PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DI KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2023

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan kepala desa sebagai aktor kunci yang menentukan kualitas penyelenggaraan pembangunan desa, termasuk praktik tata kelola pemerintahan desa. Pasal 39 yang mengatur kepala desadan periodesasi. Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia baru ini mensuarakan agar masa jabatan Kepala Desa ditambah dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Dalam hal ini penulis berpandangan bahwa terlalu lamanya masa jabatan yang diemban oleh seseorang tentu akan menimbulkan banyak resiko penyelewengan dan penyalahgunaan kewenangan dan mengingkari asas-asas pemerintahan demokratis.Salah satu asas pemerintahan demokratis adalah pembatasan periode masa jabatan. Periode masa jabatan di seluruh negara demokrasi paling banyak dua periode masa jabatan. Agar dapat mengetahui persepsi masyrakat terhadap masa jabatan kepala desa di Kabupaten Mojokerto peneliti menggunakan teori iran law of oligarki untuk mengetahui motif adanya penamban masa jabatan kepala Desa dan persepsi masyarakat dari Sarlito W. Sarwono dianalisis dengan beberapa teori persepsi yang menjadi sebuah tolak ukur dari persepsi seseoang, antara lain: Artibusi, Inferensi Koresponden, Konvariasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi masyarakt terhadap penambahan masa jabatan kepala desa dalam prespektif demokrasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Karena dalam penelitian ini bersifat menggambarkan. Hasil penelitian ini menunjukan berbagi persepsi masyarakat terkait dengan penambahan masa jabatan kepal desa dengan temuan dari peneliti ini bahwasannya beberapa masyarakat setuju dengan usulan 9 tahun jabatan kades dan ada beberapa masyarakat yang tidak setuju Kata Kunci: UU Nomer 6 Tahun 2014, masa jabatan kepala, demokras

    Similar works