Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia: Tension and Constraints

Legal pluralism poses a challenging issue in the application of law in society. Indonesia, as a pluralistic country with diverse ethnicities, customs, and religions, faces conflicts between legal systems. This study addressed the conflicts between Islamic law, state law, and customary law regarding inheritance within the kinship system of Indonesian society. Data were collected from court decisions and legal scholars' opinions, which were then analyzed using the theories of legal pluralism, receptio in complexu, and receptio a contrario. The study found that legal conflicts arise among customary laws within the matrilineal, patrilineal, and parental kinship systems, particularly in inheritance matters. Legal conflicts occur when faced with Islamic law, which resonates with religious practices, and state law, which applies to all citizens. Based on several court decisions, the inheritance distribution resulting from differences in legal systems, especially within the customary kinship system, is disregarded in favor of state and Islamic law. This study implies a shift in the inheritance distribution system, which is no longer purely based on the kinship system of indigenous communities. Keywords: legal pluralism; Islamic law; state law; inheritance distribution AbstrakPluralisme hukum menjadi isu yang menantang dalam penerapan hukum di suatu masyarakat. Indonesia sebagai negara plural yang memiliki perbedaan  suku,  adat,  dan  agama  menghadapi  pertentangan  antar  sistem hukum.  Studi  ini  membahas  pertentangan  hukum  Islam,  hukum  negara dan  hukum  adat  dalam  soal  pembagian  waris  dalam  sistem  kekerabatan masyarakat Indonesia. Data dikumpulkan dari putusan-putusan pengadilan dan  pendapat  para  sarjana  hukum  yang  kemudian  dianalisis  dengan  teori pluralisme  hukum,  teori  receptio in complexu dan teori receptio a contrario. Studi ini menemukan bahwa terjadi konflik hukum antar hukum adat dalam sistem  kekerabatan  matrilineal,  patrilineal,  dan  parental,  khususnya  dalam pembagian waris. Konflik hukum juga terjadi ketika dihadapkan pada hukum Islam yang menjadi afinitas masyarakat dalam beragama dan hukum negara yang menjadi hukum bagi semua warga negara. Berdasarkan sejumlah putusan pengadilan, pembagian waris akibat perbedaan sistem hukum, khususnya dalam sistem  kekerabatan  dalam  hukum  adat  dikesampingkan  dari  hukum  negara dan hukum Islam. Studi ini berimplikasi pada bergesernya sistem pembagian waris yang tidak lagi murni berdasarkan sistem kekerabatan masyarakat adat. Kata Kunci:  pluralisme hukum; hukum Islam; hukum negara; pembagian wari

The Right to Freedom of Expression on Social Media in the Perspective of Human Rights and Islam

Freedom of expression is one of the human rights (HAM) that is still often violated. Until now, there are still many people who do not respect and respect one's right to freedom of expression. The purpose of this study is to protect the right to freedom of expression on social media under Law on Information and Electronic Transactions (ITE) and the right to freedom of expression on social media from the perspective of human rights (HAM) and Islam. The method used in this research is normative legal research or instructional research. The results of the research obtained are that the protection of freedom of expression has not received adequate protection in Law No. 19 of 2016 amending Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE). In this ITE Act there is only one article provision related to the right to freedom of expression through internet media, in this case social media, namely Article 27(3). The right to freedom of expression in social media belongs to the first generation of rights from a human rights perspective, which are identical to a person's civil, political and religious rights, save for a personality right that requires their fulfilment and protection.Keywords: Right to Freedom, Opinion, Islam AbstrakKebebasan berpendapat merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih sering di langgar. Sampai saat ini, masih banyak orang yang belum menghargai dan menghormati hak kebebasan berpendapat seseorang. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan atas hak kebebasan berpendapat di media sosial yang diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan untuk mengetahui hak kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal (doctrinal research). Hasil penelitian yang didapatkan yaitu perlindungan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) belum mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Dalam Undang-Undang ITE ini, hanya terdapat satu ketentuan pasal yang berkaitan dengan hak kebebasan menyatakan pendapat melalui media internet dalam hal ini media sosial, yaitu dalam Pasal 27 ayat (3). Hak kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif Hak Asasi Manusia, merupakan bagian dari hak generasi pertama yang identik dengan hak sipil, politik, beragama seseorang selain sebagai hak pribadi yang menuntut pemenuhan serta perlindungannya.Kata Kunci: Hak Kebebasan, Berpendapat, Isla

Konsistensi Hukum Atas Pembuatan Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah Dalam Perdagangan Bursa Berjangka

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kata sepakat, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Perjanjian dalam perdagangan bursa berjangka komoditi merupakan perjanjian pemberian amanat yang telah memenuhi asas-asas hukum perjanjian, yaitu asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, kepribadian dan beritikad baik. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian nasabah atau pemberian amanat yang dibuat antara nasabah atau investor dengan pihak perusahaan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian baik ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perdagangan berjangka yang lebih dikenal dengan Futures Trading merupakan produk kontrak yang berada didalam bursa berjangka yang terdapat didalam Undang – undang no. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditas yang kemudian diperbaharui di dalam Undang - undang No. 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditas merupakan produk yang banyak diberlakukan di Dunia Internasional. Kepastian hukum perdagangan Berjangka harus menjamin perkembangan ekonomi berkelanjutan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu metode hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Saran penulis untuk pialang berjangka seharusnya dalam pelaksanaan kontrak berpedoman pada peraturan Perundang-undangan serta berdasarkan ketentuan yang telah diatur didalam perjanjian kontrak dengan investor. Investor hendaknya aktif memantau setiap aktifitas transaksi yang dilakukan oleh pialang berjangka untuk meminimalisir adanya penyimpangan dan transaksi diluar sepengetahuan investor. Bappebti sebagai badan pengawas tunggal hendaknya memiliki kepanjangan tangan yang ditempatkan disetiap provinsi guna memaksimalkan tugas Bappebti dalam melakukan pengawasan harian khususnya terhadap pialang berjangkaKata kunci : Kepastian Hukum Perjanjian, Perdagangan Berjangka, Komodi

THE IMPLEMENTATION OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH LAW ENFORCEMENT IN ACCORDING TO LAW NUMBER 1 OF 1970 CONCERNING WORK SAFETY AND ACT NUMBER 36 OF 2009 CONCERNING HEALTH (Study at PT. Yamaha Indonesia)

Occupational safety and health as regulated in Law no. 1 of 1970 concerning Work Safety and Law Number 36 of 2009 concerning Health are very important in providing safety and health assurance to employees in a company. PT. Yamaha Indonesia is a company engaged in the piano musical instrument. The piano musical instrument itself has received attention from practitioners in the field of Occupational Safety and Health,, none other than because of a source of danger that can cause work accidents or diseases due to work relations.. The purpose of this study was to determine how the enforcement of the safety and health of employees at P.T. Yamaha Indonesia. This research method uses a juridical and empirical approach with a qualitative research model. The result of the research is that P.T. Yamaha Indonesia has enforced occupational safety and health laws in accordance with standard operating procedures set by the government, in the form of carrying out the following efforts, namely installing engine covers, providing personal protective equipment in the form of masks, earplugs, gloves, safety shoes, glass eyes, and a helmet / hat or slayer head protector as well as supervision of labor and maintenance of the equipment to be used

The Debtor’s Liability For The Loading Of Personal Security In Indonesia

This study aims to find out the legal liability as well as the judge’s consideration of personal guarantees in the case of debtors who are declared bankrupt based on act number 37/2004.. The research method used is the normative juridical method, using library data. The results of this study indicate that in personal guarantee liability, there are two different agreements but closely related to each other, namely the guaranteed principal agreement and the personal guarantee agreement as a guarantee of the main agreement. In the personal guarantee agreement, besides the main agreement, there is also an accessory agreement where a personal guarantee serves the obligations. Personal guarantee in this bankruptcy case is the debtor from the obligation to pay off the debt. The personal guarantee assets will only be used to the return of the debts to creditors when the property has been confiscated and auctioned. However, the proceeds are not sufficient to pay the debt. This could be due to the debtor having two or more creditors and not paid off at least one overdue debt and can be collected

Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan

Abstract.An internet purchase agreement (E-commerc) in terms of aspects of civil law is very fundamental. E-commerce is quite easy to use in terms of buying and selling transactions, so there is a legal relationship inherent through internet transactions. The Electronic Information and Transaction Law (UUITE) is the basis for regulating electronic transactions through internet media such as mobile computers and others, so that these activities result in accountable legal actions. In order for the legal actions taken to be accountable, the transaction made in the form of an electronic agreement is written. The importance of legal issues in the field of E-commerce aims to provide protection and settlement of disputes in sale and purchase agreements for parties that use electronic media as a media transaction. This study emphasizes the legality (strength of law) of E-commerce agreements, and choice of law dispute resolution (choice of law) in the implementation of dispute resolution between parties in transactions through electronic media.Keywords: Alternative Dispute Resolution-ADR, E-commerce, Online Buying and Selling Abstrak.Perjanjian pembelian melalui internet (E-commerc) dalam hal aspek hukum perdata sangat fundamental. E-commerce cukup mudah digunakan dalam hal transaksi jual beli, sehingga terdapat hubungan hukum yang melekat melalui transaksi internet. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) sebagai dasar pengaturan transaksi elektronik melalui media internet seperti komputer handphone dan lainnya, sehingga dari kegiatan tersebut mengakibatkan perbuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Agar perbuatan hukum yang dilakukan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, maka transaksi yang dibuat berupa perjanjian elektronik secar tertulis. Pentingnya permasalahan hukum di bidang E-commerce bertujuan untuk memberikan perlindungan dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli bagi para pihak yang menggunakan media elektronik sebagai media transaksi. Penelitian ini lebih menekankan pada legalitas (kekuatan hukum) perjanjian E-commerce, dan penyelesaian sengketa choice of law (pilihan hukum) dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa antara para pihak dalam transaksi melalui media elektronik.Kata kunci: Alternative Dispute Resolution-ADR, E-commerce, Jual-beli Online

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KDRT KELURAHAN PULAU PANGGANG KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU

Pengabdian ini berjudul Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak dan KDRT Kelurahan Pulau Panggang Kabupaten Kepulauan Seribu.Tujuan pengabdian ini adalah untuk Memberikan materi-materi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang KDRT yang berlaku saat ini di dalam sistem hukum Indonesia. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu tahap survei yaitu sosialisasi dilakukan dengan menyusun berbagai hal yang akan disampaikan pada saat kegiatan pengabdian yang akan dilakukan yang meliputi: penyusunan materi yang akan diberikan, penyusunan jadwal pemberian materi, pembagian tugas tim pengabdian dan survei ke lokasi pengabdian. Tahap sosialisasi yaitu sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan tahap sosialisasi yaitu melakukan silaturahmi dengan ketua yayasan, menyampaikan maksud dan tujuan pengabdian ini. Pada tahap ini juga dilakukan jalinan kerjasama dan menentukan jadwal kegiatan pengabdian. Tim pelaksana kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah dosen Fakultas Magister Hukum Universitas Pamulang sebanyak 5 orang. Tim pengabdian memberikan materi tentang pemahaman masyarakat mengenai KDRT dan perlindungan anak..Kesimpulan dari pengabdian ini adalah Peserta kurang mengerti apa itu dampak psikologi wanita dan anak anak pada kekerasan dalam rumah tangga. Ternyata materi yang berkaitan dengan perlindungan anak sangat diperlukan masyarakat disana berkenaan dengan jarak yang jauh karena hamper semua pulau terpisahKata Kunci: Sosialisasi, Perlindungan Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangg