Model Kebijakan Pengolahan Pertambangan Emas Tradisional Di Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri

Hidup sejahtera merupakan hak setiap orang, untuk mewujudkan itu maka dibutuhkan suatu usaha di antaranya melakukan penambangan. Penambangan yang dilakukan tanpa memperhatikan aspek lingkungan akan mengakibatkan suatu pencemaran. Pencemaran yang diakibatkan oleh pembuangan limbah hasil produksi akan mempengaruhi kualitas ekosistem yang ada di sekitarnya, termasuk juga tercemarnya sumber air yang merupakan kebutuhan utama manusia.Untuk mencegah terjadinya pencemaran tersebut maka kegiatan penambangan perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan yaitu dari undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah, dan juga keputusan bupati sebagai kepala daerah. Temuan penelitian di lapangan menujukkan belum adanya keputusan bupati Wonogiri yang mengatur tentang pertambangan, sehingga operasional penambangan selama ini yang dipakai baru undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah.Adapun bentuk-bentuk penyimpangan yang ada yaitu para penambang tradisional di Desa Jendi Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri belum ada yang memiliki ijin penambangan, pembiaran tersebut oleh pemerintah berkaitan dengan aturan penambangan.Selain peraturan tersebut di atas juga perlu dibuat model kebijakan pengolahan pertambangan dengan memperhatikan aspek sosial dan kearifan lokal penduduk setempat atau penambang emas tradisional, sehingga tidak mengancam kelangsungan penambang dan pencemaran air bisa diminimalisir

Komparasi Hukum Perijinan Pertambangan Di Indonesia Dalam Perspektif Welfare State

Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is interpreted as the right of control by the state over natural assets. The government, as the right hand of the state, from the central to regional levels, has a direct involvement in the management of natural resources. this includes mining affairs which are concurrent affairs in terms of regulating, managing scope and supervising scope. This study aims to describe the mining licensing arrangements in Indonesia as well as to compare the mining licensing laws in Indonesia from the perspective of self-regency. This research is a normative research. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques used library research. The method of analysis is done qualitatively. The results of research and discussion show that the mining licensing arrangement is in Law No.3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining (Minerba) and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and there are the difference in these two laws, in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, which shows that the entire licensing process is in the hands of the central government while the role of coordination is in the hands of local governments. Meanwhile, if Law number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal actually assigns additional authority to the regional government, namely in the form of authority to determine mining areas even before the permit is issued. So in this case Law No. 3 of 2020 concerning Mineral and Coal which is more dominant with the theory of the welfare state, where the concept of a welfare state previously required the expansion of state responsibility into community and market affairs

Pelaksanaan Perizinan Pedagang Eceran Obat Di Kota Surakarta

Izin pedagang eceran obat merupakan suatu bentuk keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Setiap orang atau badan yang menyimpan dan menjual obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas secara eceran di tempat tertentu harus mempunyai izin pedagang eceran obat. Dalam negara hukum setiap tindakan dari badan atau pejabat tata usaha negara harus berdasarkan pada hukum dan untuk menjamin terciptanya kesejahteraan dan tegaknya hukum yang mengatur perizinan pedagang eceran obat maka diperlukan adanya penegakan hukum sebagai usaha untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya dan mengawasi pelaksanaannya serta apabila terjadi pelanggaran maka untuk memulihkannya adalah dengan penegakan hukum. Dalam perkembangannya, pandangan terhadap penjualan obat secara eceran atau dalam jumlah tertentu dianggap biasa dan tidak harus memerlukan izin. Akan tetapi tidak ada batasan yang diberikan oleh hukum dalam menjual obat secara eceran ini tidak memerlukan izin. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perizinan pedagang eceran obat dan juga untuk mengetahui secara jelas mengenai hambatan dalam pelaksanaan perizinan pedagang eceran obat di Kota Surakarta, yakni dalam hal ini agar dapat diketahui apakah pelaksanaan perizinan pedagang eceran obat telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku

Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Berbasis Keadilan Sosial Di Kota Yogyakarta

Kebijakan pemerintah dalam pelayanan kessehatan merupakan suatu hal yang sangat penting, terutama bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, yang menjadi peserta penerima bantuan iuran. Selama ini pelayanan kesehatan di Indonesia masih belum merata bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, sehingga sering terjadi ketidak adilan bahkan sampai pada perlakuan diskriminasi, yaitu pelayanan yang membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pemerintah dalam menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan orang tidak mampu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, data yang dipakai meliputi data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari objek penelitian dilapangan dengan cara observasi dan wawancara kepada Dinsos, Dinkes dan RS Pratama Kota Yogyakarta. Data lainnya yaitu data sekunder melalui studi pustaka, disini peneliti menganalisis UU sampai dengan Perpres. Hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis adalah: 1. Saat ini pemerintah Kota Yogyakarta dimana tempat penulis melakukan penelitian, telah berkategori Universal Health Coverage (UHC) dalam pelayanan kesehatan, dimana dengan adanya UHC ini mempermudah masyarakat Kota Yogyakarta untuk melakukan pendaftar baik yang mendaftar mandiri, maupun yang didaftarkan oleh pemerintah. 2. Pada tahun 2016 pemerintah Kota Yogyakarta telah membangun RS Pratama yang menggunakan konsep Rumah Sakit tanpa kelas, dimana semua masyarakat yang ingin berobat diperlakukan sama tanpa ada sekat dalam pemberian pelayanan. 3. Pemerintah Kota Yogyakarta setelah masuk dalam kategori Universal Health Coverage (UHC) telah menyiapkan anggaran yang cukup untuk menanggung semua pembiayaan kesehatan, dengan motto, masyarakat Kota Yogyakarta wajib memiliki jaminan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah, untuk tahun 2019 pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp.25.477.008.900., dana ini disiapkan untuk membayarkan klaim pembiayaan kesehatan masyarakat Kota Yogyakarta. dan di tahun 2020 ini pemerintah Kota Yogyakara menyiapkan anggaran sebesara Rp. 55.742.400.000 jumlah ini untuk mengantisipasi masyarakat yang akan berpindah segmen kepesertaan dari BPJS Kesehatan mandiri ke PBI JKN APBD. Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Pembiayaan, Keadilan Sosial Penerima Bantuan Iuran. Abstract Government policy in health services is a very important matter, especially for the poor and needy people, who are participants who receive contribution assistance. So far, health services in Indonesia are still not evenly distributed for the poor and underprivileged, so that there is often injustice and even discrimination, namely services that differentiate between rich and poor. The purpose of this study is to determine the extent of government policies in ensuring the financing of health services for the poor and needy. The research method used is juridical empirical, the data used includes primary data, namely data obtained directly from the object of research in the field by means of observation and interviews with the Dinsos, Health Office and Pratama Hospital Yogyakarta City. Other data is secondary data through literature studies, where researchers analyze laws up to the Presidential Decree. The results of the research found by the authors are: 1. Currently, the government of Yogyakarta City, where the author conducted the research, has been categorized as Universal Health Coverage (UHC) in health services, where the existence of UHC makes it easier for the people of Yogyakarta City to register both independently, or those registered by the government. 2. In 2016 the Yogyakarta City government built a Pratama Hospital using the concept of a classless hospital, where all people who want to seek treatment are treated the same without any restrictions in providing services. 3. The Yogyakarta City Government after being included in thecategory Universal Health Coverage (UHC)has prepared a sufficient budget to cover all health financing, with the motto, the people of Yogyakarta City are required to have health insurance that is covered by the government, for 2019 the government prepares a budget of Rp. 25,477,008,900., These funds are prepared to pay claims for public health financing in Yogyakarta City. and in 2020 the city government of Yogyakarta prepares a budget of Rp. 55,742,400,000 this amount is to anticipate the community who will move the membership segment from BPJS Health independently to PBI JKN APBD. Keywords: Government Policy, Financing, Social Justice for Contribution Aid Recipients

KEBIJAKAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN WONOGIRI

ABSTRAK Pelestarian hutan saat ini menjadi perhatian banyak negara termasuk Indonesia karena kondisi hutan dunia saat ini telah mengalami deforestasi yang memprihatinkan termasuk hutan di Indonesia, maka diperlukan kebijakan yang mendasar agar masalah kerusakan hutan dapat diatasi. Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah adalah dengan menerapkan paradigma pembangunan kehutanan yang berkelanjutan, yaitu bertumpu pada keseimbangan antar keberlanjutan fungsi ekonomi, ekologi dan sosial budaya dari pengelolaan sumber daya hutan yang tidak sentralistik dengan membangun kemandirian masyarakat padahal tidak semua kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah sesuai dengan situasi dan perkembangan daerah tersebut, selain itu untuk mencapai tujuan dari pada kebijakan kehutanan maka salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam melestarikan sumber daya hutan. Partisipasi mereka dalam pelestarian sangat penting mengingat bahwa mereka adalah penentu (subjek) dan sekaligus yang merasakan dampak kebijakan tersebut (objek), hal ini tidak terlepas dari budaya kearifan lokal masyarakat setempat, maka gagasan yang dapat dipertimbangkan untuk diimplementasikan adalah : pertama, melakukan Integrated Stakholders Management, meliputi Pemerintah, kelompok masyarakat, akademisi, LSM, atau pun pihak swasta; kedua, penguatan peningkatan kapasitas masyarakat setempat; ketiga, memperkuat kearifan lokal melalui karakteristik yang muncul dan adat kebiasaan yang terpelihara. Dengan demikan dapat diharapkan mampu menstimulasi seluruh elemen masyarakat dalam menjunjung tinggi kearifan lokal untuk memperkuat domain konservasi dalam kebijakan

Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Perindustrian Terhadap Ketersediaan Lapangan Kerja (Studi Di Nguter, Sukoharjo)

Land conversion is a change of land function into other uses caused by factors that largely include to meet the needs of an increasing number of people and the demand for a better quality of life. Another advantage of the conversion of agricultural land into industrial land is creating new jobs for the population in need so as to support the economy of the community, but the conversion of agricultural land into industrial land resulting in reduced agricultural land so that the production of rice will also decrease in the future so the Government must keep control of land conversion permits

Respon Hukum Indonesia Terhadap Transaksi Elektronik (E-Commerce)

In the 4.0 technology industry revolution in particular, the development of technology experienced a very rapid development, and has impacted the trading system in the world. Conventional trading is now a lot of switching to the Electronic Commerce trade, with the development of the technology then must be in the legal policy to regulate the system to run well, required legal products and theoretical implications of things that concern security, comfort, protection of everyone who conducts transactions in electronic commerce, both business and consumer who entrust the Internet as shopping media. In this case, each country creates its own policy in responding to the development of electronic commerce trading system, including the Indonesian legal response in addressing the change from conventional trade to electronic commerce (E-Commerce)

Penggunaan Dna Pada Proses Kloning Embrio Manusia Dalam Perspektif Hukum

Penggunaan DNA pada cloning embrio manusia adalah penemuan besar sepanjang masa, namun masalah penggunaan DNA pada proses cloningembrio, merupakan masalah yang rumit, karena DNA bisa diambil dari siapa saja yang diinginkan. yang bisa membuat permasalahan bagi silsilah keturunannya kelak. Anak siapa? Keturunan siapa ? hingga mempersulit dalam pembuatan akte kelahiran, hak waris,sehingga dapat mengacaukan hukum yang telah berlaku. Dengan metode yang hampir sama dengan bayitabung, cloning menggunakan sel selain sperma. Sel ini yang berisi informasi DNA dari makhluk yang lain, kemudian hasilnya juga dimasukkan kembali ke induknya. Sehingga menciptakan anak tanpa membutuhkan laki-laki,tanpa perkawinan juga. Kloning Manusia diciptakan untuk alasan memperbaiki keturunan; biar lebih cerdas, rupawan lebih sehat, lebih kuat dan menyamai dari DNA yang di cloning tersebut. Kloning embrio dengan mengambil DNA orang lain adalah bentuk intervensi dari penciptaan Allah, padahal Allah adalah Sang Pencipta yang maha sempurna. Apakah ini termasuk mempermainkan Ciptaan Allah ?Bagaimana Hukum Islam memberikan fatwa hukum pada penggunaan DNA untuk cloning embrio manusia dan bagaimana tinjauan dari Hukum yang berlaku di Indonesia yang hingga sekarang belum tegas terhadap banyak permasalahan rekayasa genetik

Konflik Hukum Hak Berpartai Politik (Studi Pasal 18 Ayat (1) Huruf n UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Konstitusi)

Telah terjadi penyimpangan pada isi Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Konstitusi. Untuk mengetahui penyimpangan tersebut yaitu pada pasal 18 ayat (1) huruf n UU No. 13 tahun 2012 terhadap Pasal 28E ayat (3) UUD RI 1945. Pasal 28E ayat (3) UUD RI 1945 berbunyi” Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” dan isi pasal 18 ayat (1) huruf n UU No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berbunyi” bahwa calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah warga Negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat bukan sebagai anggota partai politik.”Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman telah mempunyai wilayah, pemerintahan dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yogyakarta telah istimewa sejak awal berdiri NKRI dan bukan karena UUK ini. Kesimpulan, bahwa isi materi muatan dari UU No. 13 tahun 2012 yaitu pada Pasal 18 ayat (1) huruf n beserta kelengkapannya yaitu ayat (2) huruf m bertentangan dengan UUD NKRI 1945 sebagai sebuah Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai bentuk peraturan perundangan yang tertinggi yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan perundangan di bawahnya, bertentangan dengan asas-asas dasar pembentukan peraturan perundangan serta bertentangan dengan materi muatan peraturan perundangan Negara Republik Indonesi

Efektivitas Layanan Permohonan Paspor Online (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta)

Online passport application service system is a directorate Immigration responses in facing technological developments. As a part of government who obligated to serve society for creating equally peace in public service also in leading their function to guide and being supervisor on International traffic influx of citizens from the country. The purpose of this study is to examine enforcement of the online system for solving community problem and for making some analysis in conformity between practice and authority regulations that take the study location in Immigration office of Surakarta. This research uses the undoctrinal approach method with explanative research type which will explain level of effectiveness of the online passport service system following some indicator being basic in this view that took from several regulation and expert opinion. The result shows that the online passport system has reduced several community problems while keeping basic norms and principles in implementation of public services then will maintain each people from any discrimination