As the main leader in disaster governance, governments are believed to have bigger role than
the others. However, it is hard for governments to solve the disaster problems by themselves.
Governments need to be supported by non-governmental organizations (NGOs) because NGOs
have abilities which governments don’t have. Both of them must make mutual cooperation in
disaster governance. But, the Indonesian experience shows that government and NGOs are, in
some cases, involved in unnecessary conflict. Government views that the NGOs, mainly
international NGOs, are just talking rather than acting and potential to destroy local
knowledge. On the other hand, NGOs feel that the government could not respond the disaster
quickly and want to restrict their freedom. Therefore, to give the best service for disaster
victims, government and NGOs should make norms for collaboration and coordination among
them, hold regular training of disaster risk reduction for government officials, and improve
capacity building support needed by NGOs.
Key Words: government, NGOs, disaster governance, disaster risk reduction.
Abstrak
Sebagai pemimpin utama dalam tata kelola bencana, pemerintah diyakini memiliki peran
yang lebih besar dari yang lain. Namun, sulit bagi pemerintah untuk memecahkan masalah
bencana sendiri. Pemerintah perlu didukung oleh organisasi non-pemerintah (LSM) karena
LSM memiliki kemampuan yang pemerintah tidak memilik. Keduanya harus membuat
kerjasama dalam pemerintahan bencana. Namun, pengalaman Indonesia menunjukkan
bahwa pemerintah dan LSM, dalam beberapa kasus, terlibat dalam konflik yang tidak perlu.
Pemerintah berpandangan bahwa LSM, terutama LSM internasional, hanya berbicara
daripada bertindak dan berpotensi untuk menghancurkan pengetahuan lokal. Di sisi lain,
LSM merasa bahwa pemerintah tidak bisa merespon bencana dengan cepat dan ingin
membatasi kebebasan mereka. Oleh karena itu, untuk memberikan pelayanan yang terbaik
bagi korban bencana, pemerintah dan LSM harus membuat norma untuk kerjasama dan
koordinasi di antara mereka, menyelenggarakan pelatihan rutin pengurangan risiko bencana
untuk pejabat pemerintah, dan meningkatkan daya dukung bangunan yang diperlukan oleh
LSM.
Kata-Kata Kunci: pemerintah, LSM, tata kelola bencana, pengurangan resiko bencana
Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.