Tanggung Jawab Hukum terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Jatinom

Cooperatives whose members each have a direct interest in lending and borrowing and aims to assist the borrowing needs of members who are in desperate need with light conditions and interest. This study aims to determine the implementation of lending and borrowing agreements, rules and rights and obligations between cooperatives with customers, and know the legal responsibility if one party to default. The method of research is normative. The nature of descriptive research which where describe thoroughly and systematically about lending and borrowing agreement. The result of the research shows that in performing loan and lending agreement before the agreement has to fulfill the administrative requirement and legal requirement. Then at the time of the agreement both parties signed the agreement made by the cooperative. After signing the two parties are bound to enter into a loan and lending agreement, because both parties have a legal relationship to exercise their rights and obligations. The right of the cooperative is the obligation of the customer, the right of the customer is the obligation of the cooperative. In the event that one party does not perform an obligation, it shall be liable on the basis of default. So in article 1243 of the Civil Code concerned shall be liable to indemnify

Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perjanjian Kredit antara Bank dengan Nasabah di Bank Panin (Persero) Tbk

Bank is a business entity engaged in financial services. The bank serves to raise funds from the community directly and channel back to the community through credit intermediaries. This study aims to determine the implementation of credit agreement process, the regulation and the rights and obligations between the bank and the customer, and know the legal responsibility if one of the parties made a mistake on the basis of default. The method used in this study is the normative method. In performing credit agreement is done in the manner specified by the bank. From the start before the agreement, at the time of agreement to the consequences arising from the agreement. After an agreement between the bank and the customer creates a legal relationship resulting in each party exercising rights and obligations. In the event of any error by either party shall be liable for liability in breach of any provision contained therein

Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Eksekusi Sengketa Jual Beli Tanah (Studi Kasus Di Pn Surakarta)

Land ownership can occur because of the sale and purchase, donation, exchange, and will. Law No. 5 of 1960 on the Basic Regulation of Agrarian (BAL) there is no mention of the word sale and purchase, but is mentioned as diverted. This study uses normative juridical approach. The reasons are the basis for a side third to file opposition to confiscation of execution in Surakarta PN is on the basis of property rights. Consideration of the judge in the decision regarding the failure by a side third filed opposition to confiscation execution in PN Surakarta is the side third has the right to file a lawsuit for control of parcels of land obtaining through a legal act of buying and selling, side third feel aggrieved by the implementation of the seizure of the execution and resistance. Keywords: confiscation execution, sell and purchase of land, disput

Status Kewarganegaraan Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran Sebagai Akibat Perceraian Orangtuanya (Studi Kasus Di Pegadilan Agama Surakarta)

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran, adalah masalah kewarganegaraan orangtua dan anak. Sesuai Undang-undang No.12 tahun 2006. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan diskriptif. Adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Surakarta. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah Hakim dan Staf pengadilan agama. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Kesimpulan daam penelitian ini yaitu: 1) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perakara cerai talak berdasarkan bukti surat dan saksi. 2) Pertimbangan hakim dalam menentukan putusan terhadap peristiwa yang telah terbukti difokuskan pada pertimbangan hakim dalam menentukan putusan tentang status kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran sebagai akibat perceraian orangtuanya

Ikutsertanya Pihak Ketiga Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Warisan( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sragen)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pertimbangan hakim dalam pembuktian perkara warisan apabila ada pihak ketiga yang ikut serta dalam proses pemeriksaan dalam perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen, untuk mengetahui hakim dalam memutuskan putusan atas perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen. Sehingga untuk mengetahui sejauh mana proses pemeriksaan perkara dilaksanakan khususnya di Pengadilan Negeri Sragen penulis mengambil skripsi dengan judul : IKUTSERTANYA PIHAK KETIGA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA WARISAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen). Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, terperinci dan menyeluruh tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti pada saat sekarang, yaitu ikutsertanya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, dikumpulkan melalui dua cara, yaitu dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan melalui teknik wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penggugat (Sukiyem) adalah ahli waris janda dari almarhum pak Senen alias Partowijoyo, sedangkan Tergugat I (Rita Wahyuningsih) dan Tergugat II sebagai ahli waris anak angkat dan anak menantu angkat dari almarhum Pak Senen alias Partowijoyo. Secara hukum Intervenient (Penggugat Intervensi) mnendapatkan 1/4 (seperempat) bagian dari keseluruhan obyek sengketa (harta warisan Alm Senen alias Parto Wijoyo). Menetapkan secara hukum Intervenient (Penggugat Intervensi/Suharni) mendapatkan 1/4 (seperempat) bagian dari keseluruhan obyek sengketa (harta warisan Alm Senen alias Parto Wijoyo). Menetapkan secara hukum putusan ini dapat dijadikan dasar/menjadi landasan hukum untuk memproses balik nama obyek sengketa (harta warisan alm. Senin alias Parto Wijoyo) menjadi atas nama Terintervensi I / Penggugat Asal, Terintervensi II/ Tergugat I Asal dan Intervenient ke Kantor Pertanahan Sragen; Menolak gugatan yang selain dan selebihnya

Pembagian Harta Bersama Akibat Dari Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Surakarta)

Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk mengetahui pembagian harta bersama setelah perceraian menurut hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata, 2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama setelah dinyatakan putusan cerai di Pengadilan Agama Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti yaitu jenis penelitian hukum normative. Metode pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder dan primer. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan meliputi peraturan, literatur, dan yurisprudensi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1)Pembagian harta bersama setelah perceraian menurut hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata: a) Pembagian harta bersama setelah perceraian menurut hukum Islam didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya pada Pasal 96 dan 97 KHI, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati ini, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut. b) Pembagian harta bersama setelah perceraian menurut hukum adat adalah menurut adat Jawa. Hukum adat Jawa di Surakarta menganut sistem kekerabatan Parental / Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak- ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan. Apabila perkawinan itu sudah lebih dari 5 tahun maka harta bawaan / harta asal sudah bercampur dengan harta bersama / harta gono gini, sehingga pembagiannya masing-masing suami istri mendapatkan ½ bagian dari harta bersama / harta gono gini tersebut. c) Pembagian harta bersama setelah perceraian menurut hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada Pasal 119-138 KUH Perdata. Untuk ketentuan mengenai pengaturan atas pembagian serta besaran porsi perolehan masing-masing suami dan istri dari harta bersama apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati atau cerai hidup dijumpai pada pasal 128 KUH Perdata: Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempesoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu. 2) Pertimbangan yang digunakan hakim dalam menetapkan putusan pembagian harta bersama adalah sebagai berikut: a) Pertimbangan yang mengacu pada alat bukti. Penggugat mengajukan bukti tulisan sehingga dapat memberikan keterangan dan keyakinan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang menguntungkannya. Sedangkan Tergugat tidak dapat membantahnya. b) Pertimbangan yang mengacu pada Pasal 35 UUP No. 1 tahun 1974 yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami isteri. c) Pertimbangan yang mengacu pada Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa bila terdapat sengketa atas harta bersama, maka akan diserahkan kepada Pengadilan Agama yang berwenang. d) Pertimbangan yang mengacu pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengenai presentase pembagian harta bersama. Sesuai dengan Putusan Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut ½ (seperdua) bagian untuk penggugat dan ½ (seperdua) bagian untuk tergugat

Tanggung Jawab Hukum terhadap Sewa Menyewa Rumah Toko (Ruko) (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kota Surakarta)

Renting in a shop, a rental agreement must be made and a rental agreement between the tenant and the shop owner, a lease agreement occurs because of an agreement. With the agreement arises a legal relationship between the tenant and the shop owner who then creates rights and obligations between the two. In leasing, renting both parties must also comply with applicable regulations, if one of the parties does not fulfill the obligation because of the mistake he must be responsible according to the law. Therefore this study aims to find out how the process of leasing agreements lease shop houses, and to know how the rights and obligations of the parties to the lease agreement to rent a shop, and know how legal liability if one party makes a mistake. The method in this study is descriptive because this research is intended to provide an overview of the subject or object of the study as it is in the case of a lease agreement to rent a shop. The approach in this study is normative because in this study to be studied are legal rules, legal principles, in legal responsibility for the implementation of the agreement to rent a shop house. The results of the study show that in the implementation of the shop rental agreement there are several things, namely before entering into a lease agreement to hire the parties to hold talks or negotiate on rental prices, facilities, and payment conditions. Then in the event of an agreement that is after the agreement is made as an agreement to the parties, then the parties must sign the agreement. After an agreement is signed by signing the agreement, then a legal relationship will arise which gives birth to the rights and obligations of the shop owner and the tenant reciprocally. A lease agreement can be said to be valid and binding if it has fulfilled the agreement conditions contained in article 1320 KUHPerdata and administrative requirements contained in the agreement deed. then the rights and obligations of the shop owner are to receive a predetermined rent, while the obligation is regulated in article 1550 KUHPerdata then the rights and obligations of the lessee are to receive the leased goods in good condition, while the obligations are regulated in Article 1560 KUHPerdata. If one of the parties does not carry out the rights and obligations as agreed, the party can be said to have made a mistake. This error is based on default and unlawful conduct. In default if one of the parties commits a default which is based on article 1238 and article 1243 KUHPerdata and has fulfilled the element of default, then that party must be responsible for compensating for the loss. Whereas in an unlawful act if one party commits an act against the law based on article 1365 and article 1366 KUHPerdata and has fulfilled an element of lawlessness, that party must be responsible for compensating for the los

Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Karyawan Dengan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Amanah Mandiri Di Salatiga

Credit Unions is an economic entity engaged in lending and fund raising. Where in carrying out their duties require a worker cooperative. Employee is someone who works for a wage or other forms of remuneration. This study aims to investigate the implementation of the employment agreement, the rules and rights and duties between the Cooperative Employees, and know the legal responsibility when one party made a mistake on the basis of tort or tort. The method used in this study is a normative method for this research to be studied are the rules of law, principles, legal liability. This study was descriptive, a study that is intended to provide the data as accurately as possible in a systematic and thorough regarding legal liability to an agreement between the employee working with Credit Unions "Amanah Mandiri" Salatiga. These results indicate that prior to the employment agreement of candidates must meet the requirements of both the administrative requirements and requirements valid as a legal subject. Furthermore, the employees approved the agreement that has been prepared by cooperatives set up between laint order of work, hours of work and wages. The agreement between the employee and the signing of the deed ditandani cooperative working agreement by both parties. If both parties have agreed that the employment agreement with rights and obligations for both parties. Where the employee is obliged to carry out the work and the cooperative is obliged to fulfill the rights of employees. If either party does not enforce the agreement by mistake should be responsible on the basis of Default and may also be responsible on the basis of Torts

Tanggung Jawab Hukum Antara Persis Dengan Pemain Sepakbola Dalam Melaksanakan Olahraga Sepakbola

Saat ini sedang marak-maraknya klub sepakbola tidak melaksanakan kewajiban membayar pemainnya. Oleh karena itu perlu diketahui proses perjanjian, kewajiban, dan tanggung jawab hukum antara klub sepak bola Persis dengan pemainnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yakni dengan menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif, karena data yang ada bersifat kualitatif. Hasil penelitian adalah proses perjanjian antara pemain dengan klub yang merupakan proses perjanjian baku. Apabila pihak klub (Persis) tidak dapat memenuhi kewajibannya maka pihak pemain dapat mengajukan atau menyampaikan langsung keluhan kepada pihak manager klub sebagai langkah awal secara kekeluargaan dan bilamana cara kekeluargaan tidak dapat diselesaikan dapat dilakukan dengan cara mengadukan ke Pengadilan. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Tanggung jawab hukum muncul apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atau tidak memenuhi tanggung jawab di dasarkan atas wanprestasi

Tanggung Jawab Hukum Terhadap Sewa– Menyewa Alat Musik Dan Sound System Di Kota Surakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian sewamenyewa alat musik dan sound system antara Persewaan Mazda dan Pratama Nada di Surakarta, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang ada dalam perjanjian, serta bentuk tanggung jawab atas hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian beserta solusi yang diambil,ditinjau dalam pasal 1548 KUHPerdata, serta sesuai dengan syarat perjanjian dalam KUHPerdata pasal 1320. Pelaksanaan perjanjian alat musik dan sound system di Surakarta dilakukan dengan menggunakan perjanjian tertulis, dan dikaitkan dengan hasil analisis dari pelaksanaan perjanjian sewa – menyewa alat musik dan sound system yang sesuai dengan pasal 1548 KUHPerdata, serta sesuai dengan syarat perjanjian dalam KUHPerdata pasal 1320