Kebijakan Kriminalisasi dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Fiskal

Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan Perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem pemidanaan dimana sistem pemidanaanfiskal harus terintegrasi dalam aturan umum (Buku I) KUHP atau dapat pula membuataturan khusus yang menyimpang dari aturan umum tersebut. Konsekuensi logis darikedudukannya sebagai sub-sistem dari keseluruhan sistem pemidanaan, aturan umumdalam Bab I s/d VIII (Pasal 1 s/d 85) Buku I KUHP dapat diberlakukan terhadap aturanaturanpidana dalam peraturan Perundang-undangan di bidang fiskal sebagaimanadinyatakan dalam Pasal 103 KUHP. Menjadi masalah apabila aturan-aturan pidana dalamperaturan Perundang-undangan di bidang fiskal tersebut tidak terintegrasi dalam aturanumum Buku I KUHP atau bahkan tidak diatur dalam aturan umum Buku I KUHP. Hal inidapat berpengaruh di dalam pengaplikasian aturan-aturan pidana tersebut yang padaakhirnya menjadi tidak operasional.Masalah pokok yang menjadi pembahasan dalam tesis ini adalah masalahkebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana fiskal yangdiatur dalam hukum positif Indonesia dan bagaimana kebijakan kriminalisasi danpertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana fiskal di masa yang akan datang ditinjaudari sudut pembaharuan hukum pidana dalam ruang lingkup peraturan Perundangundanganfiskal di bidang pajak, kepabeanan, cukai, pajak daerah dan restribusi daerahserta di bidang penerimaan negara bukan pajak. Pendekatan masalah dilihat dari sudutpandang kebijakan hukum pidana yang ditinjau dari fungsionalisasi hukum pidanakhususnya pada tahap formulasi.Oleh karena permasalahan pokok dalam penelitian ini merupakan salah satumasalah sentral dalam kebijakan kriminal, khususnya kebijakan hukum pidana, makapembahasan objek penelitian ini yang berkisar pada masalah penetapan suatu perbuatanmenjadi perbuatan yang dapat dipidana beserta pertanggungjawaban pidananya dilakukandengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) yangditempuh lewat pendekatan yuridis normatif, dengan bertumpu pada data sekunder.Berdasarkan hasil penelitian hampir seluruhnya ketentuan-ketentuan pidana yangtercantum di dalam peraturan Perundang-undangan di bidang fiskal saat ini tidak memberikualifikasi yuridis, dimana KUHP yang saat ini berlaku masih membedakan antara“kejahatan” dan “pelanggaran” dimana hal ini berpengaruh terhadap sistempertanggungjawaban pidana dalam hal percobaan, menyuruh melakukan (doenplegen),2turut serta melakukan (medeplegen), menganjurkan (uitlokken), dan pembantuan(medeplichtige). Demikian pula halnya dengan masalah recidivie yang diatur tersendiridalam peraturan Perundang-undangan di bidang fiskal namun tanpa disertai aturanpelaksanaannya dan Perumusan ancaman sanksi pidana yang menyimpang dari KUHP,tetapi tidak ada pedoman pemidanaannya. Oleh karena itulah apabila terhadap aturanaturanpidana dalam peraturan Perundang-undangan di bidang fiskal tersebut hendakdiadakan pembaharuan, maka perancang undang-undang seyogianya tetap bertumpu padasistem pemidanaan atau sistematika KUHP yang berlaku

Tingkat Literasi Digital Siswa Ditinjau dari Penggunaan Teknologi Informasi sebagai Mobile Learning dalam Pembelajaran Biologi pada Siswa Mengengah Atas (SMA) Kecamatan Kuala Nagan Raya

Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat literasi digital siswa ditinjau dari penggunaan teknologi informasi sebagai mobile learning dalam pembelajaran biologi. Selain itu sebagai data base informasi apakah yang menjadi kendala pengemabangan literasi digital pada siswa mengengah atas (SMA) kecamatan kuala. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisa data menggunakan statistika deskriptif dengan tahapan modifikasi metode. Penyajian data dibuat dalam bentuk tabel nilai-nilai statistiknya, sedangkan patokan penilaian menggunakan Penilaian Acuan Patokan atau PAP Tipe II. Hasil diperoleh pada SMA N 1 Kuala tingkat literasi digital siswa masuk kategori penilaian rendah pada 35,5%. Sedangkan pada SMA N 3 Kuala tingkat literasi siswa masuk kategori penilaian Cukup 51,7%. Dapat disimpulkan bahwa kategori penilaian tingkat literasi digital siswa Rendah pada SMA N 1 Kuala. Sedangkan pada SMA N 3 Kuala kategori penilaian tingkat literasi digital siswa Cukup. Menunjukkan bahwa penerapan disekolah terkait multimedia dan penggunaan teknologi informasi masih kurang diterapkan oleh tenaga pendidik. Selain itu, penerapan literasi digital diluar sekolah belum dikembangkan atau diterapkan oleh siswa dengan baik sebagai mobile learning. Kata

Civil Law Notaries According to Sharia Compliance in Property Financing Contracts

The purpose of this study is to determine the competencies possessed by civil law notaries following sharia compliance, with the hope of maximizing the implementation of mediating the mutanaqisah musharakah contract between customers and Islamic banks in Indonesia so that it can be carried out effectively and efficiently without any mismatch of sharia values. Where these parties are required to carry out the functions of property. This study uses a qualitative research method by analyzing documents, including examining journal article sources, book sources, legal sources from written legal documents, and conducting interviews with informants focused on finding information and understanding about sharia compliance regarding musharakah mutanaqishah based on relevant documents and by the specified research topic. The findings of this research are that Civil law notaries must have absolute competence and relative competence (subjective) in carrying out their profession. To not become a part or partner of a conventional bank, because it is indicated that you will mix Islamic values with conventional values, then you must have the ability to understand and have insight into sharia law so that you can convey information that does not cause misunderstandings about Islamic financing contracts, especially musharakah mutanaqishah. The competence of civil law notaries who have the authority to make sharia banking deeds is civil law notaries who carry out their positions and professional jobs by civil law notaries and meet the provisions of sharia compliance