PERAN PETUGAS KESEHATAN DALAM PEMENUHAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS 1 MADIUN

Abstract

Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2022 telah disahkan sebagai undang-undang pengganti Undang-Undang pemasyarakatan sebelumnya yakni UU No 12 Tahun 1995. Undang-Undang ini mengatur seluruh regulasi yang ada dan harus diterapkan pada lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pelaksanaan pembinaan narapidana. Pada pelaksanaanya, kendala pasti sering kali muncul tidak terduga yang menghambat terlaksananya pemberian hak-hak pada narapidana. Hambatan ini diantaranya adalah keterbatasan fasilitas yang tersedia di lembaga pemasyarakatan. Di sisi lain beberapa faktor yang mendasari saling berkaitan, sehingga dampak yang dihasilkannya juga saling berhubungan. Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Yuridis Normatif. Analisis yuridis normatif terdiri atas pengumpulan data dan evaluasi bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh dengan cara terjun langsung ke tempat yang menjadi objek penelitian dan penelusuran pustaka, baik melalui studi di perpustakaan maupun mengakses melalui internet. Pengolahan data pada\ud penelitian normatif ini dilakukan dengan tahapan seleksi, klasifikasi dan pengumpulan bahan hukum. Objek penelitian dilakukan di Lapas Kelas I Maidun terkait dengan pemenuhan hak kesehatan disana. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa peran petugas kesehatan dalam memenuhi hak kesehatan di lembaga pemasyarakatan Kelas I Madiun sudah terlaksana namun belum optimal. Petugas kesehatan, klinik, dan fasilitas sudah tersedia tetapi belum dapat mengcover seluruh narapidana yang ada disana. Penyebab terjadinya kendala ini karena keterbatasan dari lapas kelas I Madiun dan dari faktor lain yang mendasari. Diantaranya terjadi overcapacity di dalam lapas, kurangnya anggaran untuk memenuhi kebutuhan narapidana, dan masih terbatasnya jalinan kerjasama dengan pihak eksternal dari lembaga pemasyarakatan