Implementasi kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Pangkalpinang

Abstract

Kota Pangkalpinang mengalami mobilitas penduduk yang tinggi. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan pergerakan masyarakat, pengelolaan parkir menjadi isu krusial yang mempengaruhi ketertiban dan kenyamanan lalu lintas. Indikasi penyimpangan pengelolaan parkir di jalan umum antara lain kemacetan, pungutan liar, tarif parkir tidak konsisten, dan penggunaan ruang parkir yang tidak sesuai dengan izin. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelayanan Transportasi, tujuan utama penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kebijakan pengelolaan parkir di jalan umum di Kota Pangkalpinang dilaksanakan serta menemukan faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya. Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan George Edward III yang menguraikan empat variabel untuk menilai implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan melibatkan PJ Wali Kota Pangkalpinang, staf UPTD PPTP Bidang Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan, petugas parkir resmi Pasar Pagi, petugas parkir informal Jl. A. Yani dan Jl. Sudirman, serta pengguna jalan/pengemudi. Temuan menunjukkan bahwa, meskipun ada pedoman kebijakan yang jelas, implementasi di lapangan masih belum optimal. Beberapa hal utama yang membuatnya sulit adalah petugas parkir yang tidak tahu cara mengikuti prosedur administratif, jaringan yang kuat yang membuat orang kurang aman, dan banyaknya parkir liar dan penyerobotan jalan. Faktor pendukung terdiri dari sumber daya manusia yang kuat, kolaborasi yang efektif antara Departemen Perhubungan dan Kepolisian, dukungan pengadaan peralatan, dan komunikasi penting dalam sosialisasi kebijakan. Namun, banyak pengguna jalan melaporkan informasi yang tidak memadai tentang pembaruan peraturan parkir, yang menggarisbawahi perlunya strategi komunikasi yang lebih baik