5 research outputs found

    Pengaruh Asuhan Kefarmasian terhadap Kualitas Hidup Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di Puskesmas Kabupaten Cirebon

    Full text link
     Asuhan kefarmasian pada pasien Diabetes Melitus tipe 2 diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan minum obat sehingga glukosa darah terkendali dan kualitas hidup optimal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh asuhan kefarmasian dalam meningkatkan kepatuhan minum obat, pengendalian kadar glukosa darah dan kualitas hidup pasien DM tipe 2. Penelitian bersifat prospektif menggunakan desain kuasi eksperimental komparatif (control group design withpre-test-post-test). Sebanyak 80 pasien terdiri dari 40 pasien non-Prolanis Puskesmas Talun (intervensi, diberi asuhan kefarmasian) dengan total sampling dan 40 pasien non-Prolanis Puskesmas Karangsari (kontrol, tanpa asuhan kefarmasian) dengan consecutive sampling. Data diperoleh dari kuesioner MMAS-8 (kepatuhan), SF-36 (kualitas hidup) dan kadar GDP, GDPP dari hasil laboratorium. Hasil Uji Wilcoxon menunjukkan peningkatan signifikan (p < 0,005) sebelum dan sesudah asuhan kefarmasian terhadap tingkat kepatuhan, kadar GDP, GDPP dan kualitas hidup pasien kelompok intervensi.Hasil Uji Mann Whitnney menunjukkan peningkatan signifikan (p < 0,05) tingkat kepatuhan, kadar GDP, GDPP dan kualitas hidup akibat asuhan kefarmasian pada pasien kelompok intervensi. Asuhan kefarmasian dapat meningkatkan kepatuhan, keterkendalian kadar GDP, GDPP dan kualitas hidup pasien non-Prolanis DM tipe 2 pada puskesmas tertentu di Kabupaten Cirebon. Kata kunci: Asuhan kefarmasian, Kualitas hidup dan Pasien DM

    Analisa Kesesuaian Peresepan Obat Pasien Bpjs Kesehatan dengan Formularium Nasional di Puskesmas Kabupaten Tangerang Tahun 2016

    Full text link
    LJaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Salah satu tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama melalui sistem jaminan kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). Pemenuhan kebutuhan pasien berupa jenis obat yang harus tersedia pada peresepan dan pemesanan perlu disusun suatu daftar (formularium) dari semua obat yang ada di stok atau sudah tersedia. Dalam penggunaan obat di Puskesmas untuk pasien BPJS Kesehatan berpedoman pada standar terapi yang dikeluarkan oleh kementrian kesehatan yaitu formularium nasional (fornas) agar penggunaan obat pada pasien lebih rasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian peresepan obat pasien BPJS Kesehatan dengan Formularium Nasional berdasarkan kelas terapi dan kesesuaian ketersediaan item obat formularium nasional dengan daftar item obat formularium nasional di Puskesmas Kabupaten Tangerang Tahun 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif non eksperimental yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian Kesesuaian peresepan Obat dengan Formularium Nasional Berdasarkan Kelas Terapi dari 10 besar tertinggi sudah mencapai 100%, pada kesesuaian total peresepean yang di resepkan di puskesmas kabupaten Tangerang baru mencapai > 80%. Sedangkan rata-rata proprosi item obat formularium nasional dengan daftar item obat formularium nasional maish sangat rendah >50%. Kesimpulan penelitian ini adalah peresepan obat pasien BPJS Kesehatan dengan Formularium Nasional berdasarkan kelas terapi di puskesmas kabupaten Tangerang tahun 2016 sudah sesuai sedangkan ketersediaan item obat formularium nasional dengan daftar item obat formularium nasional masih belum sesuai. Kata kunci : BPJS Kesehatan, Peresepan, Formularium nasiona

    Analisis Dampak Kebijakan E-Catalogue terhadap Profil Pengadaan Obat di Instalasi Farmasi RSUP Fatmawati

    Full text link
    Pemerintah Indonesia mengendalikan harga secara langsung melalui LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dengan menetapkan harga e-catalogue untuk pengadaan obat bagi pasien yang menggunakan sistem pembiayaan JKN-BPJS (Jaminan Kesehatan Nasional-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan e-catalogue pada profil pengadaan obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Fatmawati, baik yang ada dalam daftar e-catalogue dan non e-catalogue. Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional, analitik kuantitatif dengan longitudinal time series. Pengumpulan data dilakukan secara retrospektif menggunakan data harga pengadaan obat dari Sistem Informasi Rumah Sakit pada periode Januari 2011-Desember 2016. Hasil penelitian pada profil pengadaan obat menunjukkan persentase pengadaan obat e-catalogue, setelah penerapan e-catalogue (20,0-29,4%) lebih tinggi dari sebelumnya (10,0-17,2%), dan obat non e-catalogue lebih rendah setelah penerapan e-catalogue (70,6-80,0%) dari sebelumnya (82,8-90,0%). Persentase pengadaan obat setelah penerapan e-catalogue berdasarkan jenisnya: obat e-catalogue generik lebih tinggi (4,5-8,0%) dibandingkan sebelumnya (1,2-4,4%), obat generik non e-catalogue lebih tinggi (12,7-16,2%) daripada sebelumnya (4,4-14,1%), obat dengan nama dagang e-catalogue lebih tinggi (12,3-17,8%) daripada sebelumnya (5,6-12,4%), obat dengan nama dagang non e-catalogue lebih rendah (53,1-65,7%) dari sebelumnya (67,4-79,9%), obat paten e-catalogue lebih tinggi (2,7-4,2%) dari sebelumnya (1,8-3,6%), obat paten non e-catalogue hampir sama (1,4-1,9%) dari sebelumnya (1,1-1,9%). Kesimpulan dari studi ini adalah kebijakan e-catalogue meningkatkan pengadaan obat, baik obat generik, obat nama dagang, maupun obat paten yang ada dalam daftar e-catalogue

    Persepsi Pasien dengan Keluhan Minor Illness terhadap Peran Apoteker Terkait Efisiensi Biaya dan Akses Pengobatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional

    Full text link
    Minor Illness adalah kondisi medis yang kurang serius yang tidak memerlukan tes laboratorium atau tes darah. Minor illness juga didefinisikan sebagai kondisi yang akan hilang dengan sendirinya dan dapat sembuh dengan melakukan pengobatan sendiri (swamedikasi). Kebanyakan pasien dapat mengobati penyakit minor illness hanya dengan menggunakan obat-obat OTC (Over-the-Counter). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pasien dengan keluhan minor illness terhadap peran apoteker terkait efisiensi biaya obat dan akses pengobatan di era JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam hal ini BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) sebagai otoritas pelaksana program JKN terkait pentingnya peran apoteker dalam melakukan efisiensi biaya dan kemudahan akses pengobatan pasien dengan keluhan penyakit minor illness. Penelitian ini menggunakan metode observasi dengan pengolahan data secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan di apotek yang bekerjasama dengan BPJS di wilayah DKI, dengan sampel sebanyak 99 responden pasien yang melakukan swamedikasi pada bulan Juni 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat potensi efisiensi biaya baik dari aspek manajemen, klinis, swamedikasi yang efektif dan terdapat kemudahan akses pengobatan melalui swamedikasi. Kesimpulan, keterlibatan apoteker dalam menangani keluhan minor illness terbukti menghemat biaya dan kemudahan akses pengobatan
    corecore