Adaptasi Pegadaian (Persero) dalam rangka Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan kepada Masyarakat (Studi Kasus pada Pegadaian Cabang Malang)

Abstract

In implementing development in the economy, the State Owned Enterprises (SOEs) are required to have a commitment to lift the people from the shackles of poverty, therefore, there are three (3) legal form of state enterprises, namely: Corporate Office (PERJAN), Public Company (PERUM) and the Company (PERSEROAN). Since it was first established and provide services, pawnshop has several times changed the status of a legal entity, namely as a State Company (PN) since January 1, 1961, then based PP.No.7 / 1969 to the Corporate office (PERJAN). Furthermore, based on PP. No.10 / 1990 (updated to PP.No.103 / 2000) transformed again into a Public Company (PERUM). Then based on PP No. 51/2011 dated December 13, 2011 legal form Pawnshop changed again into a Limited Liability Company (PERSERO). A step change in status Pawnshop be Limited is part of the effort to reorganize or restructure the SOEs as planned in the master plan SOE 2010-2014. With legal status in the form of limited liability company is a pawnshop expected to be better able to manage their business more professional, market mechanism without leaving his trademark, namely: lending on the basis of the law of pledge to target rural communities in social and economic status were weak due to the system of economy very liberal, to the pawnshop must improve the efficiency and effectiveness of services to the public or customers. Given the ministry in the service of this credit is still trusted by the public medium is Pawnshop, amid the economic situation the country is still experiencing instability as a result of the situation and the impact of global economic upheavalDi dalam melaksanakan pembangunan dibidang ekonomi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diwajibkan mempunyai komitmen untuk mengangkat rakyat dari belenggu kemiskinan, oleh karena itu ada 3 (tiga) bentuk badan hukum perusahaan negara, yaitu: Perusahaan jawatan (Perjan), Perusahaan umum (Perum) dan Perseroan. Sejak pertama berdiri dan memberikan pelayanan, Pegadaian telah beberapa kali berubah status badan hukum, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN). Selanjutnya berdasarkan PP. No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Kemudian berdasarkan PP No 51/ 2011 tanggal 13 Desember 2011 bentuk badan hukum Pegadaian berubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Langkah perubahan status Perum Pegadaian menjadi Persero ini merupakan bagian dari upaya penataan atau restrukturisasi BUMN sebagaimana direncanakan dalam master plan BUMN tahun 2010-2014. Dengan status badan hukum berupa perusahaan perseroan tersebut pegadaian diharapkan akan lebih mampu mengelola usahanya yang lebih professional, mekanisme pasar yang tanpa meninggalkan ciri khasnya, yaitu: menyalurkan pinjaman atas dasar hukum gadai dengan sasaran masyarakat pinggiran secara status sosial dan ekonomi yang lemah akibat system perekonomian yang sangat liberalis, untuk itu Pegadaian harus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat atau nasabah. Mengingat pelayanan dibidang jasa kredit ini sampai sekarang masih dipercaya oleh masyarakat kalangan menengah kebawah adalah Pegadaian, ditengah situasi perekonomian negara yang masih mengalami ketidakstabilan akibat situasi dan dampak dari pergolakan ekonomi globa