Model Kebijakan Pengolahan Pertambangan Emas Tradisional Di Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri

Hidup sejahtera merupakan hak setiap orang, untuk mewujudkan itu maka dibutuhkan suatu usaha di antaranya melakukan penambangan. Penambangan yang dilakukan tanpa memperhatikan aspek lingkungan akan mengakibatkan suatu pencemaran. Pencemaran yang diakibatkan oleh pembuangan limbah hasil produksi akan mempengaruhi kualitas ekosistem yang ada di sekitarnya, termasuk juga tercemarnya sumber air yang merupakan kebutuhan utama manusia.Untuk mencegah terjadinya pencemaran tersebut maka kegiatan penambangan perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan yaitu dari undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah, dan juga keputusan bupati sebagai kepala daerah. Temuan penelitian di lapangan menujukkan belum adanya keputusan bupati Wonogiri yang mengatur tentang pertambangan, sehingga operasional penambangan selama ini yang dipakai baru undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah.Adapun bentuk-bentuk penyimpangan yang ada yaitu para penambang tradisional di Desa Jendi Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri belum ada yang memiliki ijin penambangan, pembiaran tersebut oleh pemerintah berkaitan dengan aturan penambangan.Selain peraturan tersebut di atas juga perlu dibuat model kebijakan pengolahan pertambangan dengan memperhatikan aspek sosial dan kearifan lokal penduduk setempat atau penambang emas tradisional, sehingga tidak mengancam kelangsungan penambang dan pencemaran air bisa diminimalisir

Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Musik (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu)

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah kediaman pencipta lagu di Surakarta dan Yayasan Karya Cipta Indonesia kantor wilayah Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta di Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelanggaran hak cipta lagu, bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pencipta lagu, usaha-usaha yang dilakukan oleh Pencipta lagu agar hasil karyanya dapat dilindungi secara hukum, model perlindungan bagi pencipta lagu untuk ke depannya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan gambaran pelanggaran hak cipta di Indonesia itu sangat mengerikan dan luar biasa salah satunya di Kota Surakarta. Banyak pelanggar atau orang-orang yang menjual barang-barang bajakan secara terang- terangan di beberapa pinggir Jalan Raya Kota Surakarta dengan memanfaatkan perlindungan dari oknum aparat. Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pencipta lagu, berupa: perlindungan hukum dengan cara prefentif yaitu dengan cara melakukan pencegahan melalui mekanisme pendaftaran ciptaan dan perjanjian lisensi dan perlindungan hukum dengan cara represif yaitu dengan cara melakukan tuntutan melalui lembaga Peradilan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pencipta lagu agar hasil karyanya dapat dilindungi secara hukum selain dengan pendaftaran hak cipta, pencipta lagu melakukan perjanjian lisensi dengan produser musik maupun Lembaga Manajemen Kolektif sehingga karya pencipta lagu itu sudah memperoleh perlindungan hukum dengan terwujudnya Hak Eklusifnya pencipta lagu. Model perlindungan bagi pencipta lagu untuk ke depannya yaitu Pemerintah harus menyerdehanakan Lembaga Manajement Kolektif yang ada di Indonesia menjadi satu lembaga yang di dalamnya terdapat unsur pencipta lagu dan produser rekaman yang keberadaannya diakui oleh Negara, pemerintah ke depannya harus membuka kantor perwakilan pendaftaran Hak Cipta atau Sub Kantor Wilayah Ditjen HKI di daerah, Pemerintah melalui aparatur penegak hukumnya harus lebih gencar lagi dalam mengatasi pelanggaran Hak Cipta khususnya pembajakan dengan menangkap pengedar besar, Pemerintah harus sering mensosialisasikan Undang-undang Hak Cipta kepada masyarakat baik melalui melalui media cetak, media elektronik, diskusi atau ceramah di tingkat bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi

Komparasi Hukum Perijinan Pertambangan Di Indonesia Dalam Perspektif Welfare State

Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is interpreted as the right of control by the state over natural assets. The government, as the right hand of the state, from the central to regional levels, has a direct involvement in the management of natural resources. this includes mining affairs which are concurrent affairs in terms of regulating, managing scope and supervising scope. This study aims to describe the mining licensing arrangements in Indonesia as well as to compare the mining licensing laws in Indonesia from the perspective of self-regency. This research is a normative research. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques used library research. The method of analysis is done qualitatively. The results of research and discussion show that the mining licensing arrangement is in Law No.3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining (Minerba) and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and there are the difference in these two laws, in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, which shows that the entire licensing process is in the hands of the central government while the role of coordination is in the hands of local governments. Meanwhile, if Law number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal actually assigns additional authority to the regional government, namely in the form of authority to determine mining areas even before the permit is issued. So in this case Law No. 3 of 2020 concerning Mineral and Coal which is more dominant with the theory of the welfare state, where the concept of a welfare state previously required the expansion of state responsibility into community and market affairs

Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Perindustrian Terhadap Ketersediaan Lapangan Kerja (Studi Di Nguter, Sukoharjo)

Land conversion is a change of land function into other uses caused by factors that largely include to meet the needs of an increasing number of people and the demand for a better quality of life. Another advantage of the conversion of agricultural land into industrial land is creating new jobs for the population in need so as to support the economy of the community, but the conversion of agricultural land into industrial land resulting in reduced agricultural land so that the production of rice will also decrease in the future so the Government must keep control of land conversion permits

KEBIJAKAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN WONOGIRI

ABSTRAK Pelestarian hutan saat ini menjadi perhatian banyak negara termasuk Indonesia karena kondisi hutan dunia saat ini telah mengalami deforestasi yang memprihatinkan termasuk hutan di Indonesia, maka diperlukan kebijakan yang mendasar agar masalah kerusakan hutan dapat diatasi. Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah adalah dengan menerapkan paradigma pembangunan kehutanan yang berkelanjutan, yaitu bertumpu pada keseimbangan antar keberlanjutan fungsi ekonomi, ekologi dan sosial budaya dari pengelolaan sumber daya hutan yang tidak sentralistik dengan membangun kemandirian masyarakat padahal tidak semua kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah sesuai dengan situasi dan perkembangan daerah tersebut, selain itu untuk mencapai tujuan dari pada kebijakan kehutanan maka salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam melestarikan sumber daya hutan. Partisipasi mereka dalam pelestarian sangat penting mengingat bahwa mereka adalah penentu (subjek) dan sekaligus yang merasakan dampak kebijakan tersebut (objek), hal ini tidak terlepas dari budaya kearifan lokal masyarakat setempat, maka gagasan yang dapat dipertimbangkan untuk diimplementasikan adalah : pertama, melakukan Integrated Stakholders Management, meliputi Pemerintah, kelompok masyarakat, akademisi, LSM, atau pun pihak swasta; kedua, penguatan peningkatan kapasitas masyarakat setempat; ketiga, memperkuat kearifan lokal melalui karakteristik yang muncul dan adat kebiasaan yang terpelihara. Dengan demikan dapat diharapkan mampu menstimulasi seluruh elemen masyarakat dalam menjunjung tinggi kearifan lokal untuk memperkuat domain konservasi dalam kebijakan

Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Berbasis Keadilan Sosial Di Kota Yogyakarta

Kebijakan pemerintah dalam pelayanan kessehatan merupakan suatu hal yang sangat penting, terutama bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, yang menjadi peserta penerima bantuan iuran. Selama ini pelayanan kesehatan di Indonesia masih belum merata bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, sehingga sering terjadi ketidak adilan bahkan sampai pada perlakuan diskriminasi, yaitu pelayanan yang membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pemerintah dalam menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan orang tidak mampu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, data yang dipakai meliputi data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari objek penelitian dilapangan dengan cara observasi dan wawancara kepada Dinsos, Dinkes dan RS Pratama Kota Yogyakarta. Data lainnya yaitu data sekunder melalui studi pustaka, disini peneliti menganalisis UU sampai dengan Perpres. Hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis adalah: 1. Saat ini pemerintah Kota Yogyakarta dimana tempat penulis melakukan penelitian, telah berkategori Universal Health Coverage (UHC) dalam pelayanan kesehatan, dimana dengan adanya UHC ini mempermudah masyarakat Kota Yogyakarta untuk melakukan pendaftar baik yang mendaftar mandiri, maupun yang didaftarkan oleh pemerintah. 2. Pada tahun 2016 pemerintah Kota Yogyakarta telah membangun RS Pratama yang menggunakan konsep Rumah Sakit tanpa kelas, dimana semua masyarakat yang ingin berobat diperlakukan sama tanpa ada sekat dalam pemberian pelayanan. 3. Pemerintah Kota Yogyakarta setelah masuk dalam kategori Universal Health Coverage (UHC) telah menyiapkan anggaran yang cukup untuk menanggung semua pembiayaan kesehatan, dengan motto, masyarakat Kota Yogyakarta wajib memiliki jaminan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah, untuk tahun 2019 pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp.25.477.008.900., dana ini disiapkan untuk membayarkan klaim pembiayaan kesehatan masyarakat Kota Yogyakarta. dan di tahun 2020 ini pemerintah Kota Yogyakara menyiapkan anggaran sebesara Rp. 55.742.400.000 jumlah ini untuk mengantisipasi masyarakat yang akan berpindah segmen kepesertaan dari BPJS Kesehatan mandiri ke PBI JKN APBD. Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Pembiayaan, Keadilan Sosial Penerima Bantuan Iuran. Abstract Government policy in health services is a very important matter, especially for the poor and needy people, who are participants who receive contribution assistance. So far, health services in Indonesia are still not evenly distributed for the poor and underprivileged, so that there is often injustice and even discrimination, namely services that differentiate between rich and poor. The purpose of this study is to determine the extent of government policies in ensuring the financing of health services for the poor and needy. The research method used is juridical empirical, the data used includes primary data, namely data obtained directly from the object of research in the field by means of observation and interviews with the Dinsos, Health Office and Pratama Hospital Yogyakarta City. Other data is secondary data through literature studies, where researchers analyze laws up to the Presidential Decree. The results of the research found by the authors are: 1. Currently, the government of Yogyakarta City, where the author conducted the research, has been categorized as Universal Health Coverage (UHC) in health services, where the existence of UHC makes it easier for the people of Yogyakarta City to register both independently, or those registered by the government. 2. In 2016 the Yogyakarta City government built a Pratama Hospital using the concept of a classless hospital, where all people who want to seek treatment are treated the same without any restrictions in providing services. 3. The Yogyakarta City Government after being included in thecategory Universal Health Coverage (UHC)has prepared a sufficient budget to cover all health financing, with the motto, the people of Yogyakarta City are required to have health insurance that is covered by the government, for 2019 the government prepares a budget of Rp. 25,477,008,900., These funds are prepared to pay claims for public health financing in Yogyakarta City. and in 2020 the city government of Yogyakarta prepares a budget of Rp. 55,742,400,000 this amount is to anticipate the community who will move the membership segment from BPJS Health independently to PBI JKN APBD. Keywords: Government Policy, Financing, Social Justice for Contribution Aid Recipients

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Urusan Konkuren Bidang Pelayanan Dasar (Studi Kasus Di Kota Serang)

The opportunity for the regions to carry out regional autonomy is a strong desire from the community to form a new autonomous region in Banten Province, namely the formation of Serang City based on Law Number 32 of 2007 concerning the Establishment of Serang City in Banten Province. The authority that has been given to the City of Serang based on the law as well as the area with the status of the Capital of the Province of Banten has not shown any progress and has not been very proud, this is agreed by Hasan Basri as Deputy Chair of the Serang City DPRD 2019-2024 who said "It is not ideal to be called being the capital city of Banten province, even mentioning that this area is still not commensurate with the capital city of other provinces in Indonesia”. The research method used in writing this thesis uses a normative juridical and sociological juridical research typology through a statutory approach to the specification of analytical descriptive research based on qualitative data. This study uses a purposive sampling technique because it is more focused and knows more about the problem to be studied. The study specifically discusses the fields of education, health, and social affairs in Serang City with purposive sampling technique, where the data held will be more valid because they have interviewed the Heads of the Education Office, Health Office, and Social Service, coupled with taking data sources from these agencies who have processed and responsible. The results of the study explained that education, health, and social services in Serang City had not been implemented properly, as reflected in the achievement of the Human Development Index (HDI) which was formed by three basic dimensions, namely the health dimension (as illustrated by the Life Expectancy Rate), the education dimension (as illustrated by the Life Expectancy Rate). Average Years of Schooling, School Expectation Rates), and economic dimensions (Percapita Expenditure/Purchasing Power) are not yet encouraging. Although every year the HDI value of Serang City continues to increase from 2016 of 71.09, increasing to 72.16 in 2020, this achievement is still lagging behind several districts/cities in Banten Province or even lower than the average HDI of Banten Province. in 2020 which amounted to 72.45. Furthermore, the factors that influence the implementation of the Implementation of Compulsory Concurrent Affairs in Special Basic Services for Education, Health, and Social Affairs in Serang City are: a. Politics of law; b. Regional government financial performance conditions; and c. regional head leadership in leading and innovation from the region. The advice given by the author in this study is that the Serang City Government must work harder, innovate, explore, and evaluate the existence of potential and sources of regional revenue so that they do not depend on central aid funds and can improve the welfare of the people in Serang City

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Studi tentang Kesadaran Hukum Peredaran Daging Sapi di Kabupaten Boyolali

Research aimed at describing and explaining public legal awareness of beef distribution, causes of law enforcement to ensure the health of beef cattle is not working, legal protection for beef consumers through law enforcement efforts in beef distribution in Boyolali Regency is based on the non-approach method qualitative doctrinal. Therefore, in this study, it is more focused on primary data collected by interviews and observations and supported by secondary data collected by library research. Data that has been processed for further qualitative analysis. Based on the results of the study it was found that legal protection related to healthy and safe meat distribution in Boyolali District has not been going well or in accordance with statutory provisions, evidenced by the large number of violations regarding the provisions in the management of laughterhouses carried out by business actors causing potential circulation beef which is unrealthy and safe, this is influenced by the legal awareness of the community in Bouyolali Regency namely the legal knowledge factor, legal understanding, even though it is supported by legal attitude factors and good legal behavior patterns

Model Pertanggungjawaban Hukum Dana Bantuan Orang Tua Murid Pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) (Studi Kasus SMP N RSBI Di Kabupaten Boyolali)

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana model pertanggungjawaban hukum bagi pengelolaan anggaran yang bersumber dari orang tua murid, pada satuan pendidikan dasar SMP Negeri, yang seharusnya sesuai dengan ketentuan dibebankan kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Adapun lokus penelitian ditujukan kepada SMPN RSBI, disebabkan karena SMPN RSBI adalah satuan pendidikan dasar yang masih diperkenankan untuk menarik iuran dari orang tua murid. Permasalahan mendasar adalah bahwa SMPN merupakan bagian dari organisasi pemerintah daerah yang mendasarkan legalitas pengelolaan anggaran pada penetapan Perda, tidak terkecuali dengan dana dari orang tua murid. Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan tiga hal, yaitu (1) bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban hukum bagi pengelolaan anggaran yang bersumber dari orang tua murid di SMPN RSBI, (2) Bagaimana kesesuaian pertanggungjawaban hukum tersebut dengan ketentuan normatif UU otonomi daerah, UU sisdiknas, dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, (3) apabila terdapat ketidaksesuaian bagaimana merumuskan model pertangungjawaban hukum sehingga aplikatif dan sesuai dengan ketentuan. Penelitian ini dilakukan di dua lokasi yaitu SMPN 1 Boyolali dan SMPN 2 Boyolali yang merupakan SMPN RSBI, dengan teknik pengambilan data menggunakan data primer dan wawancara. Penelitian menggunakan teknik analisa diskriptif dan prediktif, diskriptif untuk menggambarkan kondisi empiris, prediktif untuk meramalkan model pertangungjawaban hukum. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa (1) Belum adanya standar baku dalam pengaturan pengelolaan keuangan yang bersumber dari orang tua murid, yang ditetapkan di tingkat Kabupaten, (2) pengelolaan dana yang bersumber dari orang tua murid melalui APBS yang dipergunakan secara langsung tidak memiliki kesesuaian dengan aturan UU Otonomi daerah, dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, (3) model pertanggungjawaban hukum yang dirumuskan adalah model pengelolaan keuangan di satu pintu melalui penetapan Perda APBD dan pertanggungjawaban APBD oleh Bupati, yang didasarkan pada pelibatan pasrtisipasi orang tua murid baik langsung maupun melalui komite, dalam tahapan perencanaa

Penggunaan Dna Pada Proses Kloning Embrio Manusia Dalam Perspektif Hukum

Penggunaan DNA pada cloning embrio manusia adalah penemuan besar sepanjang masa, namun masalah penggunaan DNA pada proses cloningembrio, merupakan masalah yang rumit, karena DNA bisa diambil dari siapa saja yang diinginkan. yang bisa membuat permasalahan bagi silsilah keturunannya kelak. Anak siapa? Keturunan siapa ? hingga mempersulit dalam pembuatan akte kelahiran, hak waris,sehingga dapat mengacaukan hukum yang telah berlaku. Dengan metode yang hampir sama dengan bayitabung, cloning menggunakan sel selain sperma. Sel ini yang berisi informasi DNA dari makhluk yang lain, kemudian hasilnya juga dimasukkan kembali ke induknya. Sehingga menciptakan anak tanpa membutuhkan laki-laki,tanpa perkawinan juga. Kloning Manusia diciptakan untuk alasan memperbaiki keturunan; biar lebih cerdas, rupawan lebih sehat, lebih kuat dan menyamai dari DNA yang di cloning tersebut. Kloning embrio dengan mengambil DNA orang lain adalah bentuk intervensi dari penciptaan Allah, padahal Allah adalah Sang Pencipta yang maha sempurna. Apakah ini termasuk mempermainkan Ciptaan Allah ?Bagaimana Hukum Islam memberikan fatwa hukum pada penggunaan DNA untuk cloning embrio manusia dan bagaimana tinjauan dari Hukum yang berlaku di Indonesia yang hingga sekarang belum tegas terhadap banyak permasalahan rekayasa genetik