Perempuan Kurir dalam Perdagangan Gelap Narkoba (sebuah Realitas Korban Kekerasan Berlapis)

This research is aimed to see the social context of women which is involved in drug trafficking that is seen from criminology and gender overview. This study also describes the experience of violence by drug couriers women and their response to the violence. In analyzing the data, the researcher uses feminist perspective which have contribution to defend rights and justice for women. This research method appertain into field research with indepth interviews. While the research approach is qualitative which use criminology feminist perspective. Researcher have conducted interviews 2 women as the core subjects. The result find that they get violent in layers like an unbroken vicious circle and continuity. It closely related between the violence they receive with the beginning of their implication in crimes, when they do crimes and when they are in the process of criminal justice

Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Hidup Pasien Dengan Penyakit Jantung Koroner

Coronary Heart Disease (CHD) has affected multidimensional aspects of human live nowadays. Yet, quality of life and factors associated with quality of life among people who live with heart disease has not been explored in Indonesia. This study aimed to identify factors influenced the quality of life among people with CHD received outpatient services. Those factors are gender, income, revascularization, cardiac rehabilitation, anxiety, depression and spiritual well-being. Zung Self-rating Anxiety Scale was used to measure anxiety where depression level measured using Beck Depression Inventory II. Spirituality index was used to measure spiritual well-being. The quality of life level was measured using the Seattle Angina Questionnaire. This study used quantitative descriptive with multivariate analysis using logistic regression. 100 respondents were randomly selected from the Cardiac Outpatient Unit. Findings indicated factors influenced the quality of life of CHD patients using a significance of ƿ-value < 0.005 were: anxiety (ƿ=0,002, OR = 4,736, 95% CI, 1,749 – 12,827); depression (ƿ=0,003; OR=5,450, 95% CI, 1,794 – 16,562); and revascularizations (ƿ=0,033; OR=3,232, 95% CI, 1,096 – 9,528). Depression was considered as the most significant factor; therefore, managing depression is a priority in the discharge planning or cardiac rehabilitation programme

Kebijakan Tentang Partisipasi Perempuan dalam Konsesi Hutan

Berdasarkan penelitian Women Research Institute di Kabupaten Siak dan Pelalawan, Provinsi Riau, partisipasi perempuan belum banyak diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan tentang konsesi hutan. Walaupun pada Kenyataannya perempuan memiliki peran yang besar dalam pengelolaan hutan. Pemerintah juga belum memberikan perhatian khusus terhadap keterlibatan perempuan sebagaimana tercermin dalam kebijakan tentang konsesi hutan yang tidak memberikan ruang bagi partisipasi perempuan. Diantara 20 peraturan tentang konsesi hutan yang memandatkan partisipasi publik, hanya satu peratur-an yang secara khusus mewajibkan adanya partisipasi perempuan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Berdasarkan undang-undang tersebut, konflik sosial yang seringkali muncul akibat konsesi hutan perlu ditangani dengan berlandaskan asas kesetaraan gender. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan harus diberikan kesempatan dan hak yang sama untuk ber-partisipasi. Asas kesetaraan gender dalam penanganan konflik sosial tercermin dengan adanya pelibatan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam upaya-upaya penyelesaian konflik. Selain melibatkan masyarakat secara umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 juga mengatur pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial sebagai salah satu upaya mengatasi masalah konflik sosial. Lebih lanjut, peraturan ini mewajibkan adanya pelibatan perempuan dalam Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial sekurangnya-kurangnya 30% dari jumlah anggota. Perempuan diharapkan terlibat dalam mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di lingkungannya, khususnya dalam penanganan konflik sosial

Women DPR-RI Members and the Public Policy Making Process: the Amendment of the General Election Law

This Policy Research is WRI's research report as well as recommendation for the involvement of women DPR-RI members in policy making. This policy research is a means for WRI to deliver inputs from its findings so that gender equality and equity, in particular the 30% quota target of women in parliaments can be achieved. This Women Research Institute (WRI) study attempts to see how the current women DPR-RI members are involved in the process of policy making, particularly policies that accommodate the needs and interests of women (gender responsive policies). Through this study, WRI also seeks to analyse the effectiveness of the 30% quota policy for women parliament members

Perlindungan Hukum bagi Awak Kabin dalam Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT) PT Garuda Indonesia

The existence of cabin crew is very much needed in a flight to serve airplane passengers, including Garuda Indonesia as one of the state-owned airlines that tries to provide flight safety in the field of air transportation. This study aims to determine the implementation of the Specific Time Work Agreement on the cabin crew of Garuda Indonesia homebase Denpasar and to find out the legal protection for flight attendants in the Fixed Time Work Agreement on the cabin crew of Garuda Indonesia homebase Denpasar. This type of research is empirical research. Empirical research is carried out on the real situation in the community or the surrounding environment with the aim of finding facts or existing legal problems. The results showed that the implementation of the Fixed Time Work Agreement on the cabin crew of PT Garuda Indonesia homebase Denpasar is closely related to employment between workers and companies. Fixed Term Work Agreement at PT Garuda Indonesia is regulated in Company Regulations. In general, the protection of workers has been regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. The attitude of open wages to cabin crew will definitely have a positive impact on the welfare of employees in the morning

Representasi Politik Perempuan: RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender

Policy Paper ini merupakan rumusan hasil penelitian WRI yang dilaksanakan selama 18 bulan. Adanya perdebatan di publik antara mereka yang mendukung pengesahan Rancangan Undang-undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) dengan mereka yang menentangnya, memicu WRI untuk mengadakan penelitian ini dan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dianggap mampu menyamakan persepsi kesetaraan dan keadilan gender. Indonesia telah mengakui pentingnya kesetaraan dan keadilan gender sejak disahkannya Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau yang dikenal dengan CEDAW, pada tahun 1984. Sejak saat itu hingga sekarang beberapa kebijakan telah dibuat oleh pemerintah Indonesia, namun pelaksanaannya tidak dapat dilakukan dengan baik. Hal ini terlihat dari dua indikator Gender Inequality Index (GII) yaitu, Angka Kematian Ibu (AKI) dan persentase keterwakilan perempuan di parlemen nasional yang masih mengkhawatirkan. Melalui policy paper ini, anggota legislatif, calon legislatif, dan masyarakat diajak untuk mengetahui lebih lanjut mengenai representasi politik perempuan di Indonesia. Policy paper ini berisi tentang latar belakang kebijakan responsif gender di Indonesia, persoalan-persoalan ketidakadilan gender yang dihadapi perempuan Indonesia, representasi politik perempuan dan kebijakan kesetaraan gender, dan rekomendasi kebijakan. Buku ini mengidentifikasi kebijakan-kebijakan responsif gender dan kaitannya dengan representasi politik perempuan serta implementasinya terhadap kehidupan perempuan di Indonesia. Diharapkan melalui penelitian ini dapat mendorong proses legalisasi RUU KKG menjadi UU KKG

Representasi Politik Perempuan & RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pola relasi perempuan dan laki-laki dalam kebijakan publik masih menunjukkan ketimpangan yang cukup besar. Salah satu indikator kesejahteraan perempuan adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan jumlah kursi yang diduduki oleh perempuan di parlemen. AKI di Indonesia masih tinggi, yaitu berada pada angka 228/100.000 kelahiran hidup. Sementara persentase representasi politik perempuan di parlemen masih di bawah target kuota 30%. Policy brief ini merupakan salah satu hasil penelitian WRI mengenai kebijakan Anggota DPR-RI Perempuan dan Kebijakan Kesetaraan Gender. Ringkasan kebijakan ini menunjukkan pentingnya Rancangan Undang-undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG). Representasi perempuan di politik dan parlemen memberikan peluang masuknya isu-isu perempuan sebagai prioritas. Memang telah ada kebijakan yang mendorong kesetaraan gender, salah satunya UU Pemilu no. 8 tahun 2012 tentang kuota 30% bagi perempuan dalam badan legislatif. Namun pada prakteknya kuota ini masih belum tercapai. Dengan ditetapkan RUU KKG sebagai salah satu RUU prioritas DPR-RI maka ada harapan bagi terwujudnya kesetaraan gender di Indonesia, meskipun RUU ini masih banyak menimbulkan pro dan kontra. Oleh karena itu, policy brief ini juga akan membahas rekomendasi-rekomendasi kebijakan terhadap proses penyusunan RUU KKG

Partisipasi & Representasi Politik Perempuan

Policy brief ini merupakan salah satu hasil dari penelitian besar dengan tema ‘Anggota DPR-RI Perempuan dan Kebijakan Kesetaraan Gender di Indonesia: Rancangan Undang-undang Kesetaraan dan Keadilan Gender. Policy brief ini membahas mengenai pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen, namun pada Kenyataannya representasi perempuan di sini masih sangat minim. Padahal, mengingat bahwa jumlah perempuan dalam populasi penduduk Indonesia lebih besar ketimbang laki-laki; dan perempuan masih menjadi mayoritas penduduk miskin, dengan tingkat angka kematian ibu yang tinggi. Dalam hal partisipasi politik, jumlah perempuan sebagai pemilih dalam pemilu memang hampir sama besar dengan laki-laki, tapi tidak dalam hal perempuan sebagai kandidat yang dipilih. Ketika masa kampanye, partisipasi perempuan sangat minim di ruang publik. Terlebih lagi, penempatan perempuan di badan-badan legislasi pun hanya di komisi-komisi tertentu yang dianggap women friendly sehingga penyebarannya tidak merata. Perempuan masih belum ditempatkan sebagai pihak pengambil keputusan. Dalam policy brief ini dibahas pula rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang perlu diterapkan untuk mendukung perempuan di politik