ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR: 5/PDT/2018/PT.PBR TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERKAITAN DENGAN REKLAMASI LAHAN PASCATAMBANG

Abstract Case number 5/Pdt/2018/Pn.Pbr is evidence that there are still companies that do not carry out post-mining reclamation and the government does not carry out supervision in accordance with statutory regulations. PT Riau Bara Harum as the holder of IUP and IPPKH Limited Production Forest Areas in Riau left the mining area without doing any post-mining reclamation, making the judge in decision number 22/Pdt.G-LH/2016/Pn.Rgt decide PT Riau Bara Harum and the Ministry of Energy and Mineral Resources have violated the law and punished the Ministry of Energy and Mineral Resources for reclamation of the object of dispute. The Ministry of Energy and Mineral Resources then made an appeal to the High Court with case Number 5/Pdt/2018/Pt.PBR, in which the Panel of High Judges upheld Decision Number 22/Pdt.G-LH/2016/PN.Rgt. This research is a normative legal research, the approach used is the law, case and conception approach. The research was conducted with primary and secondary legal materials, and the collection of legal materials used literature study. The results of this study are to determine the judge's considerations and the legal consequences of the judge's considerations. Keywords: post-mining reclamation, supervision, coal mining &nbsp

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 2/PUU-XIX/2021 BAGI PENERIMA JAMINAN FIDUSIA (KREDITUR)

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-XIX/2021 merupakan putusan untuk memutus perkara jaminan fidusia. Semua keputusan peradilan harus membawa dampak hukum untuk berbagai pihak. Tujuan penelitian hukum untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 2/PUU-XIX/2021 dan akibat hukum terhadap penerima hak fidusia. Penelitian ini dilaksanakan dengan mempergunakan teknik normatif di mana data primer sebagai sumber informasi utama dan data sekunder digunakan sebagai data pendukung. Metode berfikir kualitatif digunakan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PMK No. 18/PUU-XVII/2019 dan PMK No. 2/PUU-XIX/2021 mengurangi perlindungan hak-hak kreditur. Pengurangan hak dapat diketahui karena pengertian cidera janji atau wanprestasi telah berubah, maka proses eksekusi tidak dapat segera dilakukan oleh kreditur sehingga mengganggu siklus ekonomi kreditur karena kedudukan obyek jaminan fidusia di tangan debitur dan membuka kemungkinan terjadinya perselisihan di antara para pihak debitur dan kreditur. Kedua, PMK No. 18/PUU-XVII/2019 dan PMK No. 2/PUU-XIX/2021 tidak mengatur mengenai kepastian hukum bagi kreditur mengenai tata cara pelaksanaan jaminan fidusia dan mempersulit kreditur untuk melaksanakan jaminan fidusia. Kemudian, adanya ketidakjelasan mengenai yang dijanjikan, yang memperlambat proses eksekusi objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, keputusan ini hanya menguntungkan satu pihak, yaitu debitur. Mahkamah Konstitusi harus mengambil keputusan yang menjamin keadilan bagi semua pihak. Mahkamah Konstitusi harus memahami putusan dan putusan dengan isi dan susunan kata yang jelas, agar tidak membedakan perbedaan. Kata Kunci: Eksekusi, Fidusia, Eksekutorial, Cidera Janj

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP HAK SERVITUUT AKIBAT AKSES JALAN YANG DITUTUP

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terugat kepada Faisal pada Putusan PN Tanjung Pati dengan Nomor Register 4/Pdt.G/2019/PN.Tjp adalah contoh dari suatu perbuatan melawan hukum. Hal tersebut disebabkan karena perbuatan para tergugat yang menutup akses jalan penggugat menuju ke tanah miliknya yang berada di belakang tanah milik para tergugat. Penutupan tersebut dilakukan secara sengaja dan mengakibatkan tanah milik penggugat menjadi berstatus enclave atau terisolir. Tidak ada akses jalan yang dapat digunakan untuk menuju ke tanah milik penggugat. Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunkaan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dimana pengumpulan bahan dilakukan proses analisis atas keterkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Tjp. Metode analisis atas bahan hukum yang terkumpul adalah dengan metode preskriptif dengan maksud memberikan gambaran secara jelas mengenai idealnya putusan perkara Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Tjp berdasarkan peraturan norma yang berlaku. Hasil penelitian dalam Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Tjp ini adalah, Hakim menyatakan bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum terhadap hak servituut yang bertentangan dengan Pasal 674 dan 675 KUHPerdata. Hak Servituut (Pengabdian Pekarangan) masih berlaku berdasarkan ketentuan Konversi Pasal I ayat (6) Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa Hak Servituut (Pengabdian Pekarangan) masih menjadi suatu hak. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1729 K/Sip/1976 membuktikan Hak Servituut (Pengabdian Pekarangan) masih berlaku di Indonesia karena dikeluarkan setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MA NOMOR 3180 K/PDT/2019 TENTANG JUAL BELI HARTA BERSAMA YANG BELUM DI BAGI DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS)

 Suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama apabila telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dalam pasal 36 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 92 KHI. Dalam praktiknya, seringkali terjadi jual beli dengan objek harta bersama tanpa adanya persetujuan dari mantan istri seperti  dalam Putusan MA Nomor 3180K/PDT/2019. Dalam sengketa, Deslina telah membeli objek jual beli dari M.Uzer yang tanpa sepengetahuannya objek jual beli tersebut dikuasai Herlina. Menurut Deslina, tindakan Herlina yang menguasai objek yang telah dibelinya merupakan perbuatan melawan hukum. Disisi lain, tindakan jual beli yang dilakukan oleh M.Uzer dengan Deslina dan pembuatan Akta Jual Beli yang dilakukan tanpa keterlibatan dan sepengetahuan Herlina atas objek jual beli yang masih menjadi harta bersama merupakan perbuatan melawan hukum.  Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui dan memahami pertimbangan Hakim Agung dan akibat hukum  Putusan MA Nomor 3180 K/PDT/2019 terkait  jual beli harta bersama yang belum di bagi setelah perceraian di hadapan PPATS . Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum  menggunakan metode preskriptif. Jual beli yang dilakukan oleh M.Uzer dengan Deslina merupakan perbuatan melawan hukum dan pembuatan Akta Jual Beli oleh PPATS  tanpa persetujuan merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan objek jual beli yang masih menjadi harta bersama maka berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 701K/PDT/1997, jual beli  menjadi tidak sah sehingga mengakibatkan Akta Jual Beli menjadi cacat hukum dan Sertifikat Hak Milik atas nama Deslina menjadi tidak berkekuatan hukum

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO. 695 / PDT / 2021 / PT SBY TENTANG PEMBATALAN PENETAPAN STATUS KEAHLIWARISAN ANAK KANDUNG TERHADAP SAUDARA ANGKAT PEWARIS

Praktek jual beli tanah umumnya didahului oleh Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dilakukan dihadapan notaris. Pada putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 695/Pdt/2021/Pt Sby terjadi sengketa atas sebidang tanah hasil jual beli berdasarkan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli lunas yang secara fisik tidak dapat dikuasai pembeli melainkan dikuasai dan dikelola oleh ahli waris penjual berdasarkan putusan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 605/Pdt.P/2017/Pn Sby. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio decidendi yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menentukan fakta materiil dan memutus perkara ini. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, kemudian bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum, jurnal penelitian hukum, skripsi, dan dokumen lain yang menjadi fakta materiil yang relevan dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli memiliki Akta PPJB lunas yang dibuat dihadapan notaris. Hal itu tidak mengesampingkan kewajiban pembeli untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) dihadapan PPAT, namun dalam PPJB lunas tersebut terdapat klausula menjual dimana pembeli dapat bertindak sebagai penjual apabila dalam proses pembuatan AJB pihak penjual tidak dapat hadir, sakit ataupun meninggal dunia. Hal tersebut menegaskan bahwa pembeli memiliki alas hak yang jelas atas sebidang tanah tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 605/Pdt.P/2017/Pn Sby karena mengandung konten yang dilarang serta bertentangan dengan Buku Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) edisi 2007

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 MENGENAI BATAS USIA PERKAWINAN TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK DAN/ATAU PEREMPUAN

Abstrak Ketentuan batas usia perkawinan diatur pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Batas usia Perkawinan merupakan salah satu bentuk kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang dibuat pemerintah dan tujuannya untuk menghindarkan terjadinya perkawinan anak serta menekan angka kelahiran maka diberikan batas usia minimal untuk kawin. Namun, ketentuan a quo menimbulkan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi yang dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Berdasarkan pertimbamgan hakim konstitusi yang diputus pada pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 permohonan pemohon sepanjang dengan Pasal 7 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ratio decidendi dari Putusan Mahkamah Konstirusi Nomor 22/PUU-XV/2017 terkait batas usia perkawinan terhadap pemenuhan hak anak dan/atau perempuan, serta untuk menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya putusan a quo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan teknik argumentatif dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa batas usia perkawinan bagi perempuan telah memberikan peluang terjadinya perkawinan usia anak dikarenakan batas usia minimal bagi perempuan yang berada dibawah batas usia anak. Hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya hak anak dan/atau perempuan serta menimbulkan berbagai kerugian yang akan dialaminya. Suatu perkawinan yang ideal haruslah ditinjau dari berbagai aspek sehingga batas usia minimal perkawinan haruslah mengakomodirnya supaya tidak terjadi diskriminasi atau tidak terpenuhinya hak anak dan/atau perempuan. Kata Kunci : Pemenuhan Hak, Anak, Perempuan Abstract The age limit for marriages is regulated in Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Marriage age limit is a form of open legal policy made by the government and the purpose to reduce the children marriage also minimization birth rate. However, the stipulated a quo regulation caused a review in the Constitutional Court because it was considered to be contrary to Article 27 paragraph 1 of the UUD NRI 1945. Based on the considerations of constitutional justices No 22/PUU-XV/2017 petitioners' petition with Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is valid according law. The purpose of this study was to analyze the ratio of the Constitutional Court Ruling Number 22 / PUU-XV / 2017 related to the age limit of marriage to fulfill the rights of children and / or women, and to analyze the law arising from the possibility of the a quo ruling. This research is a normative juridical study using permits, invitations, and concepts. Types of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The collection of legal materials used is the literature study of legal materials. Legal material analysis technique is carried out using argumentative techniques by providing arguments for the results of research conducted Based on the results of the discussion, it can be concluded that the marriage age limit for women has provided opportunities for child marriage due to the minimum age of marriage under the age of the child. This causes the non-fulfillment of the rights of children and / or women and causes various losses that will be experienced. An ideal marriage must be viewed from various aspects so that the minimum marriage limit must be accommodated, there is no need to be done or the rights of children and / or women are not fulfilled. Keywords: Fulfillment of Rights, Children, Wome

TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS TANAH NEGARA BEKAS AGRARISCH EIGENDOM DI DESA DEPOK KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG

Tinjauan Yuridis tentang Perbuatan Melawan Hukum Atas Tanah Negara Bekas Agrarisch Eigendom Di Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang (Studi Putusan No. 619/Pdt/2019 PT SMG) untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor : 619/PDT/2019/PT SMG tentang Perbuatan Melawan Hukum atas Tanah Negara Bekas Agrarisch Eigendom dan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum majelis hakim banding mengadili putusan Nomor 619/PDT/2019/PT SMG membatalkan putusan pengadilan Negeri Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Btg. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan penelitian hukum normative, Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menganalisis putusan terlebih dahulu, dilanjutkan dengan mencari asas – asas, undang – undang, peraturan – peraturan dan juga studi kepustakaan yang terkait dengan perbuatan melawan hukum atas tanah negara bekas Agrarisch Eigendom. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 619/PDT/2019/PT SMG tentang Perbuatan Melawan Hukum atas Tanah Negara Bekas Agrarisch Eigendom mengacu pada peraturan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Keputusan Mahkamah Agung: Hakim dapat mempertimbangkan putusan sebelumnya yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung terkait dengan masalah pertanahan dan perbuatan melawan hukum. Akibat hukum majelis hakim dalam putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Btg tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dilaksanakan. Pengadilan tinggi memberikan peringatan kepada Pengadilan Negeri untuk tidak menangani kasus yang seperti ini, karena hal tersebut wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara

“Permasalahan Penggunaan Gadget Pada Tumbuh Kembang Anak Usia Dini di Masa Pandemi COVID-19

Gadget saat ini tidak bisa dipisahkan lagi dari kehidupan masyarakat untuk menjalani kesehariannya. Penggunaan gadget bahkan juga sudah mulai mempengaruhi anak-anak. Padahal, sebagian orangtua mungkin sudah menyadari tentang dampak maupun bahaya gadget bagi anak. Beragam dampak keranjingan gadget, nyatanya berpengaruh langsung pada mental dan perkembangan anak, hingga anak beranjak dewasa.                 Untuk mengurangi kecanduan gadget pada anak, terutama selama pandemi  covid-19 ini, ada beberapa hal yang bisa dilakukan orang tua, yakni:                   1)  Seimbangkan dengan Aktivitas Lain                                                            2)  Pilih Program Pendidikan yang Bermutu                                                        3)  Usahakan Orang Tua Ikut Menonton                                                            4)   Gunakan Gadget untuk Terhubung dengan Saudara dan Teman                    5) Seimbangkan dengan Aktivitas LainOrang tua harus benar-benar ekstra sabar dan telaten dalam menerapkan hal ini dan juga dengan contoh teladan yang baik dari orang tua. Segala sesuatu yang baik haruslah bermula dari orang tua. Pandemi covid-19 ini juga tidak hanya berpengaruh terhadap anakanak, tetapi juga orang tua

Analisis Yuridis Putusan Nomor: 225/Pdt.G/2017/PN.Mks tentang Gugatan Illusoir pada Perkara Jual Beli Hak Milik atas Tanah di Bawah Tangan

Abstrak Permasalahan pada skripsi ini adalah mengenai adanya putusan nomor 225/Pdt.G/2017/PN.Mks yang memenangkan penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, namun gugatan tersebut menjadi sia-sia karena tidak mewakili kepentingan penggugat untuk mendapatkan akta jual beli dan melakukan balik nama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim tentang hukumnya pada putusan nomor 225/Pdt.G/2017/PN.Mks dan akibat hukum dari adanya gugatan yang sia-sia (illusoir) pada perkara ini. Kemudian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sumber bahan penelitian hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, serta sumber bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal hukum dan lain-lain. Sumber bahan penelitian hukum tersebut dikumpulkan dengan mencari bahan-bahan hukum yang terkait dengan perkara ini, kemudian di analisis dengan menggunakan bahan hukum yang ada untuk ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diteliti. Kata Kunci: Putusan, Gugatan yang Sia-Sia (Illusoir), Jual Beli Hak Milik Atas Tanah, Perbuatan Melawan Hukum. Abstract The problem in this thesis is about the existence of decision number 225 / Pdt.G / 2017 / PN.Mks which won the plaintiff as the rightful owner of the object land of the dispute, but the claim was in vain because it did not represent the plaintiffs interest in obtaining a sale and purchase deed do behind the name. The purpose of this study is to analyze the judges consideration of the law in the decision number 225 / Pdt.G / 2017 / PN.Mks and the legal consequences of the existence of a vain claim (illusoir) in this case. Then, the research method used in this study is a normative juridical method using a legal approach and a conceptual approach. The research was carried out by using the sources of legal research materials used, namely primary sources of legal material consisting of laws and judgments and judgments, as well as sources of secondary legal material consisting of books, legal journals and others. The source of the legal research material was collected by searching for legal materials related to this case, then analyzed using existing legal materials to draw conclusions to answer the problems studied. Key Words: Decision, Vain Claims (Illusoir), Sale and Purchase of Land Rights, Illegal Acts

Sejarah Pendidikan Islam di Pesantren Nuhiyah Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar (Tinjauan Segi Kelembagaan)

Hasil penelitian sejarah pendidikan Islam di pesantren Nuhiyah, membuktikan pendidikan Islam tradisional muncul di Desa Pambusuang menyebar ke wilayah persekutuan kerajaan Mandar Pitu Ulunna Salu dan Pitu Ba’bana Binanga. Saat raja Balanipa ke-IV Kanna I Pattang Daetta Tommuane yang pertama kali memeluk Islam di Tanah Mandar muncullah sistem pendidikan Islam tradisional mokking patappulo (puluhan santri tinggal bermalam belajar Islam). Terbentuknya kurikulum tradisional dengan model sorogan dan halakah menjadi instrumen penting dalam kemajuan pendidikan hingga berdirinya pondok pesantren Nuhiyah Pambusuang. Mengkombinasikan kurikulum Nasional dengan Kurikulum tradisional adalah model pengembangan pendidikan agama Islam di Pambusuang saat in