Kemampuan Bermedia dan Daya Kritis Para Mahasiswa Di Kabupaten Manggarai - Flores

Abstract:This study aims to describe the ability of media and the critical power of students in Manggarai Regency. The ability to media is measured by indicators: The types of social media that are most often used, the ability to apply social media, frequently sought media content, the critical power of social media content, and social media content that is often distributed. The type of research used was a descriptive cross sectional study. The research respondents were 353 students who were determined using the proportional stratified random sampling technique. Data was collected using an online questionnaire. To guarantee the credibility of the data, researchers applied the one vote method and cross-checked through interviews via mobile phones. Data is presented in the form of tables and graphs. The results of the study show that the types of media most used by students are Facebook and WhatsApp. Both types of social media are applied by students themselves. Most students are able to apply these social media proficiently. However, many students use the media to access content that does not support their intellectual knowledge and insight. The use of media is limited to building social relations or friendship among students. This habit has an impact on students' critical power in assessing hoax content and factual content. The results of this study illustrate the discrepancy between the ability to apply media and students' critical power. This condition must be the concern of educators and stakeholders in Manggarai Regency.Keywords: Media, Critical Power, Manggarai Flores Students Abstrak:Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kemampuan bermedia dan daya kritis mahasiswa di Kabupaten Manggarai. Kemampuan bermedia diukur berdasarkan indikator-indikator: Jenis media sosial yang paling sering digunakan, kemampuan mengaplikasikan media sosial, konten media yang sering dicari, daya kritis terhadap konten media sosial, dan konten media sosial yang sering disebarkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif cross sectional. Responden penelitian berjumlah 353 mahasiswa yang ditentukan menggunakan teknik proportional stratified random sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner online. Untuk menjamin kredibilitas data, peneliti menerapkan metode one vote dan melakukan crosscheck melalui wawancara via handphone.  Data disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis media yang paling banyak digunakan mahasiswa adalah facebook dan whatsapp. Kedua jenis media sosial ini diaplikasikan sendiri oleh mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa mampu mengaplikasikan media-media sosial tersebut secara mahir. Namun, banyak mahasiswa menggunakan media untuk mengakses konten-konten yang kurang mendukung pengetahuan dan wawasan intelektual mereka. Penggunaan media hanya sebatas membangun relasi sosial atau pertemanan di antara mahasiswa. Kebiasaan ini berdampak pada daya kritis mahasiswa dalam menilai konten-konten hoax dan konten-konten fakta. Hasil penelitian ini menggambarkan adanya diskrepansi antara kemampuan mengaplikasikan media dengan daya kritis mahasiswa. Kondisi ini mesti menjadi perhatian para pendidik dan stakeholdersdi Kabupaten Manggarai.Kata Kunci: Media, Daya Kritis, Mahasiswa Manggarai Flore

Urgensi Hukuman Mati Bagi Koruptor Dengan Pengabaian Penderitaan Yang Akan Diderita

Abstract:A guilty person deserves the penalty of punishment, and must get suffering in return, without considering how much benefit to society if he is subject to punishment. Regardless of how big the consequences of moral punishment someone who has done wrong is better in law than not punished. Therefore, the authors provide an alternative sanction of the death penalty as an alternative final punishment for perpetrators of corruption. So that it can be a meaningful lesson for the next generation. This study uses qualitative methods on the available data. In addition to analyzing and observing the current reality.Keywords: Death Penalty, Corruption, Sanctions Abstrak:Seseorang bersalah patut mendapatkan ganjaran hukuman, dan harus mendapatkan penderitaan sebagai balasannya, tanpa mempertimbangkan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat jika dia dikenai hukuman. Terlepas seberapa besar konsekuensinya dari penghukumannya secara moral seseorang yang telah berbuat salah lebih baik di hukum dari pada tidak dihukum. Oleh karenanya, penulis memberikan alternatif sanksi hukuman mati sebagai alternatif akhir pemidanaan bagi pelaku kejahatan korupsi. Sehingga dapat menjadi pelajaran  berarti bagi generasi selanjutnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pada data yang tersedia. Selain dengan melakukan analisa dan observasi pada realita yang ada saat ini.Kata Kunci: Hukuman Mati, Korupsi, Sanksi   

Peran Badan Wakaf Indonesia Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf membangun paradigma baru tentang tata kelola Wakaf di Indonesia. Wakaf yang semula dikelola dengan cara sederhana dan kekeluargaan karena merupakan ajaran dalam hukum Islam yang tumbuh menjadi bagian dari tradisi yang hidup dalam masyarakat, kini bertransformasi dalam bentuk tata kelola lembaga, yang memiliki kredibelitas, profesionalitas dan efesien. Tata kelola Wakaf melalui badan Wakaf terbukti secara efesien meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan melalui tata kelola instrumen pengelolaan Wakaf tidak hanya sebagaimana tujuan peningkatan dana abadi, lebih dari itu Wakaf kini dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan pemberdayaan perekonomian yang potensial untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Hal ini tidak terlepas dari peran Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang membangun Wakaf di Indonesia lebih profesional dan lebih bermanfaat. Untuk mengkaji Wakaf leih dalam lagi Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, 1. Apa peranan Badan Wakaf Indonesia terhadap pelaksanaan Wakaf di Indonesia? Dan 2. Bagaimana sistem pengelolaan Wakaf sebelum dan sesuadah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?, adapun tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui peran Badan Wakaf Indonesia terhadap pelaksanaan Wakaf di Indonesia dan 2. Untuk mengetahui sistem pengelolaan Wakaf sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam melakukan penelitian, Peneliti memilih metode library research (Penelitian Kepustakaan) dengan pendekatan yuridis normatif dan historis. Menggunakan sumber hukum primer peraturan perundang-undangan  Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf  diperkuat dengan sumber hukum sekunder dari buku, jurnal hukum dan internet serta doktrin-doktrin hukum, penelitian ini disajikan dengan tekhnik deskriptif analitis, yakni menyajikan dengan cara menganalisa. Dari penelitian ini, Penulis menyimpulkan sebagai berikut 1. Bahwa  Badan Wakaf Indonesia memiliki peranan dalam membangun tata kelola pelaksanaan Wakaf di Indonesia baik dalam menyelenggarakan administrasi maupun pengelolaan secara nasional yakni membina para nazhir 2. Bahwa sistem pengelolaan Wakaf memiliki perbedaan yang sangat signifikan antara sebelum dan sesudah diterbitkan Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, untuk itu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun tata kelola Wakaf lebih baik.Kata Kunci : Wakaf, Badan Wakaf Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Waka

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika

Abstract.Children have an important role in the life of society and the state, because of their position as the nation's successor. Therefore, children have the potential to play an active role in preserving the life of the nation, in order to realize the goal of forming a government that protects citizens. The abuse of narcotics by children is currently a concern of many people and is constantly being discussed and published. In fact, the problem of narcotics abuse is of concern to various groups, moreover the involvement of children as narcotics couriers which is a series of evil consensus in carrying out illegal drug trafficking. In the capacity of children who are used as couriers is one thing that is so alarming that the child will face the law, and is classified as having committed narcotics crimes. With the limited ability of children and their imperfections, it needs to be a concern of law enforcement officials in the application of punishment for the child who is the perpetrator of the narcotics crime.Keywords: Legal Protection, Children, Narcotics Courier. Abstrak. Anak mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena kedudukannya sebagai  penerus bangsa. Oleh karena itu, anak mempunyai potensi untuk berperan aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa,  guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu pemerintah yang melindungi warga negara. Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan, apalagi adanya keterlibatan anak sebagai kurir narkotika yang merupakan rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara illegal. Dalam kapasitas anak yang dijadikan kurir merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut akan berhadapan dengan hukum, dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika. Dengan keterbatasan kemampuan anak dan ketidaksesempurnaannya, maka perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum dalam penerapan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkotika tersebut.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kurir Narkotika

Konsep Kesejahteraan Dalam Pemekaran Wilayah Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Welfare is a dream and hope for every human being who lives on this earth. In an effort to meet the needs of their lives, humans will not be able to complete them or obtain them without the help of others. For the government, welfare is measured by the value of GNP per capita, which is the ratio between the value of GNP and the total population. An autonomous village will provide wide space for development planning which is a community need and is not burdened by work programs from various government agencies. This research is descriptive using a normative juridical method, which provides an overview of the Welfare Concept in Fiqh Siyasah against the Village Government according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The results of the study stated that; Aspects that are used as indicators to measure people's welfare are income, population, health, education, employment, consumption, housing, and socio-culture. The concept of welfare can be implemented well if there is coordination and cooperation between village officials, the Village Consultative Body and community leaders.Keywords: Village; Public; Well-being; Constitution Abstrak Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan mampu menyelesaikannya atau memperolehnya tanpa bantuan orang lain. Bagi pemerintah kesejahteraan diukur dengan nilai GNP perkapita, yang merupakan rasio perbandingan antara nilai GNP dengan jumlah penduduk. Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat dan tidak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah.  Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang Konsep Kesejahteraan Dalam Fiqh Siyasah Terhadap Pemerintah Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hasil penelitian menyatakan bahwa; aspek-aspek yang dijadikan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan, kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi, perumahan, dan sosial budaya. Konsep kesejahteraan bisa terlaksana dengan baik jika ada koordinasi dan kerja sama antara aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat. Kata Kunci: Desa; Masyarakat; Kesejahteraan; Undang-Undan

Konsep Uang Dalam Islam

Abstract.This research discusses how the concept of money in Islam. This research is a type of library research that focuses on qualitative data management with data analysis methods using the description-analysis method. The results of this study stated that money is capital money, money is not identical with capital, money is public goods, capital is private goods, money is flow concept, capital is stock concept. Money is not a commodity, even money in the Islamic concept is not included in the utility function. In Islam there is no time value of money. Islam only knows the Economic Value of Time and money is a flow concept.Keywords: Concept, Money, Islam Abstrak.Penelitian ini membahas bagaimana konsep uang dalam Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research) yang menitikberatkan pada pengelolaan data secara kualitatif dengan metode analisis data menggunakan metode deskripsi-analisis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Uang adalah uang capital, uang tidak identik dengan modal, uang adalah public goods, modal adalah private goods, uang adalah flow concept, modal adalah stock concept. Uang bukan suatu komoditi, bahkan uang dalam konsep Islam tidak termasuk dalam fungsi utility. Dalam Islam tidak mengenal adanya time value of money. Islam hanya mengenal Economic Value of Time dan uang adalah flow concept.Kata Kunci; Konsep, Uang, Isla

The Role of Zakat in Human Development

Abstract: Zakat is one of the major economic sources for Islamic countries. The efficiently and systematically of zakat management able to propel it’s potential as an instrument of human development especially among Muslims. The optimum utilization of zakat funds is essential to improving the quality and potential of every Muslim. In Malaysia, zakat is administrated by the Islamic Religious Council (IRC) in every state. The IRC is responsible for determining the beneficiary's qualification and the type of relief that is appropriate based on the background of each recipient so that the relief can be utilized to fulfill their needs. This study aims to assess the potential of zakat in developing the quality of Muslims in Malaysia by highlighting the practice of each IRC in distributing relief to each qualified zakat recipient. The distribution statistics and the form of programs provided by the IRC were analyzed descriptively to see the potential of zakat itself practically in improving the quality of Muslims. The study found that the IRC has provided various programs aimed at improving the quality of asnaf through equitable distribution of economics, social welfare distribution, human capital production and upgrading of education. Thus, every Muslim, especially zakat payers, should take the opportunity to equally engage with the IRC to ensure that zakat funds can be optimized for the development of Muslims in Malaysia.Keywords: Zakat, Human Development, Collection, Distribution, IRC Abstrak:Zakat adalah salah satu sumber ekonomi utama bagi negara-negara Islam. Pengelolaan zakat yang efisien dan sistematis dapat mendorong potensi itu sebagai instrumen pengembangan manusia terutama di kalangan umat Islam. Pemanfaatan dana zakat yang optimal sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan potensi setiap Muslim. Di Malaysia, zakat dikelola oleh Dewan Agama Islam (IRC) di setiap negara bagian. IRC bertanggung jawab untuk menentukan kualifikasi penerima dan jenis bantuan yang sesuai berdasarkan latar belakang masing-masing penerima sehingga bantuan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menilai potensi zakat dalam mengembangkan kualitas umat Islam di Malaysia dengan menyoroti praktik setiap IRC dalam mendistribusikan bantuan kepada setiap penerima zakat yang berkualitas. Statistik distribusi dan bentuk program yang disediakan oleh IRC dianalisis secara deskriptif untuk melihat potensi zakat itu sendiri secara praktis dalam meningkatkan kualitas umat Islam. Studi ini menemukan bahwa IRC telah menyediakan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas asnaf melalui distribusi ekonomi yang merata, distribusi kesejahteraan sosial, produksi sumber daya manusia dan peningkatan pendidikan. Dengan demikian, setiap Muslim, terutama pembayar zakat, harus mengambil kesempatan untuk secara setara terlibat dengan IRC untuk memastikan bahwa dana zakat dapat dioptimalkan untuk pengembangan umat Islam di Malaysia.Kata kunci: Zakat, Pengembangan Manusia, Pengumpulan, Distribusi, IR

Kontrak Mudharabah Pada PT. Sarana Multigriya Financial Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah

Abstract:SMF is a secondary housing company that provides refinancing to Islamic banks. SMF financing aims to address housing finance mismatch funding issues in Islamic banks. The application of the contract to this cooperation is the mudharabah contract. With mudharabah contracts, the SMF and Islamic Banks can invest from the profit sharing ratio. The mudharabah contract application in this collaboration must comply with the Fatwa Council National Fatwa regulations NO: 07 / DSN-MUI / IV / 2000 regarding mudharabah financing. This study uses a qualitative method. The research technique used is content analysis and the research approach method is normative juridical. The data used are primary data taken from interviews and draft secondary data contracts, MUI fatwas, literature studies. The objects studied were the contract formation procedure, the contents of the contract, and the conformity of the contract to the Fatwa of the National Sharia Council NO: 07 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning mudharabah financing. The results of this study can be concluded that the SMF procedure in providing financing to Islamic banks is very concerned about risk and analyzes the business feasibility of sharia banks and the suitability of the mudharabah agreement at the SMF on the National Sharia Council Fatwa NO: 07 / DSN-MUI / IV / 2000 in SMF in general with the MUI fatwa. However, in bearing losses and profit sharing ratio at the mudharabah contract in SMF, it is less in accordance with the National Sharia Council Fatwa NO: 07 / DSN-MUI / IV / 2000.Keywords: Contract, Mudharabah, MUI Fatwa Abstrak:SMF merupakan perusahaan sekunder perumahan yang memberikan refinancing kepada Bank Syariah. Pembiayaan SMF bertujuan untuk mengatasi masalah mismatch funding pembiayaan perumahan di Bank Syariah. Penerapan Akad pada kerja sama ini yaitu akad mudharabah. Dengan akad mudharabah, maka SMF dan Bank Syariah dapat berinvestasi dari nisbah bagi hasil. Aplikasi akad mudharabah dalam kerja sama ini harus mematuhi peraturan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan adalah conten analysis dan metode pendekatan penelitian adalah yuridis normatif. Data yang digunakan yaitu data primer yang diambil dari wawancara dan data sekunder draft kontrak, fatwa MUI, studi kepustakaan. Adapun objek yang diteliti adalah prosedur pembentukan akad, isi akad, dan kesesuaian akad pada Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan prosedur SMF dalam memberikan pembiayaan kepada bank syariah sangat memperhatikan risiko dan menganalisis kelayakan bisnis bank syariah dan kesesuaian akad mudharabah di SMF pada Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 di SMF pada umumnya sudah sesuai dengan fatwa MUI. Namun dalam menanggung kerugian dan nisbah bagi hasil pada akad mudharabah di SMF kurang sesuai  Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000.Kata Kunci: Kontrak, Mudharabah, Fatwa MU

Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan

AbstractThe right pf childrenis a part of human right that should be fullfilled, protected and assured by parents, families, societies, civils, and nations. One of children right that should be fullfilled is the right get education in pre-school yet. This happens because the existence of pre-school education has not been able to give some servicestha is suitable with thei need. To give service with to special need pre-school age students. The service of pre-school age education that give service not only to normal students but also to special need student called called inclusive pre-school age education. Inclusive education is an education existing all student in a kind of learning process by holding an education giving chance to all students to study together in about ethnic, rase, social statue, economic, language, place, sex, religion and differentiation of mental and physycal education.Key words:  the right of children, pre-school age student, inclusive educational.AbstarkHak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak anak yang wajib dipenuhi diantaranya adalah hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Anak berkebutuhan khusus usia dini juga berhak mendapatkan layanan pendidikan. Anak berkebutuhan khusus usia dini yang ada di masyarakat belum semuanya mendapatkan layanan di pendidikan anak usia dini. Hal ini disebabkan karena keberadaan pendidikan anak usia dini belum mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya. Untuk memberikan pelayanan anak berkebutuhan khusus usia dini, maka pendidikan anak usia dini yang telah ada seharusnya dapat menerima dan melayani anak berkebutuhan khusus. Pelayanan pendidikan anak usia dini yang memberikan pelayanan bersama-sama antara anak yang tidak mengalami hambatan dan anak berkebutuhan khusus disebut pendidikan anak usia dini inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang menyertakan semua anak secara bersama-sama dalam suatu iklim proses pembelajaran dengan penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak secara bersama-sama dalam suatu iklim proses pembelajaran dengan layanan pendidikan yang layak dan sesuai kebutuhan individu siswa tanpa membedakan anak dari latar belakang suku, ras, status sosial, kemampuan ekonomi, status politik, bahasa, geografis, jeniskelamin, agama/kepercayaan, dan perbedaan kondisi fisik atau mental.Kata kunci: hak anak, anak berkebutuhan khusus usia dini, pendidikan inklusif

Relevansi Agama dan Kemiskinan; Upaya Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional dan Solusi yang Ditawarkan dalam Ekonomi Islam

AbstractIslam has warned its people not to be unemployed so that it slips into poverty because it is feared that with poverty someone will do anything, including harming others to meet their needs. There is a hadith which says "Poverty will bring closer to disbelief." The fact shows that the unemployment rate in a country with a majority Muslim population is relatively high. Increasing people's understanding of unemployment as a bad thing, both for individuals, society and the state will increase motivation to work more seriously. Even though God promises to bear our sustenance, it does not mean without any conditions that need to be fulfilled. The most important requirement is to try to find the promised sustenance because Almighty God has created a "system" that is whoever works will get sustenance and whoever sits will lose a fortune. That is, there is a process that must be passed to get sustenance.Keywords: Religion, Poverty, Solutions, Islamic Economy AbstrakIslam telah memperingatkan umatnya agar tidak menganggur sehingga tergelincir ke jurang kemiskinan, karena dikhawatirkan dengan kemiskinan seseorang akan melakukan apa saja, termasuk merugikan orang lain demi memenuhi kebutuhan dirinya. Ada sebuah hadis yang mengatakan "Kemiskinan akan membawa lebih dekat kepada kekafiran." Fakta menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di negara yang berpopulasi mayoritas muslim relatif tinggi. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengangguran sebagai hal yang buruk, baik bagi individu, masyarakat maupun negara akan meningkatkan motivasi untuk bekerja lebih serius. Meskipun Tuhan berjanji untuk menanggung rezeki kita semua, tetapi itu tidak berarti tanpa persyaratan apa pun yang perlu dipenuhi. Syarat yang paling penting adalah harus berusaha menemukan rezeki yang dijanjikan itu, karena Tuhan Yang Mahakuasa telah menciptakan "sistem" yaitu siapapun yang bekerja maka akan mendapatkan rezeki dan siapa pun yang duduk maka akan kehilangan rezeki. Artinya, ada proses yang harus dilalui untuk mendapatkan rezeki.Kata kunci: Agama, Kemiskinan, Solusi, Ekonomi Isla