Problematika Pembangunan Pulau Terluar dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis

Pembangunan masyarakat perlu perencanaan, karena membutuhkan proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Dalam penjabarannya di tingkat pusat dikenal dengan RPJP, RPJM, dan RKP. Sedangkan di tingkat propinsi dan kabupaten atau kota dikenal RPJPD, RPJMD dan RKPD. Pembangunan di suatu daerah dikatakan terencana apabila pembangunan mempertimbangkan aneka akses, partisipasi, kontrol dan manfaaat yang setara dan seimbang diterima oleh semua komponen atau kelompok masyarakat kaya-miskin, tua-muda, laki-laki-perempuan, berdaya-tak berdaya, difabel-non-difabel, masyarakat biasa-masyarakat adat tertinggal dan sebagainya. Dalam proses pembangunan semestinya mengintegrasikan aspirasi, kebutuhan, pengalaman, permasalahan dari beragam kelompok masyaraka

Koefisien Hidrolika Aliran Air Yang Melewati Suatu Orifice Berbentuk Segitiga

Kecepatan aliran air yang melewati suatu orifice yang diperoleh secara teoritis harganya harganya ternyata berbedaan dengan kecapatan aliran yang diperoleh secara eksperimen. Perbandingan kedua kecepatan ini dinyatakan dengan koefisien hidrlik untuk kecepatan, demikian pula terhadap laju aliran volume air yang melewati orifice tersebut yang dikenal dengan koefisien hidrolik untuk discharge. Dengan mengetahui koefisien-koefisien hidrolik aliran air yang melalui suatu orifice maka dapat ditentukan ula discharge aliran pada setiap saat tertentu atau pengaturan aliran fluida dapat dilaksanakan. Disamping itu juga kita akan mengetahui karakteristik sifat aliran yang akan melalui suatu orifice.Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui karakteristik suatu aliran yang melewati orifice sehingga pada akhirnya kita juga dapat menempatkan atau memasang suatu pipa orifice dengan tepat sehingga kerugian aliran dapat dikurangi dan kita juga akan dapat merencanakan suatu sistem perpipaan dengan baik.Dari hasil penelitian pada orifice berbentuk segitiga didapatkan hasil koefisien kecepatan rata-rata (Cv) = 0,932, koefisien discharge rata-rata (Cd) –0,805 dan koefisien konstraksi rata-rata (Cc) = 0,863

Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia

: The Construction of Akad (Contracts) to Develop of Islamic Banking Products in Indonesia. The principle of flexibility in business transactions in Islam is, in fact, a strategic solution to face with the complexity of economic problems and public demands of Islamic banking role. Unfortunately, the banking practitioners understand the principle narrowly which results in a limited space for Islamic bankings to meet the needs of the community. This paper suggests strategic steps to develop Islamic banking products while still remain bound by the principles and values of Islam. The steps are : first, reformulating the concepts of contracts in Islamic banking; second, optimizing the role of the Sharia Supervisory Board (DPS); Third, the empowering potency for socio-economic development. If these three steps are performed, the Islamic banking is believed to be able to meet the demands of society in achieving social welfare

Wages in Wage Systems in Indonesia and Islam

The conflict between workers and employers has become a routine phenomenon in the world of labor in Indonesia. From a number of demands that have arisen in each demonstration, the issue of wages has always been the main issue voiced by the workers. The government has actually attempted to mediate this issue by issuing a regulation on Provincial Minimum Wages (UMP) and Minimum Wages for City/District (UMK). The issue of wages, however, always ranks first in the demands of the workers. This article compares the concept of wages in the capitalistic economic system with the concept of wages in Islam. The aim is to get an idea of how each system regulates the relationship between workers and employers. This study finds out that in Islamic economics, wages (ujrah) are product of a system of cooperative help which is manifested in a contract of an employment agreement. Whereas in a capitalistic economic system, labor is more valued as one type of commodity or capital goods that will produce a new value