Perbandingan Keberhasilan Implementasi Program Desa Dan Kelurahan Siaga Aktifdesa Nyalembeng Dan Desa Gambuhan Kabupaten Pemalang Tahun 2015

Program of active standby village and active standby urban village are development from active standby program that is launched by The Ministry of Health Republic of Indonesia. The core idea of this project is empowering society so they want and be able to solving health problem. The aims of this research is to describe the difference in successful implementation of active standby village and urban village program in Nyalembeng and Gambuhan Village, Pulosari Sub-district, Pemalang Regency of the year 2015. Beside that, this research also aims to identify any factors that causing difference in successful implementation active standby village and urban village program in Nyalembeng and Gambuhan Village in 2015.The method of the research that be used is qualitative approach with collecting data technic consist of observation, interview, and documentation. Informants in this research are Head of Section of Health Promotion and Health Care Insurance of Public Health Pemalang Health Department, Head of Nyalembeng and Gambuhan Village, Midwife of Nyalembeng and Gambuhan Village, Head of FKD (Village Health Forum) Nyalembeng and Gambuhan Village, Health Cadre of Nyalembeng and Gambuhan Village, and also society of Nyalembeng and Gambuhan Village.The result of the research showed that the implementation of active standby village and urban village program in Nyalembeng Village of the year 2015 have been running optimally. The implementation that have been optimally running was supported by existing resources whom have already adequate to supporting the implementation of active standby village and urban village program in Nyalembeng Village. While, the implementation of active standby village and urban village program in Gambuhan Village have not optimally running yet caused by less adequate resources which hamper the implementation of active standby village and urban village program in Gambuhan Village

Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa ( Studi Kasus : Perbandingan Pembangunan Infrastruktur Desa Plangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati dan Desa Tanjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati )

Dalam rangka peningkatan persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan suatu pendekatan atau metode, untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Pembangunan desa dimaksudkan untu membantu dan mengacu masyarakat desa membangun berbagai sarana dan prasarana desa yang diperlukan, langkah atau kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan perlu diletakan dalam suatu kesatuan dengan daerah penyelenggaan pembangunan desa tidak terlepas dari kesadaran setiap penduduk yang tinggal di Desa tersebut, partisipasi dari masyarakat merupakan suatu syarat yang dapat menjamin keberhasilan pembangunan yang pada hakikatnya pembangunan desa adalah susatu proses modernisasi yang mengantarkan masyarakat, Bangsa dan Negara Indonesia kearah penghidupan yang lebih baik di masa depan. Dalam mewujudkan pembangunan di desa khususnya pembangunan di desa secara swadaya, partisipasi atas kemauan sendiri lebih di butuhkan dari pada partisipasi masyarakat desa secara swadaya. Penelitian ini dilaksanakan di desa Tanjungrejo dan desa Plangitan.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif kualitatif yang dilakukan dengan menyebar angket dan wawancara mendalam serta observasi langsung di lapangan agar di dapatkan gambaran secara langsung tentang keadaan yang ada di lapangan atau tempat penelitian tersebut. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa secara umum persepsi dan partisipasi masyarakat Desa Tanjungrejo dan desa Plangitan dalam pelaksanaan program pembangunan yang ada di desanya sudah tergolong baik. Namun demikian masih terdapat faktor-faktor yang menjadi hambatan partisipasi dari masyarakat Desa Tanjungrejo dan desa Plangitan seperti persepsi yang negative terhadap pembangunan desa, kekecewaaan terhadap program yang tidak berjalan, dan hasil pembangunan yang kurang memuaskan

Analisis Pemerintahan dalam Pelayanan Publik dengan Sistem Informasi Desa dan Kawasan Pemalang (Sidekem) (Studi Kasus di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang)

Analisis pemerintahan dalam pelayanan publik dengan sistem informasi desa dan kawasan pemalang (SIDEKEM) studi kasus di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang memiliki tujuan untuk menjelaskan alasan keberhasilan Kecamatan Ulujami dalam menerapkan sistem SIDEKEM, hambatan Kecamatan Ulujami untuk menerapkan sistem SIDEKEM dalam pelayanan di kantor desanya, peran PUSPINDES terhadap keberhasilan tersebut dan yang terakhir respon yang dirasakan masyarakat pengguna layanan di Kecamatan Ulujami terkait penerapan sistem SIDEKEM tersebut.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Campuran dengan Strategi Embedded Concurrent, dimana pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif dilakukan dalam satu waktu. Dalam memperoleh data, peneliti melakukan wawancara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang, Pusat Pemberdayaan Informasi dan Desa (PUSPINDES) Kabupaten Pemalang, kantor Kecamatan Ulujami serta menyebar kuesioner kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Ulujami. Peneliti juga menggunaka data sekunder dari data dokumen tentang SIDEKEM dan sumber kepustakaan lain seperti buku dan jurnal.Penerapan SIDEKEM membawa Perubahan pada kinerja pemerintah dan berdampak bagi masyarakat. Adanya sistem SIDEKEM tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kantor desa di Kecamatan Ulujami namun juga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan surat menyurat dari kantor desa karena sudah berbasis teknologi. Akan tetapi kendala utama penerapan sistem SIDEKEM adalah kemampuan sumber daya manusia dalam menggunakan sistem SIDEKEM di pelayanan kantor desa dalam hal ini adalah perangkat desa sehingga menyebabkan masih terhambatnya proses pelayanan, serta ketidakdisiplinan perangkat desa dalam mengikuti pelatihan yang diselenggarakan PUSPINDES, kemudian dilihat dari respon masyarakat sebagai pengguna pelayanan kantor desa di Kecamatan Ulujami mengenai sistem SIDEKEM, sistem SIDEKEM mampu memberikan dampak positif meskipun sebagian besar masyarakat menyatakan “tidak tahu” terkait sudah berlakunya sistem SIDEKEM dalam pelayanan di kantor desa, dan masyarakat tidak merasakan perbedaan yang signifikan karena pada dasarnya Perubahan sangat terasa masih di pemerintahan desanya saja

Implementasi Pemberdayaan Dalam Sistem Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (Phbm) Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pati Di Lembaga Masyarakat Desa Hutan (Lmdh) Aman Sentosa Dan Wonosari Lestari

Perum Perhutani sebagai BUMN yang mengelola hutan negara memiliki tanggung jawab sosial kemasyarakatan (corporate social responsibility). Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, Perum Perhutani membuat Sistem Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Sistem ini merupakan upaya pemberdayaan masyarakat desa hutan sebagai mitra sehingga masyarakat dapat mandiri dan sejahtera. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Aman Sentosa dan LMDH Wonosari Lestari adalah LMDH turut bekerjsama dalam PHBM dengan Perum Perhutani KPH Pati. Pada Tahun 2016, hasil evaluasi menunjukkan LMDH Aman Sentosa berada pada kategori LMDH mandiri sedangkan LMDH Wonosari Lestari berada pada kategori LMDH muda. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pemberdayaan PHBM di kedua LMDH tersebut dan mengetahui faktor pendorong dan penghambat implementasi pemberdayaan tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen. Informan pada penelitian ini adalah Staff Divisi PHBM Perum Perhutani KPH Pati, Ketua LMDH Aman Sentosa, Ketua LMDH Wonosari Lestari, Sekretaris LMDH Aman Sentosa, sert Sekretaris LMDH Wonosari Lestari.Hasil peneltian menunjukan bahwa implementasi pemberdayaan yang dilakukan melalui Sistem PHBM di LMDH Aman Sentosa sudah mencakup pemberdayaan bina manusia, bina kelembagaan, bina USAha, serta bina lingkungan. Faktor yang mendorong serta menghambat implementasi pemberdayaan di LMDH Aman Sentosa dan LMDH Wonosari Lestari adalah komunikasi, sumber daya, stuktur organisasi, dan disposisi. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk Perum Perhutani meninjau kembali peraturan yang mengatur proporsi sharing tanaman kehutanan. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk Perum Perhutani Perum Perhutani KPH Pati adalah agar lebih banyak melakukan sosialisasi serta intensif menarik pihak ketiga

Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Di Kota Semarang Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang 2015

On December 9, 2015, for the first time, the Government holds simultaneous region headelection in 264 regions, one of all is Semarang. The most important thing in the election ofMayor and Vice Mayor is participation from all local citizens who already have voting rightsincluding the voters with a disability.This research aims to know the forms and factors that influenced the politicalparticipation of person with disability in Semarang on the Mayor and Vice Mayor election ofSemarang in 2015. The method used in this research is a combination quantitative research andqualitative research method, with the techniques of data collection is questionnaires andinterviews. To determine the sample is used accidental sampling, and to determine the subject ofresearch is used purposive sampling. The result showed that there were some forms of politicalparticipation of person with disability are joining the campaign, supporting a particularcandidate and became a participatory supervisor. Meanwhile, the factors that affect the politicalparticipation of person with disability, including data entry, socialization, facilities andaccessibility.The recommendations that can be done by KPU Kota Semarang is doing socializationseparately, present an interpreter when socialization, and ensure the tools for disability on theballot. The recommendation can be done by the family of the person with disability is not hidingtheir family members with a disability. And the recommendation that can be done by LocalGovernment is improving the database of disability