PENGAWASAN MARITIM EFEKTIF MELALUI IMPLEMENTASI AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) UNTUK JALUR PELAYARAN SURABAYA-MAKASSAR

Pengawasan maritim yang efektif sangat penting untuk menjaga keamanan dan efisiensi jalur pelayaran, terutama di era globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas perdagangan internasional. Penelitian ini mengkaji efektivitas implementasi Automatic Identification System (AIS) dalam pengawasan jalur pelayaran Surabaya-Makassar, bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data posisi kapal selama 24 jam melalui situs MarineTraffic dengan interval pengambilan data setiap 15 menit. Data dianalisis menggunakan metode Haversine untuk menghitung jarak antar titik di permukaan bumi berdasarkan koordinat geografis kapal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AIS memberikan informasi real-time dan menyeluruh mengenai situasi maritim, memungkinkan optimalisasi rute, peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran, serta peningkatan efisiensi operasional. Informasi mengenai kecepatan rata-rata kapal dan jarak tempuh penting untuk menilai efisiensi dan keselamatan pelayaran. Rata-rata kecepatan kapal KM. Gunung Dempo adalah 14 knot, dengan total jarak tempuh 757,06 km. Implementasi AIS dalam pengawasan jalur pelayaran Surabaya-Makassar memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan maritim, memastikan jalur pelayaran yang lebih aman dan efisien

ANTESEDEN INTENSI UNTUK MENGADOPSI APLIKASI PEMETAAN PARTISIPATIF PETAKITA DI INDONESIA

Adopsi dan penggunaan aplikasi berbasis Sistem Informasi Geospasial (SIG) tidak hanya bergantung pada aspek teknis dan kecanggihan teknologi, tetapi juga pada sejauh mana aplikasi tersebut mampu menjawab kebutuhan publik serta aspek sosial dan psikologi pengguna seperti risiko yang dirasakan, harapan, kepercayaan, dukungan, dan keterlibatan publik. Tanpa itu, upaya pemerintah dalam memanfaatkan teknologi geospasial untuk kepentingan publik akan dihadapkan berbagai hambatan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai penyedia data menjalankan eGovernment. Secara khusus, untuk menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi niat perilaku adopsi dalam menggunakan aplikasi dalam pemetaan partisipatif berbasis SIG dengan mengambil kasus pada Aplikasi PetaKita. Penelitian ini memodifikasi Unified Model of Electronic Government Adoption (UMEGA) dengan menambahkan variabel Trust in Government Agency (TIA), Trust in Government Technology (TIT), dan Trust in Government Data (TID). Dari sampel bersih sebanyak 130 dengan unit analisis pemilik akun Single Sign On (SSO) InaGeoportal, data ini kemudian diolah dengan metode SEM-PLS melalui software SmartPLS3. Hasilnya, Intensi Penggunaan aplikasi PetaKita dari BIG dipengaruhi oleh faktor Attitude dan TIT. Kemudian Attitude dipengaruhi secara signifikan oleh TIA, dan TIT. Selain itu, Facilitating Conditions berpengaruh signifikan terhadap Effort Expectancy. Meskipun factor Performance Expectancy, Effort Expectancy, Facilitating Conditions terhadap Behavioral Intention, Perceived Risk, TIA terhadap Behavioral Intention, dan TIT terhadap Attitude tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini memberikan wawasan untuk meningkatkan adopsi aplikasi e-Government, serta merancang strategi komunikasi publik yang efektif, melalui aplikasi yang diterima oleh masyarakat dalam meningkatan kepercayaan, dukungan, dan keterlibatan publik pada kebijakan pemerinta

Front Page Majalah Ilmiah Globe Vol. 25 No. 1 Tahun 2023

Sekretariat Redaksi Majalah Ilmiah GlobePusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama, Badan Informasi Geospasia

HUBUNGAN PARAMETER ARUS LAUT DAN LIFEFORM KARANG PADA BEBERAPA PULAU-PULAU KECIL DI KOTA PADANG: (The Relationship of Ocean Current Parameters and Coral Lifeform in Small Islands in Padang City)

Pengelolaan pulau-pulau kecil (PPK) memerlukan kajian ilmiah, salah satunya berupa parameter oseanogafi perairan. Parameter oseanografi mendukung suatu ekosistem terumbu karang, seperti kondisi arus laut yang secara tidak langsung dapat menyebabkan bentuk pertumbuhan karang yang berbeda-beda. Tujuan kajian adalah menentukan karakteristik arus laut dan menduga hubungannya dengan lifeform karang. Analisis sirkulasi arus laut dilakukan dengan pemodelan spasial, dan analisis koresponden untuk melihat hubungan yang terjadi. Sirkulasi arus laut perairan PPK Kota Padang dominan dibangkitkan oleh gaya pasang surut. Terdapat hubungan cukup erat antara kecepatan arus laut dengan lifeform karang, dengan nilai sebesar 81,40%. Arus laut cukup tinggi terjadi di Perairan Pulau Sirandah mencapai 0,49 m/dt, terdapat karang jenis submassive (CS) dominan mencapai 77,33-85,27%. Arus laut cukup lemah di Perairan Pulau Pasumpahan kisaran maksimum 0,13-0,28 m/dt dan rata-rata 0,04-0,08 m/dt, memiliki jenis lifeform karang yang banyak dan beragam, yaitu semua jenis karang non-acropora dan acropora jenis bercabang (ACB). Bentuk karang bercabang (ACB dan CB) dan massive (CM) mendominasi keberadaannya di perairan ini. Arus laut di Perairan Pulau Sikuai memiliki kecepatan maksimum 0,46 m/dt (BBL) dan 0,38 m/dt (TTG) dan rata-rata sebesar 0,12 m/dt. Arus laut di Pulau Sironjong cukup rendah, maksimum 0,20 m/dt dan rata-rata 0,09 m/dt. Kondisi karang di Perairan Pulau Sikuai dan Pulau Sironjong memiliki total % cover rendah (0,2-17,53%). Pada Pulau Sikuai paling tinggi jenis heliophora sebesar 13,46%, sedangkan Pulau Sironjong dominasi ACB sebesar 1,77%. Jenis submassive paling rendah pada ke dua pulau yaitu sebesar 0,07%

ANALISIS DAYA DUKUNG LAHAN UNTUK PERMUKIMAN BERBASIS ANCAMAN BENCANA DI PULAU-PULAU KECIL : Studi Kasus di Pulau Panggang dan Pulau Pramuka, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Pulau-pulau kecil merupakan wilayah yang memiliki lahan terbatas namun banyak dimanfaatkan manusia sebagai tempat bermukim. Peningkatan jumlah penduduk dan ancaman bencana merupakan tantangan dalam pengelolaan pulau-pulau kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya dukung lahan untuk permukiman dan ancaman bencana di Pulau Panggang dan Pulau Pramuka. Daya dukung lahan didasarkan pada ketersediaan lahan dengan mengacu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 dan sempadan pantai dengan metode buffer dari garis pantai pasang tertinggi ke arah daratan sejauh 10 m untuk Pulau Panggang, sedangkan 20 m untuk Pulau Pramuka. Kebutuhan lahan setiap individu dihitung dengan menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03–1733:2004. Ancaman bencana gelombang ekstrim dan abrasi ditentukan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan yang tersedia untuk permukiman di Pulau Panggang dan Pulau Pramuka yaitu 5,91 ha dan 8,65 ha. Kebutuhan lahan untuk permukiman penduduk tahun 2021 Pulau Panggang dan Pulau Pramuka masing-masing 16,89 ha dan 3,64 ha. Ketersediaan potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk permukiman di Pulau Panggang sudah melebihi dari kebutuhannya 10,98 ha sedangkan ketersediaan potensi lahan untuk permukiman di Pulau Pramuka 5,01 ha. Hasil perhitungan ancaman gelombang ektrim dan abrasi kawasan pesisir Pulau Panggang dan Pulau Pramuka untuk ancaman tinggi seluas 67,12%, ancaman sedang 1,55% dan ancaman rendah sebesar 31,34%. Adanya analisis kebutuhan dan ketersediaan lahan serta ancaman bencana pada pulau kecil yang dialokasikan untuk permukiman akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang di suatu wilayah

ANALISIS PENGARUH LUAS HUTAN TERHADAP KONSENTRASI GAS KARBON DIOKSIDA: Studi Kasus di Rondônia, Hutan Hujan Amazon, Brazil Tahun 2016 dan 2021

Perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global yang berakar dari efek rumah kaca merupakan bencana yang harus dikurangi dan dimitigasi demi kelangsungan hidup manusia di bumi. Salah satu gas rumah kaca yang paling banyak di udara saat ini adalah karbon dioksida. Deforestasi merupakan salah satu sebab bertambahnya gas karbon dioksida. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis luas hutan dan konsentrasi gas karbon dioksida (XCO2) serta hubungan antar keduanya di Rondônia, Brazil tahun 2016 dan 2021.  Metode untuk mendapatkan luas hutan adalah dengan klasifikasi Wishart pada citra Sentinel-1 dan untuk XCO2 menggunakan data hasil akuisisi satelit OCO-2 serta uji statistik menggunakan uji regresi linier dan korelasi sederhana. Hasil klasifikasi Wishart diuji akurasi menggunakan data titik validasi dari MapBiomas sedangkan citra OCO-2 telah dikalibrasi dan divalidasi oleh penyedia citra (NASA). Hasilnya didapatkan bahwa kelas vegetasi berkurang seluas 282.556,218 ha (1,445%) dan XCO2 meningkat sebesar 11,343 ppm (2,819%). Namun, dari hasil uji statistik tidak didapatkan pengaruh yang signifikan dan korelasi negatif antar keduanya. Walaupun terjadi pengurangan luas hutan dan kenaikan XCO2 keduanya tidak saling berkaitan. Hal tersebut dapat terjadi karena kelimpahan XCO2 di udara sudah terlalu banyak sehingga walaupun hutan masih luas siklus karbon dioksida sudah tidak terpengaruh oleh jumlah pohon

PETA JALUR EVAKUASI BENCANA TSUNAMI DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN PANGANDARAN BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

Tsunami Kabupaten Pangandaran tanggal 17 Juli 2006 menimbulkan kerugian yang sangat besar baik dalam kehidupan manusia maupun infrastruktur. Kurangnya informasi dan tidak adanya peta jalur evakuasi menyebabkan banyak korban jiwa dan harta benda. Pembuatan peta jalur evakuasi menjadi sangat penting untuk dikaji guna mengurangi kerugian di masa mendatang dengan tetap memperhatikan kondisi wilayah Kabupaten Pangandaran. Penentuan jalur evakuasi dalam penelitian ini menggunakan metode Network Analysis dikombinasikan dengan SIG (Sistem Informasi Geografis). Metode ini menggunakan data jaringan jalan dan dapat menggunakan tanda stop secara manual agar tidak memilih jalur yang diberi tanda stop tersebut pada jalan yang berada di zona bahaya. Pembuatan data set jaringan jalan dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu panjang dan waktu tempuh setiap segmen jalan melalui atribut spasialnya. Sedangkan data set jaringan jalan merupakan data masukan (input) untuk membuat rencana jalur evakuasi dengan menggunakan Network Analysis. Peta keterpaparan bahaya bencana tsunami di wilayah pesisir Kabupaten Pangandaran dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu kategori sangat tinggi berada di wilayah Kecamatan Parigi dengan luas 43,56% dari luas wilayah; kategori tinggi berada di wilayah Kecamatan Parigi dengan luas 49,92% dari luas wilayah; kategori sedang berada di wilayah Kecamatan Kalipucang dengan luas 57% dari luas wilayah; kategori rendah berada di Kecamatan Sidamulih dengan luas 8,74% dari luas wilayah; dan kategori sangat rendah berada di wilayah Kecamatan Sidamulih dan Parigi dengan luas 0,02% dari luas wilayah

DEFORMASI POSTSESISMIC DAN INTERSEISMIC SECARA SPASIAL DAERAH BENGKULU DENGAN PENGAMATAN GPS PERIODE 2007-2016

Daerah Bengkulu merupakan daerah yang rawan gempa bumi. Gempa bumi besar terakhir terjadi di daerah ini pada 12 September 2007 (Mw 8.4), setelah sebelumnya juga terjadi pada 4 Juni 2000 (Mw 7.9). Mengingat fenomena ini sering berulang, maka pengamatan terhadap proses siklus gempa bumi sangat penting untuk dilakukan. Siklus ini meliputi fase interseismic, preseismic, coseismic, postseismic dan kembali ke fase interseismic. Penelitian bertujuan untuk menentukan segmentasi deformasi postseismic dan interseismic di daerah Bengkulu dengan memanfaatkan teknologi Global Positioning System (GPS). Data GPS tahun 2007-2016 dari stasiun GPS KRUI, MNNA, SLMA, CBKL, UNBE, LAIS, dan MKMK diolah dengan menggunakan perangkat GAMIT/GLOBK. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa deformasi postseismic terjadi pada stasiun MKMK dan LAIS. Sebaliknya deformasi interseismic terjadi pada stasiun CBKL, UNBE, SLMA, MNNA dan KRUI. Selanjutnya, stasiun LAIS mengalami deformasi postseismic yang paling besar setelah gempa bumi 12 September 2007 (Mw 8.4) yaitu 21.3 cm menuju arah barat daya.  Sebaliknya, stasiun MNNA mengalami deformasi interseismic yang paling besar yaitu 13.5 cm menuju arah timur laut. Dari penelitian ini ditemukan bahwa daerah segmentasi postseismic dan interseismic berada diantara daerah Lais dan daerah Kota Bengkulu. Penelitan secara kontinu diperlukan untuk memahami fase siklus gempa bumi yang lebih baik untuk keperluan mitigasi bencana gempa bumi di daerah Bengkulu

INDEX GLOBE VOL 22 NO 1 Tahun 2020

MI

PENGGUNAAN DATA SATELIT SENTINEL-1A DALAM SOFTWARE SNAP DAN GENERAL NOAA OIL MODELING ENVIRONMENT (GNOME) UNTUK DETEKSI SEBARAN TUMPAHAN MINYAK (OIL SPILL) DI SELAT MADURA DAN LAUT JAWA (SKENARIO TUMPAHAN MINYAK : 13-20 JULI 2024).

Tumpahan minyak di laut dapat menjadi dampak serius bagi lingkungan, terutama ekosistem laut dan kehidupan masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan dan memprediksi pergerakan tumpahan minyak di Laut Jawa dan Selat Madura menggunakan perangkat lunak General NOAA Operational Modeling Environment (GNOME). Tumpahan minyak dideteksi menggunakan citra sentinal-1A yang kemudian dikoreksi menggunakan software SNAP (Sentinel Application Platform) untuk mengetahui tumpahan minyak pada citra yang dicirikan dengan rendahnya backscatter (hamburan sinyal radar) sehingga menghasilkan rona hitam. Rona hitam ini menjadi acuan dalam pembuatan model di GNOME. Data angin dan arus laut diintegrasikan pada GNOME mengetahui pola pergerakan tumpahan minyak di kedua wilayah tersebut. Skenario yang digunakan mencakup dua jenis minyak, yaitu fuel oil dengan volume 3000 barrel di Laut Jawa dan crude palm oil (CPO) dengan volume 7000 barrel di Selat Madura dengan periode simulasi di tanggal 13 hingga 20 Juli 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergerakan minyak di Laut Jawa bergerak ke arah barat laut akibat pengaruh angin dan arus laut, sementara di Selat Madura, minyak bergerak dengan pola sirkular yang sebagian besar mengendap di pesisir. Selain itu, perbedaan jenis minyak mempengaruhi kecepatan pergerakan dan pola penyebaran tumpahan. Simulasi GNOME mengindikasikan bahwa tumpahan minyak di Laut Jawa dan Selat Madura tidak saling mempengaruhi. Penelitian ini memberikan wawasan penting untuk penanganan tumpahan minyak di perairan Indonesia, khususnya terkait mitigasi risiko lingkungan di wilayah laut Jawa dan Selat Madura