research

Privatisasi BUMN perspektif UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dan doktrin ekonomi Islam

Abstract

INDONESIA: Sebagai program pengalihan aset dari milik negara menjadi milik swasta, Privatisasi BUMN di Indonesia merupakan kebijakan ekonomi pemerintah yang sangat kontroversial karena disinyalir berpotensi merugikan negara dalam jangka panjang. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (UU BUMN) memuat pengaturan terkait Privatisasi yang meliputi maksud, tujuan, tata cara, kriteria BUMN yang bisa atau tidak bisa diprivatisasi, serta mengatur terkait peraturan teknis lainnya. Penelitian ini mengkaji bagaimana pangaturan privatisasi BUMN dalam UU BUMN dan bagaimana hukum privatisasi BUMN perpektif konsep kepemilikan dan peran negara dalam perekonomian perspektif doktrin ekonomi Islam. Selanjutnya, akan dikaji apakah persamaan dan perbedaan antara hukum privatisasi BUMN perspektif UU BUMN dan Doktrin Ekonomi Islam. Penelitian kualitatif ini melakukan penggalian bahan hukum melalui studi pustaka (library research) terhadap Undang-undang BUMN, buku-buku terkait privatisasi BUMN, dan konsep kepemilikan dan peran negara dalam doktrin ekonomi Islam. Tidak semua BUMN dapat diprivatisasi, baik menurut UU BUMN dan Doktrin Ekonmi Islam. Hanya saja,spesifikaisnya berbeda. BUMN yang dapat diprivatisasi dalam UU BUMN hanyalah BUMN Persero yang memenuhi kriteria dalam Pasal 76 UU BUMN, sedangkan BUMN yang tidak boleh diprivatisasi adalah BUMN yang dilarang sebagaimana dalam Pasal 77 UU BUMN. Doktrin Ekonomi Islam membagi kepemilikan menjadi tiga jenis, yakni kepemilikan negara, kepemilikan umum, dan kepemilikan pribadi. Negara harus berperan sebagai pengelola untuk menjamin kebutuhan masyarakat, terutama aset yang seharusnya menjadi kepemilikan umum. Kepemilikan umum berarti milik seluruh masyarakat. Berpedoman pda sebuah kaidah fiqhiyah, bahwa status hukum industri mengikuti apa yang diproduksinya. Maka, BUMN yang memproduksi barang yang tergolong milik umum/seluruh masyarakat tidak boleh diprivatisasi karena akan dimiliki oleh segelintir pihak pemilik saham. Hal ini meliputi perusahaan pertambangan dan fasilitas umum. Dalam konteks pertambangan, kedua sumber hukum tersebut sama- sama melarang adanya privatisasi. Privatisasi pertambangan atau sumber daya alam tidak perbolehkan dalam Pasal 76 UU BUMN. Hal ini untuk melindungi keadilan distribusi kepemilikan terhadap aset milik masyarakat yang seharusnya dikelola negara. Begitu jugan dengan privatisasi aset startegis yang menguasai hajat hidup orang banyak juga tidak diperbolehkan. Dalam Islam, untuk kategori yang terakhir ini termasuk dalam fasilitas umum yang menjadi kepemilikan umum. Konsekuensinya, perusahaan sektor ini tidak boleh diprivatisasi. ENGLISH: As a diversion program of state-owned assets into private property, privatization of state-owned enterprises in Indonesia is the government's economic policies which are highly controversial because it allegedly could potentially harm the country in the long time. Law No. 19 Year 2003 on BUMN (BUMN Act) contains settings which are related to privatization include the intent, purpose, procedures, criteria or state that can not be privatized, and organizes relevant technical regulations. This study examines how the regulations of BUMN privatization in the law and how the privatization law concept of ownership perspective and the perspective of the economic role of the state in the doctrine of Islamic economy. Furthermore, it will be assessed whether the similarities and differences between the laws of perspective privatization BUMN and the doctrine of Islamic economy. This qualitative study was digging through library of legal materials of state law, books of privatization of BUMN, and the concept of ownership and the role of the state in the doctrine of Islamic economy. Not all BUMN to be privatized, according to both state law and the doctrine of economic Islam. It's just different its specification. BUMN that can be privatized under state law is Persero of BUMN that meet the criteria in Article 76 of the BUMN regulations, while BUMN that cannot be privatized is BUMN that are prohibited by state law in Article 77. Doctrine of islamic economy break the ownership into three types, namely state ownership, public ownership and private ownership. State must act as a manager to ensure the needs of the society, especially the asset that should be public ownership. Public ownership means belonging to the whole of the society. Guided for the rule of fiqhiyah, that the legal status of the industry follows what is produced. Thus, BUMN that produces the goods belonging to the public domain or entire of the society should not be privatized because it is owned by a handful of shareholders. This includes mining companies and public facilities. In the context of mining, the two sources of law equally prohibits the privatization. The privatization of the mining or natural resources are not allowed in Article 76 of Law of BUMN. This is to protect the fairness of the distribution of ownership of assets belonging to the people that should be run by the country. And also the privatization of strategic assets dominate the life of the people are also not allowed. In Islam, for this last category is included in the public facility into public ownership. Consequently, this corporate sector should not be privatized

Similar works

Full text

thumbnail-image

Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University

Provided a free PDF
oai:etheses.uin-malang.ac.id:1621Last time updated on 5/14/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.