercial Court.Keywords:Legal Protection, Intellectual Property Rights, Copyright, Legal Entit

Universalism Vs. Cultural Relativism dan Implementasinya dalam Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia

The result of this research showed that universalism put human right (HAM) as universal values as formulated in International Bills of Human Rights. Human rights have been naturally owned by an individual. This is the universal nature of those rights where human rights are a natural rights theory and apply to anyone and everywhere. These rights cannot revoked by anyone, and also cannot be transferred from human to other human or regulated by the state. The State is obliged to fulfill those rights. In contrast to cultural relativism, which rejects the view of universal rights. Human rights must be placed in a particular cultural context in each country. Culture is the only source of legitimate rights or moral rules

Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Oleh Debitur (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Mks)

Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan dan aktivitas ekonomi, bentuk- bentuk kejahatan Bisnis kini beranekaragam bentuknya. Seperti penggelapan pajak, pembobolan bank melalui komputer atau automatic teller machine, penyalahgunaan ijin perdagangan, tindak pidana dalam masa pembiayaan perjanjian leasing seperti penggelapan kendraan. Tentunya perbuatan di atas berada pada ranah kegiatan hukum perdata atau hukum bisnis. Namun di dalamnya mengandung unsur kejahatan, maka ujungnya adalah menjadi perbuatan pidana. Penelitian ini sangat penting guna menjawab permasalahan penerapan asas lex spesialis derogat legi generalis dalam tindak pidana pengalihan obyek jaminan fidusia dengan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu pengaturan tentang tidak pidana pengalihan obyek fidusia berdasarkan hukum positif di Indonesia serta Bagaimana penerapan asas lex spesialis derogat legi generalis oleh majelis hakim dalam tindak pidana pengalihan obyek jaminan fidusia pada putusan Nomor: 137/Pid.Sus/2020/PN Mks. Penerapan asas Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis harus secara cermat di pertimbangkan oleh hakim dalam pertimbangan hukum terhadap perbuatan terdakwa, tindak pidana pengalihan obyek fidusia melekat pada hukum perdata sehingga akibat hukum dari tidak dilakukannya prosedur pendaftaran jaminan fidusia berakibat pada pemenuhan unsur tindak pidana dalam ketentuan pidana pada UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia