Sosialisasi Perlindungan Anak Terhadap Prostitusi Anak Dan Kekerasan Terhadap Anak

Beberapa temuan ada ratusan ribu anak-anak Indonesia yang menjadi korban prostitusi anak dan kekerasan pada anak tiap tahunnya. Eksploitasi anak untuk prostitusi sangat membahayakan masa depan anak-anak yang sudah menjadi korban. Dalam hal ini, perspektif orang dewasa seharusnya dibalik bahwa anak-anak yang menjadi obyek karena permintaan orang dewasa dan bukan karena kemauan mereka. Itu karena sebenarnya orang dewasa yang lebih senang menyaksikan pornografi anak-anak dan hubungan seks dengan anak-anak. Anak-anak tidak akan melakoni dirinya menjadi objek seks jika tidak ada orang dewasa yang mempunyai keinginan untuk menikmati tubuh mereka. Hal itu karena atas dasar iming-iming uang, atau nilai-nilai konsumtif yang ditawarkan oleh orang dewasa. Melindungi   anak   dari   permasalahan   kekerasan   berbasis   moral. Bisnis seks pada anak berbeda dengan anak-anak yang menjadi korban kejahatan lainnya karena mereka sudah disuguhkan dengan minuman keras, sudah disuguhkan dengan obat-obat terlarang, sudah rusak organ seksual mereka, sudah rusak pikiran mereka, dan cenderung mereka tidak mau mengadukan kasusnya kepada keluarga, guru, atau kerabatnya. Itu karena, dalam tanda kutip, mereka sudak menikmati. Menikmati untuk saat ini tapi bagaimana untuk masa depannya. selain  dipengaruhi  oleh  perkembangan  teknologi  dan  media  yang banyak  menawarkan  informasi  dan  tayangan  bermuatan  pornografi  yang sangat  mudah  diakses  bahkan  oleh  anak-anak,  maraknya  praktik  prostitusi dan kekerasan pada anak dinilai  ikut  mempengaruhi  upaya  memproteksi  anak  dari  kekerasan  yang bersifat  non  fisik  maupun fisik. Hal-hal ini yang tidak banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, Karena itu tim penelitian dan pengabdian kepada masyarakat unsika tertarik untuk melaksanakan “Sosialisasi Perlindungan Anak Terhadap Prostitusi Anak Dan Kekerasan Pada Anak”.khususnya   melindungi   anak   dari   praktik   pornografi,   pornoaksi. Di Kabupaten Karawang,  bermitra dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Karawang

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN WHITE COLLAR CRIME MELALUI CRYPTOCURRENSI SEBAGAI MATA UANG DIGITAL

Dalam penelitian ini membahas tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan White Collar Crime melalui Cryptocurensi Sebagai Mata Uang Digital. Ditengah keberadaan masyarakat Indonesia yang tertarik dengan dengan keberadaan Cryptocurensi maka sesungguhnya mata uang digital tersebut mempunyai dampak yang baik-buruk dan mempengaruhi perubahan bentuk dalam tindak dunia Kriminologi (kejahatan) dan akan selalu berkaitan dengan adanya White collar Crime. Penelitian ini mengunakan pendekatan hukum  normatif, yaitu jenis pendekatan berdasarkan ketentuan hukum negara saat ini atau metode pendekatan hukum, yaitu teori hukum dan pendapat para sarjana hukum. Hasil dalam penulisan penelitian ini didapatkan bahwa Cryptocurensi memang membawa dampak yang bagus jika dimanfaatkan dengan hal-hal baik, tetapi jika dimanfaatkan menjadi hal buruk maka akan menimbulkan hal-hal yang buruk seperti fenomena Sextortion di masyaraka

KAJIAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENJATUHAN HUKUM PIDANA MATI DI INDONESIA

Hukuman mati merujuk pada hukuman yang dijatuhkan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atas kesalahan yang diperbuat. Seluruh aspek di Indonesia menggunakan Konstitusi sebagai acuannya dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum. Pidana hukuman mati masuk dalam golongan hukuman paking berat dengan tujuan menjadi benteng atas adanya beban kriminal dan membatasi pengulangan tindakan tersebut. Hukuman mati tidak dibebankan pada seluruh jenis kriminal, melainkan pada kasus tertentu mencakup penbunuhan, perdagangan narkoba, terorisme, serta pengkhianatan. Ketidamserasian pendapat mengenai hal ini secara umum terpisah menjadi dua kelompok, yaitu pada grup yang ingin mempertahankan aturan hukuman mati ini dengan grup yang ingin menghapus praktik hukuman mari. Studi ini mengkaji mengenai terapan hukuman mati di Indonesia atas HAM melalui metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan

PENDEKATAN KRIMINOLOGIS PRAKTIK PEREDARAN NARKOTIKA PADA MASA PANDEMI SERTA MODUS OPERANDINYA

When various activities are carried out from home during the Covid-19 outbreak, narcotics users use similar steps. Drug abuse during the Covid-19 pandemic has actually increased. People who are stressed due to the pandemic due to losing their jobs will be used by drug dealers to get involved in drug abuse because many people have lost their jobs or livelihoods. The key factors for success in creating a community environment that is free from narcotics are increasing self-commitment, power consolidation, anti-narcotics regulation, and early detection. This research uses normative juridical research where this research is carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. This approach is known as the library approach, namely by studying theories, laws and regulations, and other documents that support this research. Research Results The modus operandi of narcotics abuse during a pandemic is changing. There was a change in the modus operandi of the use and distribution of narcotics during the pandemic. Before the pandemic, cases of narcotics abuse were often found in entertainment venues. Because many entertainment venues are closed, drug abuse is now being carried out in homes, apartments, and hotels. the nature of the home session with this change in modus operandi, disclosure of narcotics abuse can be carried out thanks to public reports. Keywords: Narcotics; Pandemic; Circulation;Practice.  AbstrakDi saat berbagai aktivitas dilaksanakan dari rumah selama wabah Covid-19, para pengguna narkotika menggunakan langkah yang mirip. Penyalahgunaan narkotika pada masa pandemi Covid-19 justru meningkat. Orang yang stress akibat pandemi karena kehilangan pekerjaan akan dimanfaatkan oleh para pengedar narkotika untuk ikut terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika karena banyak orang kehilangan pekerjaan atau atau mata pencaharian. Faktor kunci keberhasilan menciptakan lingkungan masyarakat, yang bersih dari narkotika adalah dengan meningkatkan komitmen diri, konsolidasi kekuatan, regulasi anti narkotika, dan deteksi dini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dimana penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari teori-teori, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menunjang penelitian ini.Hasil Penelitian modus operandi penyalahgunaan narkotika di masa pandemi berubah. Terjadi perubahan modus operandi penggunaan dan peredaran narkotika selama pandemi, Sebelum pandemi, kasus penyalahgunaan narkotika banyak ditemui di tempat-tempat hiburan. Karena banyak tempat hiburan ditutup, penyalahgunaan narkotika kini banyak dilakukan di rumah, apartemen, maupun hotel. sifatnya home session dengan adanya perubahan modus operandi ini, pengungkapan penyalahgunaan narkotika dapat terlaksana berkat laporan masyarakat.Kata kunci: Narkotika; Pandemi; Peredaran;Praktik

Sosialisasi Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Masa Pandemi Covid-19

The circulation ofnarcotics has actually increased during the Covid-19 pandemic. One of the countermeasures is through integrated Community Service (PkM) activities with Thematic KKN activities. The purpose of implementing this activity is so that the public is aware of several BNNK programs during the pandemic. The method of implementing PkM is carried out with social media facilities, this is used for data search, socialization, outreach to BNNK partners with village / urban village representatives in Karawang Regency, including making applications, Whatsapp groups, social media other, this activity is hoped to be an effort to prevent drug abuse during the Covid-19 pandemic with Whatsapp groups and the media. other social media to exchange information related to efforts to prevent narcotics abuse during the Covid-19 pandemi

ANALISA DAMPAK BUDAYA DUALISTIS HUKUM TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM

In a country that has basic norms as a philosophy of social life, it has an important role in the formation and enforcement of applicable norms. In the process of social interaction, there is friction between individual interests and each other, making each problem complex. The emergence of community stigma is one of the law enforcement processes. Even the presence of left-wing opinions in a case can lead to the assumption that the law is just a formality that has no impact on anything. Or even the law only favors a certain group. So that the purpose of this paper is to analyze how the concept of law has a dualistic nature and how does the dualistic nature of law influence a culture. This analytical descriptive research uses normative juridical research, through library research stages and is supported by field research data in order to obtain primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed with qualitative juridical. The results of the study show that the case raised in this paper is the embodiment of a dualistic law and the effects of the dualistic nature of the law will create a different legal culture and the loss of unity in law enforcement

TINJAUAN KRIMINOLOGIS PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI SEBAGAI PENGEMIS

           Anak adalah anugrah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kedalam suatu keluarga yang harmonis. Dimana anak layak untuk dilindungi juga di perhatikan seluruh haknya. Maka sudah menjadi kewajiban negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak. Namun yang kenyataannya, keluarga, masyarakat juga negara sampai saat ini belum bisa memberikan kesejahteraan yang layak untuk anak. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi sebagai pengemis, juga Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab seorang anak dieksploitasi   sebagai pengemis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu memakai sumber data primer yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dengan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. jurnal literature-literatur terkait penelitian, maupun dokumen-dokumen lainnya. serta hasil wawancara, dan sumber data sekunder yang diperoleh Lokasi penelitian adalah Dinas Sosial Kabupaten Karawang. Berdasarkan hasil penelitian ini, pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak secaraekonomi adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Faktor penyebab anak dieksploitasi sebagai pengemis adalah rendahnya ekonomi orangtua, dampak lingkungan, rendahnya pendidikan anak tersebut, paksaan keluarga, kurangnya kesadaran hukum.     

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PLATFORM MEDIA SOSIAL TERHADAP KORBAN PHISING MELALUI MASS TAGGING PORNOGRAFI

Di era milenial ini, media sosial seperti sudah menjadi kebutuhan primer. Namun, media sosial juga rentan terhadap kejahatan, salah satunya adalah phising melalui mass tagging pornografi yang berujung pada peretasan akun. Tindakan ini termasuk perbuatan pidana dan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini membahas mengenai sanksi apakah yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana phising ditinjau dari hukum positif Indonesia dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum platform media sosial terhadap korban phising melalui mass tagging pornografi.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai phising. Namun demikian, pelaku dapat dijerat dengan ketentuan KUHP dan UU ITE, sesuai dengan tindak pidana pelaku. Dan pengguna bisa mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti kerugian jika kelalaian berasal dari pemilik platform sesuai dengan Pasal 15 UU ITE

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN NON-FISIK DALAM KASUS KEKERASAN DALAM PACARAN (KDP)

Kekerasan dalam Pacaran (KDP) menjadi kasus yang paling umum terjadi pada tahun 2023, dengan 3528 kasus. Jumlah tersebut meningkat dari 1.865 kasus pada tahun 2021. Kekerasan non-fisik menjadi tindak kekerasan seksual yang paling sering terjadi dalam kekerasan dalam pacaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam pacaran dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal hukum, dan hasil-hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS) memberikan perlindungan hukum dan upaya pencegahan terhadap kekerasan dalam pacaran, khususnya terkait kekerasan non-fisik. UUTPKS merupakan peraturan pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur kekerasan non-fisik

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

Tujuan dari studi ini ditujukan untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan anak dibawah umur menurut undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku dimuka hukum serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dipersidangan pada putusan nomor 390/Pid.Sus/2019/PN.Kwg. studi ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode ini menempatkan hukum, prinsip, assas, dan doktrin sebagaii bahan prmer yang akan mendukung kerangka berfikir. Salah satu tujuan dibuatnya karya tulis ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang dimana hasil studi menunjukan bahwasanya terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur telah diputuskan oleh hakim sebagaimana dalam putusan no tersebut bahwasanya hakim memutus pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dengan pidana 14 tahun sebagaimana yang tertuang dalam pasal 81 ayat (1) UU RI N0.17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan ana dibawah umur. Tuntutan ini sama halnya dengan jaksa penuntut umum dimana Dalam perkara putusan No.390/Pid.Sus/2019/PN.Kwg jaksa penuntut hukum menuntut terdakwa pelaku pencabulan anak dibawah umur dengan pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hakim menyatan KDM als KD bin DR bersalah dan akan dijatuhi pidana 14 tahun.