Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sumber daya perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Namun, salah satu titik kritis yang menimbulkan ketidaksetujuan di kalangan nelayan adalah dampak finansial yang signifikan terhadap pendapatan mereka, terutama karena penerapan kebijakan ini tanpa subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan penerapan PNBP pasca produksi bagi kapal migrasi perijinan ke pusat, yang menjadi beban tambahan bagi nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh pembayaran PNBP pasca produksi terhadap pendapatan dan produktivitas nelayan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung pada KM. Tresna, kapal yang berdomisili di PPN Prigi, dan dianalisis menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan PPN Prigi yang telah memiliki izin pusat atau melakukan migrasi menjadi kapal pasca produksi merasakan dampak finansial dari penerapan kebijakan PIT, terutama saat harga ikan rendah dan kualitas hasil tangkapan menurun. Perbedaan keuntungan antara masa pra produksi dan pasca produksi cukup mencolok, di mana pada masa pra produksi keuntungan mencapai Rp6.559.726.643, sedangkan pada masa pasca produksi turun menjadi Rp1.583.033.298. Musim penangkapan juga mempengaruhi produktivitas, di mana selama masa transisi dari pra produksi ke pasca produksi pada Agustus-Desember 2023, kapal hanya beroperasi sebanyak 4 trip dengan total tangkapan rata-rata 3.657 kg, dibandingkan dengan 9 trip dan total tangkapan rata-rata 11.733 kg pada periode yang sama di tahun 2022
Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.