MANAJEMEN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (STUDI KASUS DI SUMBER AIR BENDOROGO, DESA BEKIRING KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO)

Pembatalan UU nomor 7 tahun 2004 melalui pembatalan oleh MK dan pemberlakuan kembali UU nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan akan membawa dampak yang besar terhadap pengelolaan sumber daya air di negeri ini. Di dalam UU nomor 7 Tahun 2004 yang bersifat khusus, akan kembali lagi ke UU nomor 11 tahun 1974 yang lebih bersifat umum serta memberikan ruang keleluasaan bagi pengelola swasta/pihak swasta untuk mengeksplorasi sumber daya air di negeri. Tentu saja hal ini akan berdampak kepada lemahnya kontrol eksplorasi dari pihak Pemerintah. Dampak perubahan undangundang ini juga terlihat dari aktifitas ekplorasi sumber mata air Bendorogo di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Hal ini terjadi karena tidak adanya aturan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait pengelolaan SDA di Sumber Bendorogo. Hal ini tentu saja tidak diinginkan oleh warga Desa Bekiring karena ketergantungan masyarakat atas sumber air ini sangat tinggi jika suatu saat ancaman keringnya sumber air terjadi akibat ketiadaan dana perawatan. Untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), tentu saja setelah perubahan UU tentang pengelolaan sumber daya air ini maka sudah seharusnya pemerintah baik pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah mempersiapan peraturan yang ketat guna membatasi eksplorasi SDA karena air bukan hanya untuk kita tapi juga untuk anak cucu kita nanti. Kata kunci: Desa Bekiring, eksplorasi SDA, sumber daya air (SDA), sustainable developmen

RADIKALISME PESANTREN Studi Multi Kasus Pesantren di Jawa dalam Mencari Akar-akar Gerakan Radikal Mengatasnamakan Islam, Problem Tafsir Agama, dan Potensi Munculnya Kemungkinan Tindak Kekerasan di Masa yang akan Datang

Pesantrens are accused of teaching radicalism, even they produce terrorists. This is due to allegations of the association of pesantrens with terrorism. One public spotlight is the existence of pesantrens in Java, as the region with the highest number of pesantrens in Indonesia., i.e. Pesantren al-Islam Ngruki Sukaharjo, central Java, Pesantren al-Islam Lamongan, East Java, and Pesantren al-Muttaqin Cirebon West Java. The research method is a qualitative descriptive method with multi-ethnographic cases. The findings are (1) Pesantrens in Java have a narrow religious understanding which results in radicalism. (2) Pesantrens in Java, reject radical allegations. (3) Education in pesantrens in Java is related to Radicalism. (4) Radicalism of pesantrens in Java is related to Wahabi culture or Salafi haraki takfiri. (5) Islamic organizations and religious leaders reject pesantrens as places for the spread of radicalism. (6) People expect radicalism of pesantrens can be terminated. (7) The best solution for ending radicalism of pesantrens in Java is a complete and comprehensive solution. (8) The radicalism of pesantrens can continue to occur in the future. (9) Radical stigmatization of pesantrens in Java resultes in a decrease in community interest