Esensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dari Perspektif Hukum

Esensi pertanggungjawaban kepala daerah menurut Undang­-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pertanggungjawaban Kepala Daerah terhadap DPRD hanya bersifat informasi saja, yang apabila pertanggungjawaban itu ditolak, maka tidak menyebabkan jatuhnya Kepala Daerah. Penelitian ini bertujuan  menganalisis LKPJ Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Tolak Ukur Kinerja Kepala Daerah Dalam Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan Penelitian Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LKPJ yang diberikan Kepala Daerah di hadapan sidang paripurna DPRD merupakan salah satu mekanisme pengawasan pihak legislatif terhadap pihak eksekutif, di samping melalui mekanisme yang lain seperti hak angket, interpelasi, minta keterangan dan sebagainya .yang dimiliki oleh DPRD. Di sini pembahasan mengenai posisi DPRD dalam pengawasan pelaksanaan APBD, terutama akan difokuskan pada pengawasan dalam aspek pertanggungjawaban ini Kedua, kinerja kepala daerah dan DPRD bisa diukur dari sejauh mana eksekutif dan legislatif di daerah mampu menjalankan tugas mereka secara akuntabel, demokratis, memenuhi standard moralitas, sesuai aspirasi masyarakat luas dan efisie

Strategi Bhabinkamtibmas Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Desa Waro di Kecamatan Monta Kabupubaten Bima Nusa Tenggara Barat

The phenomenon of gambling is considered normal by some people, even this act roots and develops just so, when there is no punishment from any law enforcement, it must become a disease that then destroys life. Gambling in the village of Waro involves children and young people, including the elderly. This condition will trigger the occurrence of disorganization and disintegration in the life of the community. This study examines gambling crimes in the village of Waro and also examines the strategies of gambling crime in the town of Monta in the Bima NTB. The method of research is empirical law research, which studies and examines the law in real terms.  The data used are primary and secondary data, such as results of interviews, documentation, observations, journals, books, previous research, and official documents.  The findings of the research show that, first, the criminal act of gambling in the village of Waro Prefecture in the Monta district of Bima is gambling card remi and gambling ball rolling both when there is a single organ event at night and during the day.  Secondly, the Bhabinkamtibmas strategy is to combat gambling crimes in Waro Village by conducting investigative, preventive, and repressive efforts

Implikasi Yuridis Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Terhadap Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Implikasi hukum LKPJ Kepala Daerah dapat berbentuk perbaikan dan pemberhentian kepada kepala daerah.Penelitian ini bertujuan  menganalisis Kedudukan LKPJ Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Aspek Yuridis LKPJ Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan Penelitian Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan LKPJ tersebut adalah sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan bahan untuk melakukan pembinaan lebih lanjut atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melakukan perbaikan dan perubahan kedepannya. Kedua, Implementasi dari fungsi pengawasan oleh DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan hak untuk menilai kinerja kepala daerah berdasarkan LKPJ dapat dirumuskan pendapat DPRD dengan rekomendasi yang berimplikasi pada keadaan tertent

Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana

Kehidupan yang tertib dan damai dalam tatanan masyarakat adalah menjadi harapan, namun dalam interaksi antar individu di dalamnya akan ada saja perbedaan-perbedaan sesuai kepentingan masing-masing sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang satu dengan yang lain yang dapat mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat dapat berupa konflik atau pertikaian. Sekarang   marak   terjadi,   masyarakat   cenderung   menggunakan   kekerasan   dalam penyelesaian sengketa yang mereka alami, dengan harapan dapat diselesaikan dengan cepat dan  biaya  lebih  murah.  Masyarakat  memandang  bahwa  dengan  melakukan  kekerasan, sengketa yang terjadi akan dapat diselesaikan,sehingga dalam kehidupan masyarakat yang demikian, maka angka konflik atau pertikaian terus meningkat dan menjadi fenomena biasa dalam masyarakat baik terkait konflik antara dua individu maupun lebih. Fenomena ini berakibat pada penumpukan perkara di lembaga-lembaga peradilan, belum lagi yang tidak dilaporkan yang dapat menjadi bara dalam jiwa korban maupun pelaku yang sewaktu-waktu dapat meledak dan memicu eskalasi konflik yang semakin luas. Kecenderungan orang berprasangka buruk terhadap proses peradilan konvensional sekarang, disana disangka terjadi adu loby mana yang kuat dia yang menang dan malah dikatakan menang jadi arang kalah jadi abu. Prasangka buruk itu yang membuat proses peradilan tidak dipercaya, yang berakibat kecenderungan orang melampiaskan penyelesaian masalahnya dengan main hakim sendir