Kekuatan hukum jaksa pengacara negara dalam penyelesaian perkara perdata di kejaksaan negeri belitung timur (studi kasus pemulihan rekening air perumdam Pelangi Timur)

Abstract

Telah dilakukan penelitian hukum tentang kekuatan hukum jaksa pengacara negara dalam penyelesaian perkara perdata di Kejaksaan Negeri Belitung Timur (studi kasus pemulihan rekening air pelanggan Perumdam Pelangi Timur). Tercantum dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi: “Jaksa Agung dengan Kuasa Khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, dibidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum”. Jaksa Pengacara Negara tidak secara eksplisit tercantum dalam undang-undang kejaksaan namun dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.7 Tahun 2021 mengatur lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lainnya dan Pelayanan Hukum di bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah kurangnya pengetahuan tentang Jaksa Pengacar Negara yang bisa mewakili pemerintah, BUMN/BUMD pada penyelesaian perkara perdata di instansi kejaksaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum jaksa pengacara negara dalam penyelesaian perkara perdata di Kejaksaan Negeri Belitung Timur (studi kasus pemulihan rekening air pelanggan Perumdam Pelangi Timur). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris yang berlokasikan di Kejaksaan Negeri Belitung Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan hukum jaksa pengacara negara berkekuatan hukum tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memberikannya wewenang dalam menangani suatu perkara yang berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus