Model Perlindungan Hukum Pasar Tradisional(Studi Konflik Pasar Tradisional dan Pasar Modern Di Kota Surakarta)

This research aims to determine 1) implementation of the policy of legal protection of traditional market in the city of Surakarta, (2) the causes of the occurrence of conflicts of traditional markets and modern market in Surakarta and (3) a model of conflict resolution and modern market, traditional market in the city of Surakarta. This research use sociological methods of juridical approach with a population research in the form of a traditional market in the city of 44. Sampling technique used was purposive sampling using a sample of 17 traditional markets based on the class market with sub populations have a homogeneous typology. the results of this research are (1) the implementation of legal protection existing in the traditional market town of Surakarta, among others, preventive, repressive legal protection, and functional, (2) the causes of the conflict between modern and traditional market market in Surakarta causes in juridis normative and sociological, (3) to resolve conflicts can be categorized preventive and repressive. Outline of conflict prevention efforts that occur at traditional markets is in the form of regulatory aspects and aspects of implementation, so that the existence of a model of legal protection and the strengthening of traditional market in Surakarta city could run well key words: model , legal protection, the traditional marke

Tinjauan Hukum Dalam Pendaftaran Tanah Hibah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar yuridis perlunya persetujuan anak lain dalam pemberian hibah dan untuk mengetahui akibat hukumnya seandainya hibah tetap dilaksanakan tanpa persetujuan anak lain yang tidak menerima hibah di BPN khususnya di Badan Pertanahan Nasional Surakarta. Metode penulisan yang digunakan adalah normatif, karena yang diteliti adalah aspek hukum dalam pendaftaran tanah hibah menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskripstif karena dimaksudkan untuk menjelaskan data secara mendalam dan detail. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data sekunder dan primer. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 2 tahap yaitu pengumpulan data sekunder dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan dokumentasi dan pengumpulan data primer melalui metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsipnya dalam pemberian hibah antara orang tua ke salah satu anaknya tidak diperlukan adanya persetujuan anak lain yang tidak mendapatkan hibah tersebut. Karena orang tua bebas untuk melakukan perbuatan hukum berupa apapun juga terhadap harta kekayaannya, termasuk memberikan hibah kepada salah satu anaknya. Namun pemberian hibah dapat berkaitan dengan masalah perwarisan dan masalah lainnya. Untuk mencegah tuntutan dari anak lain yang tidak menerima hibah dari orang tuanya di kemudian hari, dalam praktek selalu disyaratkan adanya surat persetujuan dari anak-anak kandung yang tidak mendapatkan hiba

Tinjauan Yuridis Fungsi Dan Kedudukan Circular Resolution Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dalam Penjaminan Asset Perusahaan

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan tanpa pemanggilan terlebih dahulu adalah sah dan keputusannya mempunyai kekuatan mengikat. Kekuatan mengikat tersebut sama persis dengan keputusan RUPS yang dilakukan dengan pemanggilan yang sesuai dengan aturan dalam Undang-undang. Agar mempunyai kekuatan mengikat RUPS yang dilakukan tanpa pemanggilan harus dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan keputusan harus disetujui dengan suara bulat. Apabila pelaksanaan RUPS tidak didahului dengan pemanggilan dan tidak dihadiri oleh seluruh pemegang saham, maka RUPS tidak dapat dilaksanakan. Tidak semua penjaminan asset perseroan harus mendapatkan persetujuan dari RUPS, RUPS hanya dibutuhkan apabila asset perseroan yang dijaminkan sama dengan atau lebih besar dari 50% total asset perseroan baik dalam satu transaksi maupun akumulasi dari total asset perseroan. Circular resolution adalah pengganti pelaksanaan RUPS dengan cara konvensional maupun dengan telekonfrensi. Kekuatan mengikat dari keputusan yang diambil sama dengan RUPS. Agar keputusan yang diambil dalam circular resolution mempunyai kekuatan mengikat surat edaran harus ditandatangai oleh seluruh pemegang saham. Tandatangan tersebut merupakan bukti persetujuan seluruh pemegang saham terhadap agenda yang termuat dalam surat edaran. Apabila surat edaran tidak ditandatangani oleh seluruh pemegang saham, maka keputusan yang ada tidak mempunyai kekuatan mengikat. Circular resolution dapat digunakan untuk pengganti pelaksanaan RUPS secara konvensional, namun tidak dapat digunakan sebagai pengganti RUPS yang mempunyai mata acara untuk mengalihkan asset perseroan serta menjaminkan sebagian besar asset perseroan

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Kontraktual Dan Non Kontraktual Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Di Kabupaten Karanganyar

This research aims to know the implementation of the credit agreement is contractual and non contractual warranty certificate of property rights, to know the problems that arise in a credit agreement are contractual and non contractual warranty certificate warranty certificate with proprietary ownership rights, and knowing the legal protection for the parties in the agreement contractual and non contractual warranty certificate of property rights. Research methods used are empirical juridical with the kind of descriptive research. The source of primary data consists of data that is the result of interviews and secondary data is data that is the primary law, secondary and tertiary. Method of data collection with the study of librarianship, interview and observation, further data were analyzed qualitatively. Method of data collection with the study of librarianship, interview and observation, further data were analyzed qualitatively. The results showed that the implementation of credit agreement contractual warranty certificate of property is in compliance with the legislation, while a credit agreement are non contractual warranty certificate of property rights could be made only on the basis of trust between both parties. Legal protection proportionate to the parties, namely the existence of preventive or repressive good protection. As for the problems arising due to the credit agreement is a tort, such as a debtor does not pay the loan on time and bad credit

Tinjauan Yuridis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta)

After the enactment of Law Number 41 of 2004 concerning Endowments. A financial product was initiated in the form of a shari'ah life insurance policy. This product is an alternative to representation. Endowments Insurance policy is to partially accept the value if the insurance policy that has been held has been disbursed. The National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) has issued a fatwa regarding endowments for insurance benefits. Fatwa Number 106 of 2016 concerning Endowments Insurance Benefits and Benefits of Investment in Sharia Life Insurance by DSN-MUI allows endowments of insurance benefits and investment benefits in sharia life insurance if in accordance with the terms and conditions contained in the fatwa. This study aims to determine the mechanism of the will of the soul assumption endowment at Al-Azhar. As a legal basis as a waqf object, legislation is used after the enactment of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf and fatwa of the Indonesian Sharia Council (DSN-MUI) Number 106 of 2016 concerning Endowments for Insurance Benefits and Investment Benefits in Sharia Life Insurance, and forms ideal legal arrangement in the will of the shariah life insurance policy. In analyzing this subject matter, the author uses descriptive methods. This research concludes that the mechanism of Al Azhar Waqf Institution is in accordance with applicable regulations. After the enactment of Law Number 41 Year 2004 concerning DSN-MUI Waqf and fatwa Number 106 of 2016 concerning Endowments Insurance Benefits and Benefits of Investment in Sharia Life Insurance. Endowments for halal / mubah / sharia life insurance companies may be used as waqf objects. The ability of testamentary shari'a life insurance policies from sharia life insurance companies to become objects of waqf needs further regulation regarding the definition of waqf, types of waqf, productive management of waqf land assets, Nazir professionalism, availability of waqf data base, networking of empowerment and development of waqf development , so as to provide legal certainty to the community and the waqf is still valid

Penegakan Hukum Sengketa Lingkungan PT Rayon Utama Makmur di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

Activities within RUM Sukoharjo Inc. produce industrial waste of air pollution, which is odor released by factory waste and liquid waste into the rivers. The company is not able to manage the industrial residues so that the waste from the factory brings impact to the health of residents and the environment, thus, ultimately triggers protests from affected residents. This article aims to explain the model of law enforcement in resolving environmental disputes at RUM Inc. as well as exploring the ideal concept of resolving environmental disputes at PT RUM.. Administrative law enforcement has been performed with the issuance of a District Decree which has discontinued the operations of RUM Inc. temporarily. In addition, there has also been criminal law enforcement against citizens who strive for legal protection for environmental conditions. Nonetheless, entire law enforcement on RUM Inc. disputes is still ineffective due to its inability to prevent and control water or air pollution. The punitive administrative sanctions have become the best option to resolve RUM Inc. disputes. If administrative sanctions are not sufficient to stop pollution, then the step to file a lawsuit through the State Administrative Court with demands that the environmental permit be revoked can be the next main optio

Model Tentang Kemandirian Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

The enactment article of 9 point a, law number 10 year 2016 states “Duties and Authority General Election Commissions in the conduct of elections of governors, regents and mayors include: (a) Establishing and arrange General Election Commission rules and technical guidelines for each stage of the election after consultation with the House of Representatives and the Government in the forum of a hearing decision will be binding”, shows the involvement of the executive and the legislative is so central and decisive in authority of the General Election Commissions in drafting and establishing rules and technical guidelines for each stage. Such provisions could potentially threaten the independence of the Commission on Elections as an independent state agency. Research type used for this study is qualitative descriptive. This study uses an content analysis approach, the method of analysis is to explain material juridical legal events are researched and written on the basis of the use of primary data sourced from interviews and secondary data and also the comparative approach is done by using a comparative study of law. As for the results of this research are, results of the research is descriptive law that is the implementation of the independence of the Commission in accordance with act number 10 year 2016, test the independence of the Commission in accordance with act number 10 year 2016 if compared with the Constitution and the results of research conducted with qualitative analysis that models the independence of the Commission in accordance with act number 10 year 2016 and also uses comparative law in other countries

PENGAWASAN DPRD TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN WONOGIRI

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : (1) pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016, dan (2) konsep pengawasan DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Tipe penelitian ini dilakukan tergolong yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis. Objek penelitian adalah berupa lembaga, yaitu DPRD dan pemerintah kabupaten Wonogiri. Subjek penelitian adalah perwakilan anggota DPRD dan perwakilan dari pemerintah kabupaten Wonogiri. Hasil penelitian ini adalah 1) Pengawasan DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri terutama dilaksanakan oleh Komisi I. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh mencakup semua tahapan pemilihan Kepala Desa yaitu mulai tahap persiapan, tahap pencalonan, tahap pemungutan dan penghitungan suara, dan terakhir tahap penetapan Kepala Desa serta penggunaan anggaran. 2) Konsep pengawasan DPRD Kabupaten Wonogiri terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 mempunyai sifat menyeluruh dan luas maka dalam pelaksanaannya diperlukan prinsip - prinsip pengawasan yang dapat dipatuhi dan dijalankan yaitu: 1) Prinsip Pengawasan Objektif; dan 2) Prinsip Pengawasan Efisiensi. Konsep pengawasan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 dilakukan dengan dua cara yaitu: Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung. Kata kunci: Implementasi, Pengawasan, DPR

Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Studi Pertimbangan Hakim dalam memberikan Dispensasi Perkawinan di Peradilan Agama Se Ex Karesidenan Surakarta)

This study aims to analyze the issue sconcerning the background of the marriage dispensation application in Ex Karesidenan Surakarta, the formulation of the Regulation of Underage Marriage Dispensation and Judge's considerationanalysis in providing marriage dispensation withage, which purposeisuseful to know and understand the importance of underage marriage dispensation. This research uses research method with normative law approach with supplementary data of Judge of Ex Surakarta Residency specially about marriage dispensation, so that its research based on literature review primarily legislation which then combined with using serveifield as complete and accurate because through formal hearings. The results of this study indicate that the judges' considerations in the dispensation determination are classified into two, namely legal considerations and fairness considerations that live in the community. The legal consideration here means that when the judge imputes his determination must be in accordance with the arguments and legal evidencepresented, while the consideration of community just ice because often marriage is considered as an alternative solution for the settlement of social problems. Another judge's consideration is that to marry is the biological father of the child conceived. Keywords: Basis of Judge Consideration and Underage Marriage Dispensation

Konstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Kasus Perkara Perdata di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yogyakarta)

The purpose of this study is to find out the legal rules and forms of legal protection in Indonesia for the buyer of auction of Mortgage execution, to contribute to the idea of how an ideal model of legal protection for buyers of auction of Mortgage Execution. This type of research is done with non-doctrinal approach (socio legal research) that is conceptualized as empirical phenomenon observed in nature experience and doctrinal approach that is conceptualized as normative phenomenon with approach of inventory of positive law, found legal principle and doctrine, data used is data primary is the oral or written statement of the object of research and secondary (literature) which consists of primary, secondary and tertiary legal materials. Research has found results ie; (1) the buyer of Mortgage Execution Auction has not obtained the ideal legal protection and the fair sense of justice because there is still a possibility of denial, resistance and lawsuit. Another problem is the existence of constraints when the auction buyer will control the object of the auction. (2) The existence of legal protection construction in Indonesia for auction buyers in this case including auction of execution of Mortgage in the form of Vendu Reglement, Government Regulation, HIR, Minister of Finance Regulation, Jurisprudence of Supreme Court, Circular Letter of Supreme Court. The construction of the law above has in fact not been able to provide ideal legal protection and provide a sense of fairness of the auction buyer to enjoy his rights perfectly. The existing legal construction is still open, meaning it still gives the other party the opportunity to make a legal effort resulting in the auction buyer does not get his rights perfectly. (3) In the legal concept of "Buyers of auctions are buyers who are well-protected and therefore protected", the future needs to have a model with repair and complement existing legal constructs, namely: a) The existence of integration of auction law with other related regulations, b) Renewal of auction rules, among others, the existence of auction objects in clear and clean condition which is expected to reduce problems, c) Alternative dispute resolution,d) Consistency of Judges in deciding cases , d) Auction buyers are exempt from the litigant