Strategi Politik Hillary Brigitta Lasut Dalam Meningkatkan Kinerja Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

ABSTRAK Artikel ini mengkaji problematika terkait dengan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana strategi yang dilakukan oleh Hillary Brigitta Lasut dalam meningkatkan kinerjanya sebagai anggota wakil rakyat yang duduk di DPR RI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan  bahwa kinerja dari para anggota DPR RI hingga kini masih mendapat penilaian rendah dari masyarakat. Hal itu disebabkan oleh berbagai problematika yang dihadapi oleh para wakil rakyat ketika menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan yang dihadapi oleh para wakil rakyat ini disebabkan oleh faktor internal dan ada juga yang berasal dari faktor eksternal. Dari sisi internal, moralitas dan kemampuan yang dimiliki para wakil rakyat menjadi penyebab utama dari lemahnya kinerja para wakil rakyat yang duduk di DPR RI. Sedangkan dari sisi eksternal peran partai politik merupakan faktor dominan bagi penyebab lemahnya kinerja para wakil rakyat yang duduk di DPR RI. Hal ini disebabkan karena para wakil rakyat sering mengalami dilema dalam menjalankan loyalitasnya.  Selain itu juga banyak para wakil rakyat yang duduk di DPR RI sering menghadapi dilematis dalam mengambil keputusan disebabkan banyaknya kepentingan yang bermain di DPR RI.   Kata Kunci: Strategi; Kinerja; Dewan Perwakilan Rakyat     ABSTRACT This article examines the problems related to the performance of members of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR RI). The focus of this research is how the strategy implemented by Hillary Brigitta Lasut in improving her performance as a member of the people's representatives sitting in the DPR RI. This study uses a qualitative method. The results of this study illustrate that the performance of the members of the DPR RI has so far received low evaluation from the public. This is caused by various problems faced by the people's representatives when carrying out their duties and functions. The problems faced by the people's representatives are caused by internal factors and some are from external factors. From an internal perspective, the morality and capabilities of the people's representatives are the main cause of the weak performance of the people's representatives sitting in the DPR RI. Meanwhile, from an external perspective, the role of political parties is the dominant factor causing the weak performance of the people's representatives sitting in the DPR RI. This is because the people's representatives often experience a dilemma in carrying out their loyalties. Apart from that, many people's representatives who sit in the DPR RI often face a dilemma in making decisions due to the many interests that play in the DPR RI.   Keywords: Strategy; Performance; House of Representative

Implementasi Program Corporate Social Responsibility PT Cargill Dalam Pembangunan Di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan

Artikel ini mengkaji bagaimana implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh PT. Cargill dalam membantu pembangunan di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang akan mendeskripsikan implementasi program CSR PT. Cargil tersebut. Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh George C. Edward tentang beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu: dilihat dari proses komunikasi, sumber daya yang dimiliki, disposisi, dan bagaimana struktur birokrasinya. Temuan penelitian menggambarkan bahwa dari segi sumber daya yang dimiliki oleh PT. Cargill sudah cukup baik, dari sisi komunikasi pihak PT. Cargill selalu menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Dari sisi disposisi yang dilakukan dalam peningkatan ekonomi seperti membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dengan gaji dan tunjangan yang sesuai UMP Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan untuk sumber daya alam, dilakukannya beberapa peningkatan pohon dan tanaman yang pastinya untuk menunjang kepentingan masyarakat dan pihak perusahaan. Sedangkan daeri struktur birokrasi sejauh ini sesuai dengan hasil penelitian yang di peroleh menunjukkan bahwa pihak manajer CSR sudah melaksanakan tugasnya dengan SOP perusahaan, hal ini dibuktikan dengan respon baik dari pihak pemerintah Kecamatan dan juga masyarakat yang tentunya merasakan dengan baik dampak dari program CSR yang dilakukan. Namun memang program CSR yang dilakukan oleh PT. Cargill masih belum merata bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan.   Kata Kunci: Implementasi; Corporate Social Responsibility; PT. Cargill   ABSTRACT This article examines how the implementation of the Corporate Social Responsibility (CSR) program carried out by PT. Cargill in assisting development in the West Amurang District, South Minahasa Regency. This study uses a qualitative method, which will describe the implementation of PT. the cargil. The study was carried out using the approach put forward by George C. Edward on several things that can influence the success of an implementation, namely: seen from the communication process, the resources owned, the disposition, and how the bureaucratic structure is. The research findings illustrate that in terms of the resources owned by PT. Cargill has been quite good, in terms of communication from PT. Cargill always maintains good relations with all parties. In terms of the disposition to improve the economy, such as creating jobs for the surrounding community with salaries and benefits according to the UMP of the Provincial Government of North Sulawesi and for natural resources, several improvements to trees and plants are certainly carried out to support the interests of the community and the company. Meanwhile, from the bureaucratic structure so far, according to the research results obtained, it shows that the CSR managers have carried out their duties according to the company's SOPs. However, the CSR program carried out by PT. Cargill is still not evenly distributed for all people in South Minahasa Regency.   Keywords: Implementation; Corporate Social Responsibility; PT. Cargil

Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Komunikasi Politik Lewat Media Sosial Pada Pilkada 2020 di Kota Manado

ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif sebagai media untuk memaparkan secara ilmiah strategi Partai PDIP dalam komunikasi politik lewat media sosial. Penelitian ini berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan strategi partai PDIP dalam melakukan komunikasi politik pada masyarakat luas pada Pilkada tahun 2020 di kota Manado. Penelitian yang melibatkan beberapa informan antaranya pengurus DPC PDIP Kota Manado, Tokoh Politik, Akademisi, Tokoh Masyarakat dan Mahasiswa. Serta menggunakan Teknik pengumpulan data seperti wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa PDIP telah melaksanakan strategi politiknya dengan baik. Strategi yang digunakan antara lain pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi politik. Namun pada pelaksanaannya masih ada kendala yang dihadapi seperti kader-kader yang ada masih kurang maksimal melaksanakan strategi tersebut. Kata kunci: Strategi, Komunikasi Politik, Pilkada   ABSTRACT This research was conducted using descriptive qualitative research as a medium to scientifically explain the PDIP Party's strategy in political communication through social media. This research focuses on matters related to the PDIP party's strategy in conducting political communication to the wider community in the 2020 Pilkada in Manado city. The research involved several informants including Manado City DPC PDIP administrators, political figures, academics, community leaders and students. As well as using data collection techniques such as interviews and documentation. The findings of this study explain that PDIP has implemented its political strategy well. The strategies used include the use of social media as a means of political communication. However, in its implementation there are still obstacles faced, such as existing cadres who are still not maximally implementing the strategy.   Key words: Strategy; Political Communication; Electio

Strategi Pemerintah Indonesia Terhadap Perlindungan Masyarakat Keturunan Indonesia Di Mindanao Filipina Selatan

Problematika perbatasan Indonesia - Filipina, yang mengacu pada aktivitas lintas batas, menciptakan permasalahan status kewarganegaraan. Terkhusus kepada Warga Keturunan Indonesia di Mindanao, Filipina Selatan yang berjumlah 8.745 orang (warga Sangihe - Talaud). Bagaimana kemudian strategi pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan perlindungan terhadap Warga Keturunan Indonesia di Mindanao?. Penelitian ini menggunakan welfare state theory sebagai acuan analisis sikap pemerintah Indonesia untuk pengambilan langkah terhadap perlindungan Warga Keturunan Indonesia di Mindanao, penelitian ini juga menggunakan konsep kewarganegaraan dari hukum atau konstitusi negara Indonesia maupun Filipina untuk memudahkan alur pikir dalam melihat permasalahan status kewarganegaraan Warga Keturunan Indonesia di Mindanao. Penelitian ini menjelaskan bagaimana hubungan historiografis antara warga Sangihe - Talaud, dengan warga Mindanao, sebagai dasar pemahaman sumber permasalahan lintas batas dan status kewarganegaraan. Selain itu menjelaskan Joint Commision for Bilateral Cooperation Indonesia-Filipina 2014 yang menjadi momen terciptanya Mandatory Consular Notification dan program Pendaftaran dan Konfirmasi WNI, yang mana kedua instrumen tersebut adalah jalur pemerintah Indonesia untuk menciptakan perlindungan yang sustainable dan masif terhadap Warga Keturunan Indonesia di Filipina. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa, pemerintah Indonesia dengan segala kompetensinya, menciptakan akses terhadap perlindungan Warga Keturunan Indonesia di Mindanao, melalui hasil JCBC Indonesia - Filipina 2014, dan untuk memaksimalkan tugas perlindungan pemerintah Indonesia, maka Warga Keturunan Indonesia perlu mendapatkan status WNI sehingga dapat terhubung dengan segala akses jaminan kesejahteraan sebagai perlindungan.   Kata Kunci       :     Strategi; Perlindungan; Warga Keturunan Indonesia; Perbatasan Indonesia-Filipina     ABSTRACT The Indonesia - Philippines border problem, which refers to cross-border activities, creates problems of citizenship status. Especially for Persons of Indonesian Descent in Mindanao, Southern Philippines, included 8,745 people (Sangihe - Talaud). What is the Indonesian government's strategy in dealing with the problem of protecting Persons of Indonesian Descent in Mindanao?. This study uses welfare state theory as a reference for analyzing the strategy of the Indonesian government to take steps towards the protection of Indonesian Descent in Mindanao, this research also uses the citizenship concept, taken from Indonesian and Philippines constitutions, to facilitate understanding in looking at issues of citizenship status of PIDs. This study then explains the historiographical relationship between the Sangihe - Talaud residents, and the Mindanao people, as basis to understanding the sources of cross-border problems and citizenship status. This research also explains the 2014 Joint Commission for Bilateral Cooperation between Indonesia and the Philippines, which became the moment for the creation of the Mandatory Consular Notification and the Pendaftaran dan Konfirmasi WNI Program, both agreement are the Indonesian government's path to create sustainable and massive protection for PID in Philippines. Results of this study reveal that, the Indonesian government with all its power, creates access to the protection of PIDs in Mindanao, through JCBC Indonesia - Philippines 2014, and for maximum protection duties, Indonesian Citizens need to obtain citizenship status as WNI, so they can connected with all access to welfare insurance as protection.   Keywords         : Strategy; Protection; Citizens of Indonesian Descent; Indonesia-Philippines Borde

Minat Mahasiswa Untuk Masuk Ke Dunia Politik: Studi Perbandingan Antara Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Dan Mahasiswa Lainnya Di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado

ABSTRAK Penelitian ini mengidentifikasi dan mengkaji minat mahasiswa untuk masuk ke dunia politik. Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi minat antara mahasiswa program studi ilmu politik dan mahasiswa lainnya diluar program studi ilmu politik di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado untuk masuk ke dunia politik. Kajian menggunakan empat indiktator dalam melihat preferensi minat mahasiswa, yaitu (1) Minat Mahasiswa untuk menjadi Akademisi, (2) Minat Mahasiswa untuk menjadi praktisi, (3) Minat mahasiswa untuk menjadi politisi, dan (4) Minat terbesar mahasiswa untuk kedepannya. Temuan penelitian menggambarkan minat mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik sebagian besar adalah untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, diplomat, Komisi Pemilihan Umum, Non Governmental Organization, Dewan Perwakilan Rakyat, kepala daerah, dan pengajar dikarenakan pekerjaan yang diminati dianggap cocok dengan studi pendidikan mereka sekarang ini. Sedangkan Faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk masuk ke dunia politik yaitu adanya perasaan senang saat mengetahui pendidikan yang ditempuh bisa membawa kesempatan lapangan kerja sesuai yang diminati. Ada juga faktor motivasi atau dorongan keluarga, faktor kemampuan, faktor material, dan juga faktor lingkungan kerja. Temuan penelitian juga menggambarkan bahwa mahasiswa program studi ilmu politik yang paling meminati dunia politik daripada mahasiswa jurusan lainnya. Kebanyakan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado berminat untuk bekerja sebagai praktisi untuk kedepannya, terutama Pegawai Negeri Sipil. Kata kunci : Minat; Mahasiswa; Politik ABSTRACT This research identifies and examines students' interest in entering the world of politics. This study uses a qualitative method. This research focuses on identifying interests between political science study program students and other students outside the political science study program within the Faculty of Social and Political Sciences, University of Sam Ratulangi Manado to enter the world of politics. The study uses four indicators to see student interest preferences, namely (1) Student interest in becoming academics, (2) Student interest in becoming practitioners, (3) Student interest in becoming politicians, and (4) Student interest in the future. The research findings illustrate that most of the students' interest in the Faculty of Social and Political Sciences is to become Civil Servants, diplomats, the General Election Commission, Non-Governmental Organizations, the People's Legislative Assembly, regional heads, and teachers because the jobs they are interested in are considered suitable for their current educational studies. . While the factors that affect students' interest in entering the world of politics are the feeling of pleasure when they know that the education pursued can bring job opportunities according to their interests. There are also motivational factors or family encouragement, ability factors, material factors, and also work environment factors. The research findings also illustrate that political science study program students are most interested in the world of politics than students of other majors. Most students of the Faculty of Social and Political Sciences, University of Sam Ratulangi Manado are interested in working as practitioners in the future, especially civil servants. Keywords: Interest; Student; Political       &nbsp

Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pelintas Batas Ilegal Di Perbatasan Indonesia-Timor Leste

Pelintas batas ilegal (illegal crossing borders) di perbatasan wilayah Indonesia dengan Timor Leste hingga kini masih menjadi persoalan bagi kedua negara. Artikel ini mengkaji bagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi berbagai persoalan terkait dengan para pelintasi ilegal tersebut. Kajian dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai langkah atau upaya yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi persoalan tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan terlalu luasnya wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste membuat pemerintah kewalahan dalam melakukan pengawasan di wilayah perbatasan kedua negara. Selain itu adanya hubungan kekerabatan yang cukup dekat antara warga negara Indonesia yang berada di Kabupaten Timor Tengah Utara dan warga negara Timor Leste  membuat potensi pelanggaran pelintas batas ilegal dan penyeludupan barang akan terus terjadi.  Apalagi jumlah layanan pos lintas batas jumlahnya masih terlalu minim dan warga Timor Leste masih mengganggap biaya untuk untuk membayar visa cukup mahal. Selain itu tidak tersedianya lagi pos lintas batas sementara menjadi pendorong terjadinya pelintas batas ilegal marak terjadi. Untuk itu pertemuan Joint Border Commitee antara kedua negara yang merupakan mekanisme bilateral untuk menyelesaikan permasalahan tentang perbatasan perlu dimaksimalkan. Disamping itu perlunya membangun lebih banyak pos lintas batas dengan fasilitas yang lengkap terutama di area yang dekat dengan perbatasan antara Indonesia-Timor Leste, serta membangun garis batas yang jelas agar berkurangnya jalan-jalan pintas yang menyebabkan terjadinya pelintas batas ilegal. Juga perlunya di buka kembali akses pass lintas batas kunjungan sementara bagi kedua negara, agar memudahkan warga melintas untuk mengunjungi saudara atau keluarga mengingat latar belakang Indonesia-Timor Leste dulunya adalah satu negara.   Kata Kunci: Pelintas Batas Ilegal;Indonesia; Timor Leste       ABSTRACT Illegal crossing borders on the border between Indonesia and Timor Leste is still a problem for both countries. This article examines how the efforts that have been made by the Indonesian government in overcoming various problems related to these illegal crossers. The study was conducted by identifying the various steps or efforts that have been and will be carried out by the Indonesian government to overcome these problems. From the results of the research it was found that the border area between Indonesia and Timor Leste was too wide which made it difficult for the government to carry out supervision in the border areas of the two countries. In addition, there is a fairly close kinship relationship between Indonesian citizens residing in North Central Timor District and East Timorese citizens, making the potential for illegal cross-border violations and goods smuggling to continue to occur. What's more, the number of cross-border postal services is still too minimal and East Timorese still consider the cost of paying for a visa quite expensive. In addition, the temporary unavailability of cross-border posts has become a driving force for illegal border crossers to occur. For this reason, the Joint Border Committee meeting between the two countries, which is a bilateral mechanism for resolving border issues, needs to be maximized. Besides that, it is necessary to build more border crossing posts with complete facilities, especially in areas close to the border between Indonesia and Timor Leste, as well as building clear boundaries so that there are fewer shortcuts that lead to illegal border crossers. There is also a need to reopen cross-border access passes for temporary visits for the two countries, to make it easier for residents to pass by to visit relatives or family, given the background that Indonesia and Timor Leste used to be one country.   Keywords: Illegal Border Crossers; Indonesia; Timor Lest

Politik Identitas Pada Kesetaraan Gender Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020

ABSTRAK Artikel ini akan mengkaji keberadaan politik identitas khususnya terkait dengan kesetaraan gender yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Gorontalo tahun 2020. Dengan menggunakan metode kualitatif artikel ini akan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi, serta sejauh mana politik identitas khususnya yang terkait dengan kesetaran gender berkembang dan terjadi pada Pilkada tahun 2020. Temuan penelitian menggambarkan bahwa politik identitas yang terjadi di Kabupaten Gorontalo banyak di sebabkan oleh faktor agama dan budaya. Faktor agama sangat mempengaruhi karena mayoritas masyarakat Kabupaten Gorontalo memeluk agama Islam, dimana berkembang stigma bahwa pemimpin itu seharusnya laki-laki. Selain itu budaya yang berkembang di masyarakat Gorontalo dimana sangat minim perempuan yang mau bertarung untuk menjadi pemimpin, karena itu dipahami sebagai haknya kaum pria. Walaupun sebenarnya sudah ada perundangan yang mewajibkan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen namun minimnya kaum perempuan yang bersedia menjadi kendala untuk mewujudkan hal tersebut. Kata Kunci: Politik Identitas; Kesetaraan Gender; Pemilihan Kepala Daerah   ABSTRACT This article will examine the existence of identity politics in particular related to gender equality that occurred in the Regional Head Election (Pilkada) in Gorontalo Regency in 2020. Using qualitative methods this article will describe the factors that influence, and the extent to which identity politics, especially those related to Gender equality develops and occurs in the 2020 Pilkada. The research findings illustrate that identity politics that occurs in Gorontalo Regency is mostly caused by religious and cultural factors. The religious factor is very influential because the majority of the people of Gorontalo Regency embrace Islam, where there is a growing stigma that the leader should be a man. In addition, the culture that developed in the Gorontalo community where there are very few women who want to fight to become leaders, because it is understood as the right of men. Even though there is actually a law that requires women's representation of 30 percent, the lack of women who are willing to be an obstacle to make this happen. Keywords: Identity Politics; Gender equality; Regional Head Electio

Perbandingan Strategi Kampanye Partai PDI-P Dan Partai Golkar Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019

Dalam sebuah kompetisi politik strategi kampanye sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari kontestan. Dalam kompetisi politik terkait Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) strategi kampanye dilakukan selain oleh calon yang bersangkutan, juga dilakukan oleh partai politik pengusung. Dengan menggunakan metode kualitatif, artikel ini akan membandingkan strategi partai politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Politik Golongan Karya (Golkar) dalam memperjuangan calon-calon yang diusung mereka pada Pileg tahun 2019 di Kota Manado. Temuan penelitian menggambarkan dari strategi yang dilakukan kedua partai hampir dapat dikatakan hampir sama. Secara umum kedua partai masing-masing memaksimalkan peran struktur partai di tingkat daerah, menggunakan media sosial sebagai media kampanye, dan pemasangan baliho. Adapun perbedaan hanya terdapat pada isu yang diusung saat berkampanye.  Untuk PDIP isu kampanye yang diusung yaitu dengan mengangkat 3 isu utama, yaitu isu infrastruktur seperti pembangunan jalan, drainase, juga air bersih. Untuk  isu sosial PDIP mengangkat isu bantuan-bantuan sosial dari pemerintah, dan isu ekonomi dimana adanya penurunan harga pasar contohnya penurunan bahan pokok. Selain itu juga dikarenakan PDIP merupakan partai yang mempunyai calon dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, make mereka juga mengangkat isu-isu mengenai kader mereka yang menjadi calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan untuk partai Golkar mengangkat isu-isu berdasarkan isu masyarakat di setiap daerah pemilihan (Dapil), seperti Dapil Wenang-Wanea dengan mengangkat isu kemacetan. Dan dilihat dari keberhasilan strategi yang dilakukan oleh kedua partai, terbukti PDIP lebih unggul dalam mearih dukungan masyarakat Kota Manado.   Kata Kunci: Strategi Kampanye     ABSTRACT In a political competition, the campaign strategy is very influential on the success of the contestants. In the political competition related to the Legislative General Election (Pileg), the campaign strategy is carried out not only by the candidate concerned, but also by the supporting political party. Using a qualitative method, this article will compare the strategies of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) political party with the Golkar political party in fighting for the candidates they promoted in the 2019 Pilleg in Manado City. The research findings illustrate that the strategies carried out by the two parties are almost the same. In general, the two parties each maximized the role of the party structure at the regional level, using social media as a campaign medium, and installing billboards. The difference is only in the issues that are brought up during the campaign. For PDIP the campaign issues raised are by raising 3 main issues, namely infrastructure issues such as road construction, drainage, and clean water. For social issues, PDIP raised the issue of social assistance from the government, and economic issues where there was a decline in market prices, for example a decrease in basic commodities. In addition, because PDIP is a party that has candidates in the presidential and vice presidential elections, they also raise issues regarding their cadres who become presidential and vice presidential candidates. Meanwhile, the Golkar party raises issues based on community issues in each electoral district (Dapil), such as the Wenang-Wanea Dapil by raising the issue of congestion. And judging from the success of the strategies carried out by the two parties, it is proven that PDIP is superior in gaining the support of the people of Manado City.   Keywords: Campaign Strateg

Strategi Partai Golkar Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Kota Manado Tahun 2020

Sebagai salah satu partai besar yang ada di Kota Manado Partai Golkar sangat berambisi untuk dapat memenangkan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) pada tahun 2020. Namun pada kenyataannya partai Golkar mengalami kekalahan. Artikel ini akan mengkaji strategi yang dimainkan oleh partai Golkar untuk memenangkan kompetisi Pilwako di Kota Manado. Dengan menggunakan metode kualitatif, artikel ini akan fokus melihat dan mendeskripsikan strategi partai Golkar dan kelemahan dari strategi tersebut sehingga menyebabkan kekalahan partai Golkar. Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Nimmo (2011), tentang jenis strategi kampanye. Temuan penelitian menggambarkan beberapa strategi yang dilakukan oleh partai Golkar, diantaranya adalah Strategi komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan jaringan kekuasaan tingkat local. Selain itu, partai Golkar juga menghimpun kekuasaan mayoritas elite lokal di kota Manado untuk kemudian ‘mengikatnya’ baik secara sukarela ataupun melalui tekanan structural, dengan memanfaatkan pengaruh elite secara luas, baik di structural birokrasi, pengusaha maupun elite di lingkungan pendukung. Partai Golkar juga melakukan sosialisasi dengan melakukan pencitraan dan penguatan jati diri (karakter partai) kepada masyarakat serta menyampaikan visi dan misi serta program partai Golkar. Selain itu partai Golkar juga sering menghadiri atau mengadakan event di lingkungan masyarakat dengan menyampaikan program, kampanye atau sosialisasi ke masyarakat.   Kata Kunci: Strategi; Partai Golkar: Pilwako     ABSTRACT As one of the major parties in Manado City, the Golkar Party is very ambitious to win the Mayor and Deputy Mayor Election (Pilwako) in 2020. But in reality the Golkar party has lost. This article will examine the strategy played by the Golkar party to win the Wako election competition in Manado City. By using a qualitative method, this article will focus on looking at and describing the strategy of the Golkar party and the weaknesses of that strategy that led to the defeat of the Golkar party. The study was conducted using the approach proposed by Nimmo (2011), regarding the types of campaign strategies. The research findings describe several strategies carried out by the Golkar party, including the communication strategy carried out using a local level power network. In addition, the Golkar party also collects the power of the majority of local elites in the city of Manado to then 'bind' it either voluntarily or through structural pressure, by utilizing the influence of the elite widely, both in the structural bureaucracy, businessmen and elites in the supporting environment. The Golkar Party also conducts socialization by conducting imagery and strengthening of identity (party character) to the public as well as conveying the vision and mission and programs of the Golkar party. In addition, the Golkar party also often attends or holds events in the community by conveying programs, campaigns or outreach to the public.   Keywords: Strategy; Golkar Party: Pilwak

Peran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dalam Penataan Pasar Tradisional Poyowa Kecil Di Kota Kotamobagu

Untuk dapat mendorong terwujudnya pasar tradisional yang berdaya saing dengan pasar modern diperlukan penatan, pengelolahan, dan pemberdayaan pasar tradisional secara profesional.  Penataan pasar tradisional merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar pasar tradisional akan tetap ada. Persaingan yang terjdi antara usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah dengan usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, memerlukan pemberdayaan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembanng serasi, saling memerlukan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peranan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disdagkop UKM) dalam penataan pasar tradisional Poyowa di Kota Kotamobagu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Temuan penelitian mengggambarkan bahwa  terdapat beberapa peran yang dimainkan oleh DisdagkopUKM yaitu peran sebagai fasilitator, sebagai regulator, dan sebagai katalisator. Memang peran-peran tersebut belum maksimal dan menghasilkan seperti yang diharapkan, karena masih memerlukan beberapa perbaikan dan penyempurnaan.   Kata Kunci: Peran; DisdagkopUKM; Pasar Tradisional     ABSTRACT To be able to encourage the realization of traditional markets that are competitive with modern markets, it is necessary to professionally organize, manage and empower traditional markets. Structuring traditional markets is one of the efforts that must be made by the government so that traditional markets will continue to exist. The competition that occurs between small and medium scale retail trade businesses and large scale modern retail trade businesses requires the empowerment of traditional markets so that they can grow and develop in harmony, need each other, strengthen each other and benefit each other. This research aims to look at the role of the Department of Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises (Disdagkop UKM) in organizing the Poyowa traditional market in Kotamobagu City. This study uses a qualitative method. The research findings illustrate that there are several roles played by DisdagkopUKM, namely the role of facilitator, regulator and catalyst. Indeed, these roles have not been maximized and produced as expected, because they still require some improvements and improvements.   Keywords: Role; DisdagkopUKM; Traditional marke