Economic implications of implementing the bureaucratic reform roadmap in the regional medium-term development plan: A strategic effort to enhance public service quality

Background: The implementation of the bureaucratic reform roadmap in the Semarang City Medium-Term Development Plan  is a strategic effort to improve the efficiency and effectiveness of public services and achieve sustainable development goals. Method: The implementation and understanding of the bureaucratic roadmap can be carried out through the use of qualitative methods. This selection method is in line with the need for descriptive analysis in the entire Semarang City government. Descriptive understanding is needed to examine the overall scope of the strategy. Findings: The bureaucratic reform roadmap includes a number of strategies, including the development of human resource bureaucracy, strengthening governance, improving the quality of public services, and implementing information technology. To face global and local challenges, the Semarang City Government prioritizes transparency, accountability, community participation, and innovation in every step of implementation. Strengthening governance is also an important step in implementing the roadmap. Conclusion: Although there are still several challenges to be faced, such as limited budget allocation and obstacles from several parties to change, the bureaucratic reform roadmap in the Semarang City RPJMD shows the government's seriousness in improving the quality of public services and achieving sustainable development in the future. Novelty/Originality of the Study: This study provides a novel assessment of the implementation of the bureaucratic reform roadmap, emphasizing strategies for human resource development, improving governance, and enhancing public services. The study highlights the role of transparency, accountability, and innovation in addressing challenges in bureaucratic transformation

Model pembangunan pertanian dan transformasi pada Desa Siwal Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah

Pendahuluan: pembangunan ekonomi merupakan arah perubahan jangka panjang. Pembangunan ekonomi bertujuan dalam mendorong peningkatan pendapatan riil masyarakat secara bertahap dan berlangsung. Metode: penelitian ini bertujuan untuk memandang model pembagunan di Desa Siwal, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Penetapan lokasi penelitian didasarkan Penelitian ini dihasilkan melalui metode kualitatif. Metode wawancara dan studi pustaka digunakan untuk menjawa lima pertanyaan penelitian. Hasil dan Pembahasan: Model pembagunan dapat ditinjau dari adanya transformasi yang tumbuh pada setiap bagian. Desa siwal telah menghadapi problema pembangunan dan transformsi, baik structural, kelembagaan, dan teknologi. Proses kelembagaan dalam Desa Siwal dipandang dari keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunana pertanian.  Kesimpulan: proses pembangunan pertanian Desa Siwal perlu memperhatikan kegunaan The Difussion sebagai teknologi

Analysis study: pengaruh faktor AHH (angka harapan hidup) pada masyarakat Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2021

Pendahuluan: Angka harapan hidup adalah hasil perhitungan seseorang dapat bertahan hidup berdasarkan usia, jenis kelamin, status kesehatan, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi harapan hidup. Pada tahun 2014, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,684 (BPS, 2015). Indikator yang mengukur IPM suatu negara adalah angka harapan hidup rata-rata saat lahir (AHH). Metode: Analisis regresi berganda dapat digunakan untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi AHH di Jawa Tengah. Hasil dan Pembahasan: Hasil analisis regresi uji F menunjukkan jumlah fasilitas pendidikan, tingkat pengangguran dan PDRB per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap angka harapan hidup, sedangkan hasil analisis regresi uji t menunjukkan bahwa jumlah fasilitas pendidikan dan tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap angka harapan hidup di Jawa Tengah, namun PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap angka harapan hidup. di Jawa Tengah. Hasil analisis uji asumsi klasik menunjukkan bahwa terdapat keselarasan antara variabel independen dan dependen, berdistribusi normal dan tidak terjadi multikolinearitas, autokorelasi maupun heteroskedastisitas. Kesimpulan: Hasil penelitian ini terlihat pada analisis uji F, uji regresi, dan uji klasik.

Implementasi roadmap reformasi birokrasi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Semarang

Pendahuluan: Implementasi roadmap reformasi birokrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang adalah upaya strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan. Metode: Implementasi dan pemahaman roadmap birokrasi dapat dijalankan melalui penggunaan metode kualitatif. Pemilihan metode ini sejalan dengan keperluan analisis deskriptif pada keseluruhan aturan pemerintahan Kota Semarang. Pemahaman deskriptif diperlukan untuk mengkaji keseluruhan cakupan strategis. Pembahasan: Roadmap reformasi birokrasi ini mencakup sejumlah strategi, antara lain pengembangan SDM birokrasi, penguatan tata kelola, peningkatan kualitas layanan publik, dan penerapan teknologi informasi. Untuk menghadapi tantangan global dan lokal, pemerintah Kota Semarang merngutamakan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan inovasi dalam setiap langkah implementasi. Penguatan tata kelola juga menjadi langkah penting dalam implementasi roadmap. Kesimpulan: Meskipun masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti alokasi anggaran yang terbatas dan resistensi dari beberapa pihak terhadap perubahan, roadmap reformasi birokrasi dalam RPJMD Kota Semarang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan di masa depan