Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemenang Lelang Yang Dianggap Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Di Lembaga Perbankan Kota Padang

vii.; 131 hal.; ill.; 19 c

Pertanggungjawaban Pidana Notaris/PPAT Terkait pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum(Studi kasus Putusan Nomor 27/Pidsus/TPK/2016/PN.Pdg

viii.; 138 hal.; ill.; 15 c

Akibat Hukum terhadap Kontrak Kerja Konstruksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Penyedia Jasanya masuk Dalam daftar hitam Nasional

x.; 195 hal.; ill.; 15 c

Pertanggungjawaban Notaris Tehadap Pembuatan perjanjian Nominee berdasarkan Putusan Pengadilan Negri Gianyar Nomor : 259/Pdt.G/2020/PN.Gin)

ix.; 142 hal.; ill.; 19 c

Pembatalan Sertifikat Hak Milik Pasca Putusan pengadilan tata Usaha Negara Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Studi kasus Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor:9/G/2021/Ptun.Pdg)

x.; 91 hal.; ill.; 15 c

Pelaksanaan Audit Kepatuhan Oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau Terhadap Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Di Kabupaten Kampar

viii.; 114 hal.; ill.; 19 c

Tanggung Jawab Notaris Terhadap pembatalan Akta Keterangan Hak Waris Berdasarkan PutusanPengadilan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN.Medan (Studi Putusan Nomor:43/Pdt.G/2020/PN.Mdn)

viii.; 126 hal.; ill.; 15 c

Eksistensi Ulayat Kaum Sebagai Hak Milik Komunal Pasca Sertifikasi Di Kabupaten Lima PuluhKota

xi.; 106 hal.; ill.; 19 c

Keabsahan Akta Ikrar Wakaf Dari Tanah Yang Sudah Berstatus Fasilitas Sosial (Studi Kasus Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/07/VII/2019)

ix.; 102 hal.; ill.; 19 c

Pengawasan Terhadap Pencemaran Udara Akibat Limbah Asap Pembangkit Listrik Tenaga Uap(PLTU) Ombilin Oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto

ix.; 100 hal.; 15 c