Kebijakan Desentralisasi dan Konflik Sosial: (Suatu Studi di Provinsi Maluku Utara)

Abstract

The implementation of decentralization policies often creates social conflict implications related to the struggle for boundaries of autonomous regions with the argument of maintaining regional identity, but not a few conflicts over territory are by design for certain interests. The analysis of this paper uses a grounded theory approach to analyze several findings in the field related to conflicts over territory between West Halmahera Regency and North Halmahera Regency in North Maluku Province with the aim of revealing how the territorial boundary conflict between North Halmahera and West Halamhera districts can occur and how the role of policy actors in designing the conflict.Implementasi kebijakan desentralisasi seringkali menimbulkan implikasi konflik sosial yang berkaitan dengan perebutan tapal batas wilayah otonomi dengan dalil mempertahankan identitas wilayah, namun tidak sedikit konflik perebutan wilayah merupakan by design untuk kepentingan tertentu. Analisis tulisan ini menggunakan pendekan grounded theory untuk menganalisis beberapa temuan di lapangan yang berkaitan dengan konflik perebutan wilayah antara Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara di Provinsi Maluku Utara dengan tujuan untuk mengungkapkan bagaimana konflik tapal batas wilayah antara kabupaten Halmahera Utara dan Halamhera Barat tersebut  bisa terjadi dan bagaimana peran aktor kebijakan dalam mendesain konflik tersebut