Tahapan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Di Desa Dungaliyo Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo

Ketidakpekaan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan tersebut, dapat mengakibatkan masyarakat kurang merasa memiliki (sense of belonging) terhadap hasil-hasil pembangunan,  bahkan lebih lanjut menimbulkan akibat yang fatal dalam arti politis, yaitu memunculkan sikap apatis, frustasi, kecemburuan sosial dan ketidakpercayaan kepada pemerintah, dimana pada puncaknya sering menimbulkan ketegangan yang serius antara pemerintah dan rakyat, yang terlihat dari banyaknya contoh kasus yang menunjukkan masyarakat menentang upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah, seperti: 1) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Dungaliyo telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi melalui prinsip PPIP yakni  Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat, 2) Kehadiran masyarakat dalam tahapan perencanaan lebih berfungsi sebagai pendengar, 3) Kendala yang ditemukan adalah tingkat pendidikan masyarakat penerima, belum terciptanya suasana dan kondisi yang mendukung bagi partisipasi masyarakat, kejenuhan akibat proses yang panjang. Sehingga perlu proses sosialisasi yang lebih mendalam bagi masyarakat, sehingga masyarakat lebih dapat menemukan atau mengenali masalah berdasarkan pada kebutuhan masyarakat, 4) Para elit desa dan pelaku PPIP harus memberikan pemahaman dan bimbingan secara kontinyu dalam setiap kesempatan kepada masyarakat, dan 5) Hendaknya senantiasa memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat misalnya: memilih waktu yang tepat untuk menyelenggarakan forum-forum musyawarah. Kata Kunci: Partisipasi, Pembangunan

Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana

Policy implementation has gained substantial currency and popularity among teoriticians and pratitioners. Many now indicate an interest or involvement in research and discussion about such topic as policy implementation of poverty alleviation program or community development driven program, implementation of decentralization or local autonomy program, and implementation of strategic decision, etc. At the same time, perspectives, schools and program have been introduced and established. In spite of all this interest in policy implementation theories and practices, there is still no aggreement on what policy implementation model applicable to all kinds of development programs or projects, and to different sectors. This article will explain policy implementation concepts and their perspectives, models and measurement criteria with the contour or focus on what, why, and how policy implementation.   Kata Kunci: Apa, Mengapa dan Implementasi Kebijakan, Berbasis Pengetahuan

Implementasi Keputusan Stratejik (Suatu Studi di Universitas Negeri Makassar)

Penelitian ini bertujuan untuk: mendeksripsikan implementasi keputusan stratejik, mendiskripsikan ketercapaian sasaran implementasi setiap keputusan stratejik, dan  mendeskripsikan faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi keputusan stratejik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara pelaksanaannya adalah survei. Lokus penelitian yaitu Universitas Negeri Makassar. Sumber data dalam penelitian ini, yaitu rektor dan pembantu rektor, dekan fakultas, ketua lembaga, anggota senat, dan kepala biro. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: wawancara,  dokumentasi, dan angket. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas. Hasil penelitian menunjukkan implementasi keputusan stratejik terpilih yakni peraturan akademik dan rencana strategik belum optimal

Kontigensi Perilaku Birokrasi Pemda: Reviu Hasil Penelitian Disertasi Almarhum Dr. Kadjatmiko, M.Soc.Sc.

Each organization, include the organization of kabupaten and kota governments in Indonesia unavoidably needs bureaucracy. The behaviour of bureaucracy is not independent, but attributable to and affected by other factors. The result of the research is the behaviour of the bureaucracy of governments in kabupatens and kotas was marked with the strengthening of the characteristics of professional bureaucratic behaviour in the form of being open, adaptive and appreciative; form of activities that are based on formal and informal relation; nature of common activities bound by shared vision and mission of providing public services, etc. The existing local government’s leadership, organizational structure and learning organization are perceived as the main driver in building trust among colleagues that leads to organizational change. Therefore, these factors does have significant effect on bureaucracy

Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo

Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di kota Gorontalo, mengetahui dan menganalisis tingkat responsivitas pemerintah kota Gorontalo dalam implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan, mengetahui dan menganalisis tingkat keberterimaan masyarakat terhadap kebijakan program penanggulangan kemiskinan, dan mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: wawancara dan  focus group discussion (FGD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo telah dilaksanakan sesuai tahapan kebijakan P2KP, responsivitas pemerintah Kota Gorontalo tinggi dalam implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan, masyarakat menerima dan mendukung program penanggulangan kemiskinan, dan faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan P2KP di Kota Gorontalo.Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan

Implementasi Kebijakan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Lokal Dan Ketahanan Pangan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi yang sering mengalami berbagai masalah yang berkaitan dengan ketahanan pangan seperti kelangkaan pangan, gagal panen, dan busung lapar. Sementara itu, pada sisi lain luas panen yang dioptimalkan baru mencapai  45 persen dari potensi luas panen tanaman pangan lokal yang mencapai 210.000 ha., belum lagi dikaitkan dengan potensi lahan yang cukup memadai. Kesenjangan dalam peningkatan produksi tanaman pangan lokal salah satu determinannya adalah persoalan implementasi kebijakan yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi yang berasal dari media massa yaitu Pos Kupang dan Kompas. Penelitian ini menggunakan model model teori Jones (1994), yang memiliki tiga dimensi, yakni organisasi, interpretasi dan aplikasi. Keseluruhan dimensinya dianggap relevan dengan kondisi yang terjadi dalam implementasi kebijakan peningkatan produksi tanaman pangan lokal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan peningkatan produksi tanaman lokal belum optimal sehingga masih terdapat kesenjangan yang besar antara produksi dengan potensi tanaman pangan lokal. Beberapa masalah mendasar yang perlu mendapat perhatian yaitu masalah kurangnya pelibatan para implementor pada tataran operasional, masalah koordinasi pelaksanaan antar unit yang terkait; dan masalah klasik yaitu anggaran yang memadai untuk program peningkatan produksi tanaman pangan lokal.Kata Kunci: Implementasi, Pangan Lokal, dan Ketahanan Panga