Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Berciri Kepulauan (Kajian Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Maluku Tengah)

Masalah pelayanan administrasi kependudukan di wilayah bercirikan kepulauan seperti di Kabupaten Maluku tengah, menjadikan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan layanan pengurusan administrasi kependudukan seperti pengurusan KTP dan administrasi kependudukan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan administrasi kependudukan di daerah yang berciri kepulauan. Metode penelitian adalah penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Maluku Tengah terkait pelayanan administrasi kependudukan masih terkendala karena pengurusan data kependudukan Masyarakat harus ke ibu kota kabupaten, karena wewenang kecamatan hanya sebatas perekaman data kependudukan. Pengurusan pencetakannya harus ke ibu kota kabupaten di kota masohi, yang jarak menuju ibu kota kabupaten sangat jauh sehingga untuk mendapatkan data administrasi kependudukan membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Perlu desain alternatif kebijakan yang dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan data administrasi kependudukan dengan cara melimpahkan kewenangan bagi kecamatan, pembentukan UPTD Disdukcapil di kecamatan, demi terwujudnya keserasian dan keseimbangan hubungan negara dan warga masyarakat