PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DI KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2023

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan kepala desa sebagai aktor kunci yang menentukan kualitas penyelenggaraan pembangunan desa, termasuk praktik tata kelola pemerintahan desa. Pasal 39 yang mengatur kepala desadan periodesasi. Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia baru ini mensuarakan agar masa jabatan Kepala Desa ditambah dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Dalam hal ini penulis berpandangan bahwa terlalu lamanya masa jabatan yang diemban oleh seseorang tentu akan menimbulkan banyak resiko penyelewengan dan penyalahgunaan kewenangan dan mengingkari asas-asas pemerintahan demokratis.Salah satu asas pemerintahan demokratis adalah pembatasan periode masa jabatan. Periode masa jabatan di seluruh negara demokrasi paling banyak dua periode masa jabatan. Agar dapat mengetahui persepsi masyrakat terhadap masa jabatan kepala desa di Kabupaten Mojokerto peneliti menggunakan teori iran law of oligarki untuk mengetahui motif adanya penamban masa jabatan kepala Desa dan persepsi masyarakat dari Sarlito W. Sarwono dianalisis dengan beberapa teori persepsi yang menjadi sebuah tolak ukur dari persepsi seseoang, antara lain: Artibusi, Inferensi Koresponden, Konvariasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi masyarakt terhadap penambahan masa jabatan kepala desa dalam prespektif demokrasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Karena dalam penelitian ini bersifat menggambarkan. Hasil penelitian ini menunjukan berbagi persepsi masyarakat terkait dengan penambahan masa jabatan kepal desa dengan temuan dari peneliti ini bahwasannya beberapa masyarakat setuju dengan usulan 9 tahun jabatan kades dan ada beberapa masyarakat yang tidak setuju Kata Kunci: UU Nomer 6 Tahun 2014, masa jabatan kepala, demokras

IMPLEMENTASI PROGRAM PAMSIMAS ( PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT ) DI KECAMATAN GONDANG (STUDI KASUS : DESA PADI DAN DESA GONDANG KECAMATAN GONDANG)

Implementasi Program Pamsimas ini sangatlah berguna ,oleh karena itu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Padi dan Gondang untuk dalam hal untuk kesejahteraan masyarakat sejak tahun 2017-2021, Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif, jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan metode pengumpulan data Observasi langsung. Wawancara dengan informan, dan juga studi dokumentasi, yang dilakukan di Desa Padi dan Desa Gondang, Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Pamsimas di Kecamatan Gondang, peneliti tertarik untuk menganalisannya dengan teori implementasi kebijakan yang dinyatakan oleh Merilee S. Grindle Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwasannya Kebijakan pemerintah Desa Padi dan Gondang dalam Penerapan Program Pamsimas dengan dampak sosial dan ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat Desa Padi maupun Desa Gondang. Terkait juga dengan sosialisasi,Pengelolaan maupun kendala yang terjadi di lapangan

MANAJEMEN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DALAM PEMENANGAN JOKOWI-JK PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2014 (Studi Kasus Guraklih DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Mojokerto)

Pemilihan umum merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan sistem demokrasi yang tedapat dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial memberikan arah bagi masyrakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertinggi. Dalam sistem politik yang demokratis, pluralisme merupakan satu panduan prinsipil yang mengakui kehidupan yang damai dalam perbedaan keyakinan dan gaya hidup. Dari era reformasi 1998 Indonesia telah menyelenggarakan pemilu sebanyak 3 kali yaitu tahun 1999-2004 dan 2009. Pada pemilu ke-4 tahun 2014 akan menjadikan tolak ukur kematangan bagi demokrasi di Indonesia. Secara umum, dalam sebuah kontestasi politik, semua partai politik merancang manajemen gerakan untuk menduduki kekuasaan dan berbagi peran di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus dengan menggunakan teori agen dan struktur Pierre Bourdieu meliputi habitus, arena dan modal [(habitus) x (modal)] + arena = praktik. Dalam kampanye yang dilakukan PDIP untuk memenangkan pasangan Jokowi-JK, Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Mojokerto menerjunkan tim-tim khusus dari partai. Manajemen partai politik dalam pemenangan Jokowi-JK berdampak positif secara signifikan pada kemenangan pasangan Jokowi-JK di Kabupaten Mojokerto dengan perolehan suara 370.445, sedangkan pasangan calon Prabowo-Hatta mendapat 260.076 suara. Kata Kunci: Regu Penggerak Pemilih, Manajemen Partai

PROSES MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAHAN KOTA MOJOKERTO PADA TAHUN 2019-2022 SESUAI UU NOMOR 5 TAHUN 2014

Keberhasilan suatu lembaga pemerintah dalam mewujudkan visi dan misinya sebagai penyelenggara pelayanan masyarakat bergantung pada kehadiran dan efektivitas aparatur sipil negaranya. Pegawai negeri sipil memainkan peran yang beragam dalam aparatur negara, tidak hanya berfungsi sebagai komponen integral dari aparatur negara, namun juga sebagai agen negara dan masyarakat yang berdedikasi dan secara aktif terlibat dengan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya Untuk mewujudkan peran Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara efektif sebagaimana tersebut di atas, maka perlu diberikan pelatihan yang komprehensif kepada PNS. Keadaan saat ini ditandai dengan perkembangan dan kemajuan yang positif. Salah satu jalan potensial bagi pertumbuhan profesional pegawai negeri melibatkan konsep mutasi sebagai mekanisme dinamika organisasi. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 Pasal 73 yang menyatakan bahwa setiap pegawai negeri sipil dapat dimutasi suatu tugas atau lokasi dalam 1 Instansi Pusat, antar Instansi Pusat, 1 Instansi Daerah, atau antar Instansi Daerah, antar Instansi Pusat ke Daerah. Instansi, dan kepada perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Di kota Mojokerto terdapat 317 pegawai di tahun 2019, 544 pegawai di tahun 2020, 489 pegawai di tahun 2021, 434 pegawai di tahun 2022 Kata Kunci: Mutasi,Pemerintahan Kota Mojokerto, Tahun 2019-202

KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM MENANGANI SAMPAH DAN LIMBAH HOME INDUSTRI DESA KETEGAN KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO

ABSTRAK Kebijakan pemerintah Desa Ketegan sangat penting untuk menangani masalah sampah, oleh karena itu kebijakan yang dikeluarka oleh pemerintah Desa ketegan bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah Desa Ketegan dalam menangani sampah dan limbah home industri. Pelatihan pengelolahan sampah ini sudah berjalan dua tahun sejak tahun 2019, Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif, jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan metode pengumpulan data Observasi langsung, Wawancara dengan informan, dan juga studi dokumentasi, yang dilakukan di Desa Ketegan, Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini di analisis menggunakan teori implementasi kebijakan Goerge Edward III. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwahsanya Kebijakan pemerintah Desa Ketegan dalam menangani sampah dan limbah home industry ada beberapa cara mengelolah sampah dari program KR3A yang masuk dalam Perdes No 04 Tahun 2020 yaitu dengan memilah sampah plastik dan kardus serta membakar sampah dengan mesin pembakar sehingga pemerintah Desa mampu mengatasi masalah sampah dan limbah home industry ini dengan baik

THE IMPACT OF USING DUOLINGO THROUGH MOBILE-ASSISTED LANGUAGE LEARNING TO IMPROVE VOCABULARY MASTERY OF STUDENTS IN JUNIOR HIGH SCHOOL

This study attempts to determine the impact of using Duolingo through Mobile Assisted Language Learning to improve vocabulary acquisition of junior high school students. This research uses a Quantitative approach with a quasi-experiment method involving two classes as experimental tests. In this study, data were obtained through tests in the form of Pre-test and Post-test, with Experiment and Control classes. The results showed that classroom learning using Duolingo had a significant impact on improving student scores. The data in this study were analyzed using SPSS version 26 to obtain the results of the analysis. The population and samples in this study were students of SMPN 2 Puri Mojokerto. The results showed that the scores of all students increased after using the Duolingo application with the Mobile-Assisted Language Learning approach. The last data analysis result was obtained from the t-test where the hypothesis analysis obtained the value of t count> t table which is 2.679> 1.999. Thus, Ha is accepted. So, it can be concluded that Duolingo has an impact on improving the vocabulary mastery of junior high school students

Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Peralihan Fungsi Lahan Di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bertujuan untuk memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 pada pasal 83 ayat 3 (B)menetapkan bahwa “penggunaan dan pemanfaatan kawasan desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan selaras dengan tata ruang pemerintah/kota”. Pemerintah desa janti berhak untuk mengatur atas apa yang ada dalam lingkup desanya, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah desa janti dalam terjadinya peralihan fungsi lahan yang ada didesa. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif, jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan metode pengumpulan data Observasi langsung. Wawancara dengan informan, dan juga studi dokumentasi, yang dilakukan di Desa Janti, Kecamatan Mojoagung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja peran pemerintah desa janti dalam terjadinya peralihan fungsi lahan serta apa saja dampak yang dirasakanoleh masyarakatnya, peneliti tertarik untuk menganalisannya dengan teori peran yang dinyatakan oleh Biddle dan Thomas. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwasanya peran pemerintah desa janti dalam peralihan fungsi lahan meliputi beberapa hal dan juga terlaksana dengan baik. Pemerintah desa jantijuga mampu mengatasi dampak yang ada dengan bai

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PERALIHAN LAHAN DI DESA JANTI KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bertujuan untuk memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 pada pasal 83 ayat 3 (B)menetapkan bahwa “penggunaan dan pemanfaatan kawasan desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan selaras dengan tata ruang pemerintah/kota”. Pemerintah desa janti berhak untuk mengatur atas apa yang ada dalam lingkup desanya, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah desa janti dalam terjadinya peralihan fungsi lahan yang ada didesa. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif, jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan metode pengumpulan data Observasi langsung. Wawancara dengan informan, dan juga studi dokumentasi, yang dilakukan di Desa Janti, Kecamatan Mojoagung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja peran pemerintah desa janti dalam terjadinya peralihan fungsi lahan serta apa saja dampak yang dirasakanoleh masyarakatnya, peneliti tertarik untuk menganalisannya dengan teori peran yang dinyatakan oleh Biddle dan Thomas. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwasanya peran pemerintah desa janti dalam peralihan fungsi lahan meliputi beberapa hal dan juga terlaksana dengan baik. Pemerintah desa jantijuga mampu mengatasi dampak yang ada dengan bai

IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU DALAM MENANGGULANGI KAWASAN KUMUH DESA DUKUHMOJO KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020

Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 mengamanatkan pengembangan dan pembangunan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas permukiman, pencegahan tumbuhnya permukiman kumuh baru. Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan platform kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh. Pelaksanaan program Kotaku di Kabupaten Jombang sesuai dengan Permen PUPR No.14 Tahun 2018 yaitu peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman sesuai dengan indikator kumuh 7+1, indikator tersebut adalah bangunan gedung, jalan lingkungan, penyedian air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, ruang terbuka hijau, dan proteksi kebakaran. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi Program Kotaku Desa Dukuhmojo serta dampak bagi masyarakat desa. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif, jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan metode pengumpulan data Observasi langsung. Wawancara dengan informan, dan juga studi Dokumentasi, yang dilakukan di Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Kotaku dan dampak apa saja yang dirasakan oleh masyarakat setelah berjalannya program ini, peneliti tertarik untuk menganalisanya dengan konsep teori implementasi kebijakan yang dibawakan oleh Smith (1973). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwasanya implementasi Program Kotaku berjalan dengan baik dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pendampingan. Hingga memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat Desa Dukuhmojo

DINAMIKA KONFLIK ANTARA PEMERINTAH DESA DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN WISATA DESA

ABSTRAK Perencanaan pembangunan wisata desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mlaten mengalami konflik dengan kelompok Masyarakat Dusun Bedog. Pemerintah Desa Mlaten dituding tidak melibatkan masyarakat Dusun Bedog pada proses perencanaan pembangunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Dinamika Konflik antara Pemerintah Desa dengan kelompok masyarakat dalam pengembangan wisata desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis teori konflik Ralf Dahrendorf Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dinamika konflik yang terjadi antara Pemerintah Desa dengan kelompok masyarakat pada pembangunan wisata desa ini dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa selaku pemilik kekuasaan atas perencanaan pembangunan wisata ini dirasa tidak adil, karena masyarakat sekitar tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. Dan sampai sekarang, konflik ini masih belum terselesaikan. ABSTRACT The village tourism development planning carried out by the Mlaten Village Government experienced a conflict with the Bedog Hamlet Community group. The Mlaten Village Government is accused of not involving the Dusun Bedog community in the development planning process. The purpose of this study was to determine and analyze the Dynamics of Conflict between the Village Government and community groups in the development of village tourism. This research uses a qualitative approach with the type of case study research. Data collection methods used are observation, interviews and documentation. This study uses an analysis of Ralf Dahrendorf's conflict theory The results of this study reveal that the dynamics of the conflict that occurs between the Village Government and community groups in the development of village tourism is due to the policy issued by the Village Head as the owner of power over tourism development planning is considered unfair, because the surrounding community is not involved in development planning. And until now, this conflict is still unresolved