Analisis Bibliometrik Tren Penelitian Kebijakan Lingkungan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Isu lingkungan global seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi sumber daya alam menuntut kebijakan lingkungan yang strategis untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menganalisis dinamika kajian kebijakan lingkungan dengan pendekatan bibliometrik dan metode PRISMA, mencakup pemetaan tren topik, identifikasi kesenjangan pengetahuan, dan analisis kolaborasi peneliti. Hasil menunjukkan minat riset meningkat pada isu mitigasi iklim, pengelolaan sumber daya, transisi energi, dan tata kelola global. Namun, topik seperti kebijakan adaptasi di negara berkembang, peran masyarakat adat, keadilan ekologis, dan evaluasi kebijakan lokal masih kurang dieksplorasi. Kolaborasi lintas disiplin dan negara terbukti meningkatkan kualitas serta dampak penelitian. Temuan ini memberi wawasan untuk agenda riset masa depan, menekankan pentingnya kerja sama global dan eksplorasi isu terabaikan guna mendukung kebijakan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjuta

Application of SVD Method Using Magnetic Data to Identify Subsurface Structures at the Geothermal Area of Sonai Village and its Surroundings, Puriala, Konawe

This research was conducted with the aim of identiying the subsurface structures of the geothermal area of ??Sonai Village and its surroundings, Puriala, Konawe using the Second Vertical Derivative (SVD) method. The magnetic data used were obtained through measurements at 126 points. The total magnetic anomaly value obtained after Diurnal and IGRF corrections was -171.17 to 82.47 nT. After carrying out Upward Continuation and further processing, a residual magnetic field anomaly value of around -150 to 90 nT was obtained. Then the SVD method is applied to residual anomalous data that has been reduced to the Pole. Based on the SVD results and 2D modeling, several types of fault structures were found in the research area, consisting of 2 upward faults and 4 normal faults. The closest minor fault to the manifestation is at coordinates 4°1\u2716.41"S and 122°7\u2723.23"E which is ±16 meters from the manifestation. These minor faults are thought to be the geothermal pathways, causing the water to become hot in the manifestation area. In addition, it was also found that the subsurface layers of the Sonai area and its surroundings are composed of 3 formations, namely Alluvium Deposits, Alangga Formation and Ultramafic Complex

Membongkar Antroposentrisme Hukum Indonesia dalam Perspektif Aktor-Jaringan dan Struktur Sosial pada Fenomena Krisis Lingkungan

The global environmental crisis demands a deconstruction of the legal paradigm that is still dominated by anthropocentrism, a view that places humans at the center of all norms and interests. Using a qualitative approach with a library study design, this article explores the thoughts of Bruno Latour and Murray Bookchin as two philosophers who offer alternative approaches to the relationship between humans, law, and nature. Through Latour\u27s perspective, law is understood as a network of actors, including non-human actors (nature), who have agency in political and legal processes. Meanwhile, Bookchin emphasizes the importance of social ecology and critiques hierarchical domination as the root of the ecological crisis. This article is a critical philosophical study with descriptive and reflective content analysis. This research shows that current ecological inequality is a highly dominant and hierarchical social structure. Actors in the formulation of law or policy are often limited, and the broader community is not widely involved in the policy-making process. This article is expected to encourage the reformulation of environmental law that is more inclusive of the entire network of actors in responding to contemporary ecological challenges—including the moral crisis within them.Krisis lingkungan global menuntut dekonstruksi paradigma hukum yang masih didominasi oleh antroposentrisme, yakni pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari segala norma dan kepentingan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka, artikel ini bertujuan mengeksplorasi pemikiran Bruno Latour dan Murray Bookchin sebagai pendekatan alternatif terhadap hubungan manusia, hukum, dan alam. Melalui perspektif Latour, hukum dipahami sebagai jaringan aktor, termasuk non-manusia (alam), yang memiliki agensi dalam proses politik dan hukum. Sementara itu, Bookchin menekankan pentingnya ekologi sosial dan kritik terhadap dominasi hierarkis sebagai akar krisis ekologis. Artikel ini bersifat kajian fisafat kritis dengan analisis konten yang sifatnya deskriptif dan reflektif.  Hasil Penelitian ini menunjukkan, bahwa ketimpangan ekologis saat ini merupakan ketimpangan struktur sosial yang sangat dominative dan hirarkis. Aktor dalam perumusan hukum atau kebijakan seringkali terbatas, masyarakat secara luas tidak banyak diikutsertakan dalam proses penyusunan kebijakan. Artikel ini diharapkan mampu mendorong reformulasi hukum lingkungan yang lebih inklusif terhadap seluruh jaringan aktor dalam merespons tantangan ekologi kontemporer – termasuk krisis moral di dalamnya

Analisis Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Konservasi Cemara Laut di Kambang Barat

Abrasi pantai merupakan permasalahan lingkungan yang berdampak serius terhadap keberlanjutan wilayah pesisir di Indonesia. Upaya penanggulangan abrasi dapat dilakukan melalui pendekatan vegetatif, salah satunya dengan penanaman cemara laut (Casuarina equisetifolia) sebagai pelindung alami pantai. Tujuan penelitian untuk menganalisis persepsi dan partisipasi masyarakat dalam konservasi cemara laut di Kambang Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan populasi sebanyak 2.918 kepala keluarga, dan pengambilan sampel sebanyak 91 responden dengan rumus Slovin. Data dikumpulkan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan penghitungan TCR (Tingkat Capaian Responden). Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap penanaman cemara laut tergolong sangat baik dengan nilai TCR sebesar 89,04%. Faktor yang memengaruhi persepsi tersebut meliputi pengetahuan, manfaat ekologis, dan pengalaman masyarakat terhadap dampak abrasi. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi juga tinggi, dengan skor total 94,96%. Adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanaman cemara laut untuk mengurangi abrasi di Pantai Pasir Putih Kambang Barat. Keberhasilan konservasi cemara laut dipengaruhi oleh kesadaran ekologis masyarakat serta dukungan sosial dalam menjaga keberlanjutan kawasan pesisir. Penanaman cemara laut merupakan strategi mitigasi abrasi yang efektif dan berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat.

Kesadaran Ekologis dalam Film Pulau Plastik: Kajian Filsafat Ekosentrisme Arne Naess

 Penelitian ini menganalisis representasi krisis polusi plastik dalam film dokumenter "Pulau Plastik" melalui lensa filsafat Ekosentrisme Arne Naess atau Deep Ecology. Film dokumenter ini menyoroti dampak buruk sampah plastik di Indonesia sebagai krisis eksistensial. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian film dan analisis konten filosofis, penelitian ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana narasi visual dan verbal film sejalan dengan prinsip-prinsip Ekologi Dalam Naess, seperti Biospherical Egalitarianism, nilai intrinsik alam, dan konsep Self-realization yang luas. Hasil penelitian menemukan bahwa Pulau Plastik berhasil melampaui kritik lingkungan yang dangkal (Shallow Ecology). Film ini tidak hanya menuntut reformasi kebijakan tetapi juga secara implisit mendorong pergeseran nilai fundamental dari antroposentrisme ke ekosentrisme. Film ini menantang penonton untuk menyadari diri sebagai bagian integral dari keseluruhan biosfer. Kesimpulannya, film Pulau Plastik berfungsi sebagai alat pedagogi lingkungan yang kuat, mempromosikan kesadaran ekologis mendalam yang esensial untuk solusi krisis lingkungan yang berkelanjutan.

The Institutional Structural Model For Sustainable Maritime Tourism In The Seribu Islands National Parks: An Institutional Analysis

The Seribu Islands National Park, located north of Jakarta, is a primary marine tourism destination with its beautiful coral reefs as the main attraction. However, the increasing number of visitors is negatively impacting the coral reefs. To mitigate these effects, the role of stakeholders is crucial. Six institutions manage this area: the Seribu Islands National Park Authority (BTNKS), the local government, the tourism office, local communities, entrepreneurs, and NGOs. However, these six institutions do not collaborate harmoniously and often experience overlapping functions. This study aims to analyze the appropriate institutional framework for sustainable marine tourism management using interpretative structural modeling (ISM) with data from expert discussions. The results indicate that BTNKS, the Seribu Islands Regency Government, and the Tourism Office play significant roles. The main challenges that must be addressed urgently include weak inter-institutional coordination, ineffective law enforcement, and inadequate knowledge among tour guides. The necessary program involves building coordination and partnerships, as well as developing the capacity of tour guides

Evaluasi Kebijakan Moratorium Pertambangan di Indonesia: Systematic Literature Review

Moratorium pertambangan di Indonesia merupakan kebijakan penting yang diterapkan untuk menghentikan sementara penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan hutan primer dan lahan gambut. Evaluasi kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam, mengurangi kerusakan lingkungan, serta menekan laju deforestasi. Artikel ini mengkaji efektivitas kebijakan moratorium dengan menggunakan analisis literatur dan bibliometrik melalui perangkat Publish or Perish dan VOSviewer. Pembahasan mencakup evaluasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah, serta dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Studi kasus di Kalimantan Timur, di mana lebih dari 1.000 IUP dicabut karena tidak memenuhi standar lingkungan, menunjukkan bahwa kebijakan moratorium berhasil mengurangi deforestasi. Namun, tantangan seperti lemahnya penegakan hukum, kolusi, dan ketidaksinkronan kebijakan pusat-daerah masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaannya. Kesimpulannya, kebijakan ini efektif dalam beberapa aspek, namun membutuhkan peningkatan dalam hal transparansi, pengawasan, dan kolaborasi multistakeholder. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan termasuk pengetatan regulasi, peningkatan pengawasan berbasis teknologi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan

Konstruksi Pengetahuan Ekologis: Pendekatan Epistemologi Arne Naess dalam Memahami Hubungan Manusia dengan Alam

Kesadaran menjaga alam dan keselarasan ekosistem sangat perlu demi mengatasi permasalahan ekologis saat ini. Artikel ini memfokuskan pada ekologi dari perspektif epistemologi, terutama melalui konsep deep ecology yang dikembangkan oleh Arne Naess. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara manusia dan alam serta pentingnya kesadaran ekologis dalam memandu perilaku manusia menuju pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Dalam artikel ini, penulis mengidentifikasi dua permasalahan utama. Pertama, penelitian membahas hubungan manusia dan alam pada saat ini. Di era modern ini, hubungan manusia dengan alam telah mengalami pergeseran yang signifikan, termasuk eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan yang berdampak negatif. Kedua, penelitian menjelaskan konsep deep ecology yang dikembangkan oleh Arne Naess. Metode penelitian yang digunakan adalah Library Research dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran ekologis dan identifikasi ekologis berperan penting dalam mengubah perilaku manusia menuju pengelolaan lingkungan yang lebih bijaksana

Eksplorasi Proses Budidaya Citrus reticulata di Kusuma Agrowisata, Kota Batu

Penelitian ini mengkaji proses budidaya Citrus reticulata di Kusuma Agrowisata, Kota Batu dengan fokus pada tantangan, potensi, dan prospek pengembangan. Melalui pendekatan observasional dan analisis deskriptif kualitatif, studi ini mengidentifikasi proses budidaya Citrus reticulata di dataran tinggi, termasuk adaptasi terhadap perubahan iklim, manajemen hama dan penyakit, serta optimalisasi praktik agronomis. Penelitian ini dilaksanakan di Kusuma Agrowisata, Kota Batu pada bulan Mei 2024. Temuan menunjukkan proses budidaya Citrus reticulata sangat kompleks dan diperlukan perawatan intensif mencakup pemilihan lokasi yang tepat, pengaturan jarak tanam, pemupukan seimbang, pengendalian hama dan penyakit terpadu, serta manajemen air yang efisien. Tantangan perubahan iklim, serangan hama dan penyakit serta kompetisi pasar. Integrasi teknologi pertanian presisi, pengembangan varietas unggul lokal, praktik budidaya ramah lingkungan dan diversifikasi menjadi kunci keberhasilan proses budidaya disertai dengan manajemen budidaya yang melibatkan petani, peneliti, dan pemerintah untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing industri jeruk di Kota Batu

Pemeriksaan Kualitas Fisik, Kimia, Biologi, pada Limbah Cair di RSUD Patuh Patju Lombok Barat

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan limbah cair di RSUD Patut Patuh Patju, Kabupaten Lombok Barat, dengan membandingkan hasil uji laboratorium terhadap baku mutu berdasarkan Permen LHK No. P.68 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan studi deskriptif dengan desain cross-sectional, menggunakan data hasil uji laboratorium semester II tahun 2024. Sistem IPAL yang digunakan mengadopsi teknologi anaerob-aerob dengan MBBR. Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa parameter limbah cair melebihi baku mutu, yaitu BOD (hingga 43,3 mg/L; BML: 30 mg/L), amonia (hingga 12,8 mg/L; BML: 10 mg/L), dan total coliform (hingga 6.200 JPT/100 ml; BML: 3.000 JPT/100 ml). Kelebihan ini terjadi pada bulan tertentu akibat gangguan teknis serta peningkatan beban limbah dari operasional rumah sakit. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum IPAL telah berjalan, efektivitasnya belum optimal untuk semua parameter. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk perbaikan sistem IPAL secara teknis dan kelembagaan agar pengelolaan limbah cair lebih berkelanjutan dan tidak mencemari lingkungan